Ketua Bawaslu Mengaku Pernah Tolak Laporan BPN, Begini Pengakuannya, hanya Membawa Ini di Pengaduann

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, menyampaikan keterangan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpre

Ketua Bawaslu Mengaku Pernah Tolak Laporan BPN, Begini Pengakuannya, hanya Membawa Ini di Pengaduann
Kolase
Jokowi dan Prabowo 

"Selama Pemilu 2019, jadi atas dasar fakta. Jadi Kalau memang tidak terbukti (kecurangan,-red) kami sampaikan tidak terbukti, Kalau terbukti kami sampaikan terbukti, jadi sekali lagi keterangan kami adalah fakta bukan opini," tegasnya.

Mengenai dalil pemohon menyebut kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM) selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Abhan menambahkan, sudah pernah diputuskan pihaknya.

Baca: ASN Pemkot Tangerang Bikin Geger, Bikin Unggahan Hina Asisten Rumah Tangga, Begini Penjelasannya

Baca: Suami dari Polwan Cantik yang Melamar dengan Mahar Segepok Uang & Tanah 1 Hektare Bukan Sosok Biasa

"Terkait TSM sudah jelas diputuskan kami (putusan sebelumnya,-red)" tambahnya.

Sebelumnya, Bawaslu memutus menolak laporan dugaan tindak pidana terstrukur masif dan sistematis (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo-Sandiaga.

Salah satu alasan penolakan adalah karena pelapor hanya membawa print out berita online.

Dalam putusannya, ada empat poin yang menjadi alasan penolakan, mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

Pertama, laporan BPN 02 dinilai belum menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif dilakukan oleh terlapor, yakni tim pasangan calon presiden dan wakil presiden 01.

Menurut Bawaslu, laporan diserahkan hanya berupa print out berita online yang tidak didukung bukti yang kuat.

Selain alasan tersebut, Bawaslu menyebut laporan dilayangkan Tim Hukum BPN 02 dinilai tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis.

Baca: Puluhan Ribu Rumah Belum Memiliki WC, Pembuangan Masih di Jamban Helikopter pinggir Sungai

Baca: Dana Silpa Dipertanyakan, Begini Penjelasan Sekda Tanjab Timur

Hal ini dikaranekan tidak adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran administratif yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Halaman
123
Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved