Gerindra Akui Prabowo Subianto Bertemu Kepala BIN Budi Gunawan, Bantah Bahas Soal Jokowi
Pak Prabowo engga membutuhkan mau ketemu pak jokowi. Tapi dia kalau mau ketemu dia minta saja dia pasti ketemu
lihat foto
Yang ada hanya komunikasi dari perorangan yang mengklaim mewakili pihak Jokowi.
Sehingga menurutnya, bisa diartikan tawaran tawaran kerjasama politik belum masuk ke meja Prabowo Subianto.
"Enggak ada, enggak pernah ada," katanya.
Menurut Maher, Partai Gerindra sama sekali tidak pernah meminta atau membuka komunikasi koalisi dengan kubu Jokowi.
Komunikasi justru selalu datang dari pihak luar, namun komunikasi tersebut tidak resmi artinya tidak langsung dari Jokowi.
Viral 6 Fakta Agus Beri Mas Kawin 3 Telur Ayam Untuk Ros, 4 Pacar Sebelumnya Kecewa
Ratusan Orang di Pacitan Idap Hepatitis A, Tanda Awal Sering Kelelahan, Ini 8 Gejalanya
Isi Transkrip Pidato Jokowi vs Prabowo, Jokowi Yakin Prabowo Legowo, 02 Akan Gelar Musyawarah
Yusril Sebut Tim Paslon 02 Buru-buru Bubar Sampai Tak Sempat Salaman, Prabowo Legowo
"Tidak pernah dari Gerindra, orang dari luar. Yang mewakili katanya dari sebelah sana ingin berkoalisi. Dari mana? Kita engga bisa nanggapi yang gitu dong. Kalau resmi itu surat dari Jokowi, itu baru benar," tuturnya.
Kata Luhut soal Gabung Koalisi
Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak menutup kemungkinan kubu oposisi bergabung dengan pemerintah pascapemilu 2019.
Sebelumnya dikabarkan kubu posisi menjalin komunikasi dengan partai koalisi pemerintah dalam upaya rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.
"Kalau itu sih saya kira tanya presiden ya. Tapi pada dasarnya tidak menutup kemungkinan-kemungkinan itu terjadi," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/6/2019).
Hanya saja luhut mengaku tidak tahu apakah ada penawaran penawaran posisi atau jabatan tertentu dari Jokowi kepada oposisi dalam upaya menjalin rekonsiliasi itu.
Begitu pula dengan sosok yang diutus Jokowi dalam membuka komunikasi dengan kubu Prabowo.
"Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak mau jawab," katanya.
Sebelumnya permintaan adanya rekonsiliasi datang dari dua kubu baik itu TKN Jokowi-Maruf maupun BPN Prabowo-Sandiaga.
Sebagian dari mereka berpandangan bahwa dalam menjalin rekonsiliasi pasca Pilpres nanti tidak perlu adanya pembagian kekuasaan atau power sharing.
