Breaking News:

Pemilu 2019

Laporan Hendri Novrizal Caleg PAN Untuk DPRD Bungo dikabarkan Sudah Diregister DKPP

Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Komisioner KPU Bungo oleh Hendri Novriza sudah diregister

Penulis: Hendri Dunan
Editor: bandot
Tribunjambi/jaka HB
Hendri Novrizal, Caleg PAN Dapil III Bungo 

Hendri Novriza sendiri mengatakan bahwa langkahnya mengajukan gugatan ke DKPP karena memang itu jalur yang diatur dalam UU.

Sehingga dirinya pun menempuh jalur tersebut agar hasil keputusan sidang Adjudikasi Bawaslu provinsi Jambi dilaksanakan secara utuh oleh KPU Bungo.

Sebab sebelumnya keputusan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya atau hanya sebagian.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya Hendri Novriza menggugat secara administrasi KPU Bungo ke Bawaslu Provinsi Jambi.

Gugatan tersebut dikabulkan. Dan salah satu poin putusan tersebut memerintahkan agar pihak KPU Bungo memperbaiki administrasi yang dianggap keliru. Selain tiga amar putusan lainnya. 

Namun setelah melalui proses konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU RI pihak KPU Bungo tidak melaksanakan salah satu point putusan.

Baca: Tsamara Amany Dilamar Seorang Dosen Kampus New York, PSI: Selamat Hari Patah Hati se-Provinsi DKI

Baca: Rebutan Kursi Panas Ketua MPR, Airlangga Hartarto Minta Jokowi, Cak Imin Sudah Direstui Maruf Amin

Baca: Mobil Pikap Jatuh ke Jurang 10 Meter di Bungo, Sebelum Terjun Sempat Hilang Kendali, Sopir Selamat

Yakni tidak merubah administrasi yang dianggap tidak sesuai.

Alasannya karena keputusan sidang adjudikasi lebih lambat dibacakan daripada hasil sidang pleno KPU RI tingkat nasional. 

Dimana, hasil pleno nasional dibacakan dan ditetapkan pada 21 Mei 2019 sekira pukul 01.30wib. Sedangkan sidang Adjudikasi keputusan dibacakan sekira pukul 15.30wib. 

Ketika terkait hal ini Tribun konfirmasi langsung kepada M Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI, ketika berada di Jambi, dirinya dengan tegas mengatakan bahwa setiap keputusan Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU.

"Setiap keputusan Bawaslu harus ditindaklanjuti KPU,"ungkapnya. 

Namun terkait adanya keputusan yang tidak dilaksanakan KPU secara utuh dan tidak adanya langkah lain dari Bawaslu Provinsi Jambi. M Afifuddin hanya mengatakan bahwa itu dikonfirmasi langsung ke Bawaslu Provinsi Jambi. (Tribunjambi.com/Hendri Dunan Naris)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved