Berita Sarolangun

Cegah Praktik Percaloan, Dukcapil Sarolangun Jambi Tolak Pengurusan e-KTP Melalui Perwakilan

Belakangan ini Dukcapil Sarolangun banyak menemukan oknum yang mengurus dokumen orang lain, sehingga menggangu pelayanan kepada masyarakat secara umum

Cegah Praktik Percaloan, Dukcapil Sarolangun Jambi Tolak Pengurusan e-KTP Melalui Perwakilan
TRIBUNJAMBI/WAHYU HERLIYANTO
Perekaman E-KTP di Sarolangun 

Cegah Praktik Calo, Dukcapil Sarolangun Jambi Tolak Pengurusan e-KTP Melalui Perwakilan

TRIBUNJAMBI.COM - Persentase masyarakat Sarolangun yang belum melakukan perekaman KTP menunjukan angka 15 persen.

Maka dari itu, pihaknya dengan tegas juga akan menolak kepengurusan dokumen masyarakat melalui perantaraan dan kuasa orang lain.

Pasalnya, belakangan ini Dukcapil Sarolangun banyak menemukan oknum yang mengurus dokumen orang lain, sehingga menggangu pelayanan kepada masyarakat secara umum.

Helmi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sarolangun mengaku bahwa sesuai kesepakatan bersama para petugas dan pejabat di Dulcapil, sejak Mei 2019 tidak akan menerima pengurusan dokumen melalui tangan perantara (Calo)

Kata Helmi, boleh melalui perantara tetapi merupakan keluarga inti, yang memiliki hubungan keluarga.

Misalnya, seorang anak mengurus dokumen kependudukan untuk orang tuanya, atau antara adik dengan kaka, dan sebagainya.

"Sistim kuasa yang pengurusan kependudukan itu punya orang lain, tidak bisa kecuali keluarga inti. Tapi kalau perwakilan orang singkut, mengurus dokumen orang air hitam atau kecamatan lain, ini perlu dipertanyakan. Kalau ada keterkaitan keluarga inti tidak masalah, tapi kalau orang lain yang keterkaitan dengan calo, itu kami tolak," katanya.

Sebab, kata Helmi, pengurusan dokumen jika dilakukan oleh yang bersangkutan atau keluarga, tentu validasi data lebih meyakinkan dibandingkan oleh perantara, tidak ada hubungan sama sekali.

Sehingga kerap terjadi pengurusan dokumen kependudukan berulang-ulang, karena kesalahan penulisan elemen data.

Padahal sebelum dicetak oleh petugas, pemohon diminta untuk mengkoreksi draft dokumen kependudukan, apakah data tersebut benar atau tidak.

"Kalau bukan keluarga inti, karena mengingat bukan soal finansial, tapi masalah validisasi data, data orang tua, adiknya. Kalau orang lain sering di verifikasi via telpon, itu diragukan. Tujuan utamanya menghindari kesalahan data dengan pengurusan dokumen berulang-ulang yang akan menggangu pelayanan kepada orang lain," katanya.

"Dan kita khawatir dinas dukcapil dikambing hitamkan menerima uang. Kita dua tahun ini pengurusan dokumen semuanya gratis, maka kami mohon kepada masyarakat yang datang ke dukcapil, untuk membiasakan pengurusan datang sendiri," jelasnya.

Baca: Najwa Shihab Ungkap Kecurigaan, Sebut Pemindahan Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur Drama Baru

Baca: Siapa Sebenarnya Sofyan Jacob? Aksi Koboi Eks Kapolda Metro, Bangkang Gus Dur dan Gugat Megawati

Baca: Penampilan Agung Hercules Berubah Drastis, Badan Kurus Botak dan Dirawat di RS, Para Artis Kirim Doa

Baca: Demi Berhubungan Intim di Kelas, Dua Sejoli Berseragam SMK Rusak CCTV, Video Mesum Tersebar Luas!

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved