Pilpres 2019

Ucapan Selamat Tinggal AHY ke Prabowo-Sandi Usai Koalisi Adil Makmur Bubar, Resmi Merapat ke Jokowi?

AHY putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Editor: bandot
instagram/jokowi
Unggahan di instagram saat Presiden Jokowi bertemu AHY. 

Ucapan Selamat Tinggal AHY ke Prabowo - Sandi Capres 02 Setelah Koalisi Adil Makmur Resmi Bubar

TRIBUNJAMBI.COM - Hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi.

Hasil putusan tersebut semakin mengukuhkan kemenangan pasangan Capres 01 Jokowi-Maruf yang sebelumnya oleh KPU dinyatakan telah menang pada Pilpres 2019.

Pasca putusan MK tersebut koalisi Adil Makmur yang merupakan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi resmi bubar.

Partai-partai pendukung tersebut diantaranya Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, Partai Berkarya.

PAN dan Demokrat dikabarkan bakal merapat ke Jokowi

Gelagat koalisi mulai pecah terlihat setelah quick count dan juga penghitungan suara sementara yang menyatakan Jokowi-Maruf sebagai pemenang Pilpres 2019.

Ketua PAN Zulkifli Hasan dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat mengadakan pertemuan dengan Jokowi.

Baca: MK Mahfud MD Jelaskan Perlunya Partai Oposisi di Luar Pemerintahan: Jangan Bergabung

Baca: Puluhan Siswa SMA di Sarolangun Tak Naik Kelas, Beberkan Alasannya Guru Sebut Murid Susah Dibina

Baca: Pengamat Ini Sebut Jika AHY Jadi Menteri Jokowi, Akan Jadi Anak Macan Di Masa yang akan Datang

Sementara itu terkait bubarnya koalisi partai pendukung Capres 02 atau Koalisi Adil Makmur, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2019 menandakan berakhirnya koalisi Adi Makmur.

Melalui cuitan di Twitternya, putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Kompas TV)

Koalisi yang dibangun untuk kontestasi Pilpres tersebut dianggap makin membangkitkan gairah demokrasi di Indonesia.

"Penetapan MK menandai berakhirnya kontestasi Pilpres 2019. Pembubaran Koalisi 02 oleh Bapak Prabowo menandai berakhirnya koalisi," tulis AHY pada cuitan pertamanya.

 

"Apresiasi & terima kasih kami sampaikan kpd seluruh sahabat di Koalisi 02 atas kerjasama & kebersamaannya membangkitkan gairah demokrasi negeri ini," lanjutnya.

Selain itu, AHY juga berharap, Prabowo dan Sandi tetap akan memberikan kontribusinya untuk negara meski Pilpres 2019 sudah berakhir.

Demi kemajuan Indonesia, AHY menyebutnya.

"Apresiasi dan rasa terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak @prabowo dan mas @sandiuno, atas partisipasinya dalam Pilpres 2019," tulis AHY pada cuitan kedua.

"Mari terus berikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi gagasan yang konstruktif bagi kemajuan Indonesia, negeri kita tercinta," lanjutnya.

Tak ketinggalan, AHY juga mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Baca: Jadi Perbincangan di Media Sosial, Kisah Kakek 92 Tahun Menikahi Nenek 79 Tahun Karena Hal Unik

Baca: Kebakaran Hebat di Tanah Abang, 66 Bangunan Hangus, Diduga Api Berasal dari Rumah Warga

Baca: VIDEO: Wahana Patah Dua, Gadis 19 Tahun Terpental, dan Tewas, Videonya Mencengangkan

Baca: Dapot Silalahi dan Dhea Hamidah Bujang Gadis Kota Jambi 2019, Ini Daftar Pemenangnya

Ia mendoakan agar kedua pemimpin tersebut dapat mengemban amanah rakyat selama lima tahun ke depan.

"Kepada Bapak @jokowi dan Bapak @Kiyai_MarufAmin dgn kerendahan hati kami ucapkan selamat mengemban amanah sbg Presiden & Wakil Presiden RI periode 2019-2024," lanjut AHY.

"Semoga Bapak selalu diberkahi perlindungan & kesehatan dari Allah SWT, & sukses memimpin Indonesia lima tahun mendatang," tutup AHY.

Dengan demikian, Jokowi akan kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Sementara itu, Ma'ruf Amin akan menjadi wakil presiden tertua dalam sejarah Indonesia yang nanti akan dilantik. (*)

Baca: Koalisi Prabowo-Sandi Bubar, PKS Sebut Ada Partai Kelamin Tak Jelas, Sindir PAN dan Demokrat ?

Baca: Mengapa Prabowo Subianto Belum Mengucapkan Selamat pada Jokowi, Begini Kata Arief Poyuono

Sindiran Partai Kelamin Tak Jelas

Koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Koalisi Adil Makmur resmi dibubarkan.

Koalisi Adil Makmur terdiri lima parpol yakni Gerindra, PAN, Demokrat, PKS dan Partai Berkarya.

Pembubaran koalisi disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pertemuan di kediamannya, Jumat (28/6/2019) kemarin.

Menurut Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo menyerahkan kepada kebijakan masing-

masing partai apakah nantinya akan berada di jalur oposisi atau masuk ke dalam pemerintah.

‎"Selanjutnya pak Prabowo menyerahkan keputusan politik kepada pertimbangan partai masing-masing," kata Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, (28/6/2019).

Pembubaran koalisi dilakukan setelah MK menolak seluruh permohonan gugatan Prabowo-Sandi.

Dirangkum Tribunnews.com dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2019), berikut perkembangan terkini pascabubarnya Koalisi Adil Makmur: 

1. PKS Singgung Partai Kelamin Tak Jelas

Politikus PKS Mardani Ali Sera memberikan sinyal bahwa partainya akan memilih jadi oposisi dalam lima tahun pemerintahan ke depan.

"Secara etika, ketika Prabowo dan Koalisi Adil Makmur ditolak di MK, kami (PKS) membangun kekuatan oposisi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2019).

"Saya menyebutnya oposisi konstruktif kritis ya. Sebab, di dalam terminologi kenegaraan kita tidak ada sebenarnya yang namanya oposisi. Yang ada, kekuatan di legislatif mengontrol kekuasaan," lanjut dia.

KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).
KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). (Kompas.com/Devina Halim)

Menurut Mardani, rakyat Indonesia saat ini membutuhkan partai politik yang "kelaminnya" jelas.

Bukan partai politik yang pragmatis dan berubah-ubah jalur perjuangannya dalam mendapatkan kekuasaan.

"Negeri ini butuh kejelasan 'kelamin' dari partai politik. PKS ini selalu berusaha menghadirkan etika dan moral dalam ranah politik," ujar Mardani.

Namun bukan berarti partai politik yang tadinya oposisi kemudian menyatakan bergabung ke 

pendukung pemerintah adalah buruk.

Selama kebijakan tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat, itu pun baik adanya.

"Mencintai negeri ini, di dalam ataupun di luar pemerintahan, juga sama-sama baik kok," ujar Mardani.

"Namun yang jelas, kami (PKS) menyatakan, oposisi adalah posisi yang mulia dan kami siap berjuang. Kebijakan ini akan diputuskan juga di musyawarah Majelis Syuro," lanjut dia.

2. Gerindra Belum Putuskan Sikap

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, partainya belum menentukan sikap

politik usai pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Gerindra belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Baca: Makin Terbuka, Sinyal Kuat Partai Demokrat Bergabung dengan Koalisi Jokowi-Maruf Amin

Baca: Setelah Hotman Paris, Dua Kakak Fairuz Bereaksi Keras, Galih Ginanjar Disindir Nafkah Anak

Baca: Prabowo Cuma Kirim Utusan, KPU Tetapkan Jokowi-Maruf Sebagai Presiden & Wakil Presiden Terpilih

"Kami masih punya waktu cukup panjang sampai dengan pelantikan sehingga proses ini akan terus berlangsung. Insya Allah perkembangan itu saudara-saudara (media) akan ikuti semua," ujar

Muzani saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Menurut Muzani, Partai Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya mesti secara resmi tak lagi berada dalam satu koalisi.

Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

Di sisi lain kelima sekjen parpol telah menyepakati pembentukan kaukus yang bertujuan sebagai wadah komunikasi politik secara informal.

Muzani mengatakan, melalui kaukus tersebut, partai yang pernah mendukung

pasangan Prabowo-Sandiaga dapat membahas langkah-langkah kerja sama di berbagai forum.

Ia mencontohkan misalnya kerja sama antarpartai politik di dalam parlemen.

"Yang pasti kami semua akan terus berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan yang terbentuk dengan baik dalam suasana keguyuban," kata Muzani.

"Kami rasanya akan saling berbicara apa yang akan kami rasakan baik Demokrat, PKS, PAN, Berkarya dan tentu saja Gerindra akan kami bicarakan," ucapnya.

3. Pengamat Sebut PAN dan Demokrat Paling Berpeluang Bergabung ke Jokowi

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, dari

semua partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, hanya P

Keadilan Sejahtera ( PKS) yang akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Pasalnya, pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga, PAN dan

Demokrat disebut berpeluang besar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah periode 2019-2024.

"Peluang PAN dan Demokrat (pindah koalisi) lebih besar daripada PKS," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Hendri, elektabilitas PKS cenderung meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.

Pada Pemilu 2009, PKS mendapat perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Saat itu, PKS mendukung pasangan capres-cawapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Pada Pemilu 2014, perolehan suara PKS turun menjadi 8.480.204 atau 6,79 persen.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKSm posisi sebagai oposisi pemerintah.

Suara PKS meningkat tajam pada Pileg 2019, yakni dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8,21 persen.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik. Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri.

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," ujar dia.

Sementara itu, lanjut Hendri, Partai Gerindra memiliki peluang bergabung dengan pemerintah.

Namun hal itu tergantung dari keputusan Prabowo sebagai ketua umum.

Di sisi lain, tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk menjadi oposisi terus menerus selama 15 tahun.

"Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah. Pasti ada kader kader ataupun simpatisan Gerindra yang 'dahaga' (kekuasaan)," ucap Hendri.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com AHY: Pembubaran Koalisi 02 oleh Prabowo Menandai Berakhirnya Koalisi

Sumber: Tribun Solo
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved