Gerindra Punya Peluang Bergabung Dengan Koalisi Jokowi-Maruf, Simak Alasannya

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam rapat tersebut, Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Artikel di atas telah tayang di Kompas.com dengan judul "10 Tahun Jadi Oposisi, Bisa Saja Gerindra Gabung dengan Koalisi Pemerintahan"

Bagaimana dengan PKS?

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menginginkan partainya mengambil peran sebagai oposisi menyikapi kekalahan Prabowo-Sandi yang didukung partainya.

Ia ingin PKS menjadi oposisi yang konsisten karena ia menilai itu sejalan dengan etika dan moral dalam ranah politik.

Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk 'Setelah Putusan Mahkamah', di Gado-Gado Boplo Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Secara etika ketika Pak Prabowo ditolak permohonannya oleh MK, saya pribadi menganggap akan sangat baik jika kita membangun oposisi," kata Mardani.

Ia menjelaskan, saat ini koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga memang sudah dibubarkan.

Namun, ia berharap koalisi tersebut dapat bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang.

Kendati demikian, keputusan PKS menjadi oposisi akan ditetapkan pada saat musyawarah majelis syuro.

Namun, ia pribadi ingin partainya konsisten menjadi penyeimbang pemerintahan.

"Sebelumnya kita menjadi kompetitor Pak Jokowi, sekarang sudah tidak ada kompetisi, Pak Jokowi menang, kita menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif," tandasnya.