Gerindra Punya Peluang Bergabung Dengan Koalisi Jokowi-Maruf, Simak Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM- Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat, tidak hanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang berpeluang bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin pasca- Pilpres 2019

Menurut Hendri, tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan memutuskan bergabung ke dalam pemerintahan setelah 10 tahun menjadi oposisi.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo, tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Demikian pula medio 2014-2019 di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," kata Hendri.

Di sisi lain, Hendri menilai, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan tetap menjadi oposisi pemerintah.

Menurut dia, elektabilitas PKS cenderung meningkat jika menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam pemerintahan.

Baca: Kenal di Facebook Langsung Ajak Nikah, Pria Melayu Ini Dapat Gadis Cantik Asal Jepang

Baca: Akan Dilantik Jadi Wapres usia 76 Tahun, Maruf Amin: Ya Allah, Memang Merasa Sudah Tidak Muda Lagi

Baca: Baru Turun dari Mobil, Pensiunan Pegawai BUMN Ini Langsung Tusuk Perut Istrinya, Diduga Sakit Hati

Pada Pemilu 2009, PKS mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Saat itu, PKS mendukung pasangan capres-cawapres terpilih Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.