Berita Tanjab Timur

Tekan Harga BBM Tinggi Untuk Nelayan, Pemkab Tanjab Timur Dorong Masyarakat Menjadi Sub Penyalur

Nelayan di Kabupaten Tanjab Timur selama ini mengandalkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pengecer

Tekan Harga BBM Tinggi Untuk Nelayan, Pemkab Tanjab Timur Dorong Masyarakat Menjadi Sub Penyalur
Tribunjambi/Abdul Usman
ilustrasi: Perahu nelayan di Kampung Laut, Tanjab Timur. 

Tekan Harga BBM Tinggi Untuk Nelayan, Pemkab Tanjab Timur Dorong Masyarakat Menjadi Sub Penyalur

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Nelayan di Kabupaten Tanjab Timur selama ini mengandalkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pengecer yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dari Pertamina.

Ini yang membuat para nelayan di Tanjab Timur mengeluhkan melonjaknya harga BBM yang digunakan mereka untuk melaut. 

Untuk mengatasi keluhan tersebut satu diantara kebijakan yang diambil oleh Pemkab Tanjab timur yakni bakal menata sub penyalur BBM di kalangan masyarakat.

Dalam amanat peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sendiri mendorong masyarakat, terutama yang memiliki badan usaha untuk menjadi sub penyalur BBM subsidi.

Khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, akses masyarakat terbatas untuk menjangkau BBM di tingkat penyalur.

Baca: Nelayan Keluhkan Melonjaknya Harga BBM, Dinas Perikanan Tanjab Timur Janji Menata Sub Penyalur

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Jumat 5 Juli 2019, Aries Temukan Cinta, Gemini Kecewa Berat, Zodiak Kamu?

Baca: KETIKA Yusril Ihza Harus Menunggu Putusan Tilang 9 Tahun di MA, Sempat Ditawari Calo Bisa Urus

"Selama ini mereka mengandalkan pengecer yang memasang harga jauh lebih tinggi daripada harga yang dipatok Pertamina. Dengan adanya sub penyalur, maka BBM subsidi bisa lebih mudah didapatkan dengan satu harga," ujar Kadis Perikanan Ibnu Hayat

Oleh karena itu BPH Migas berharap kelompok masyarakat setempat memiliki kemauan menjadi sub penyalur agar BBM subsidi mudah terjangkau dan harganya tidak melonjak tinggi.

Persyaratan pra implementasi sub penyalur yang perlu diketahui, yakni dikeluarkannya surat keputusan Bupati yang menetapkan tim penunjukkan sub penyalur, besaran volume dan ongkos angkut dari penyalur ke sub penyalur, serta standarisasi teknis peralatan sub penyalur.

" Jika ingin menjadi sub penyalur, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti memiliki kegiatan usaha atau unit usaha, lokasi memenuhi standar keselamatan kerja dan lindungan lingkungan, memiliki tempat penyimpanan BBM maksimal 3.000 liter, memiliki dan menguasai alat angkut BBM, memiliki peralatan penyaluran yang sesuai standar teknis," jelasnya

Baca: Pernikahan Sedarah di Bulukumba Buat Ayah Kandung Murka Sampai Minta Anak Diberi Hukuman Berat!

Baca: Hasil Pilpres 2019, Politisi Gerindra Ini Akui Pendukung Prabowo Terbelah

Baca: Joao Felix Jadi Pemain Termahal ke-4 Dunia, Atletico Madrid Rogoh Kocek Dalam-dalam

Selain itu yang terpenting harus memiliki izin lokasi dari Pemda, jarak minimal 10 kilometer dari SPBU dan 5 kilometer dari APMS dan syarat lain yang harus dipenuhi yakni berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan BBM yang disalurkan dimana sub penyalur hanya boleh menyalurkan BBM ke anggota unit usahanya.

Sementara itu Salah satu Sub penyalur yang berada di Kecamatan Mendahara Yakub, dengan adanya penataan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada minat konsumen untuk menggunakan bahan bakar dari sub penyalur.

" Karena dengan demikian secara tidak langsung penjualan minyak kita terbatas hanya untuk kelompok tertentu saja dan terbatas, sementara konsumen lain tidak memiliki kesempatan," ujarnya.

Yang lebih dikhawatirkan lagi, akan maraknya minyak minyak mentah (bayat) masuk ke wilayah pesisir karena adanya regulasi tadi dipicu permasalahan sulitnya mendapat BBM dan berujung dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved