Tanda-Tanda Partai Demokrat Mulai Berikan Sinyal Tinggalkan Koalisi Prabowo-Sandi,Simak Faktanya!

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies menilai Partai Demokrat saat ini mulai memberikan sinyal keluar koalisi Prabowo-Sandi

Editor:
(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. 

TRIBUNJAMBI.COM - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa Partai Demokrat saat ini mulai memberikan sinyal akan keluar dari koalisi Prabowo-Sandi.

Bahkan ada sinyal bahwa Partai Demokrat meninggalkan koalisi Prabowo-Sandi guna bergabung dengan koalisi Jokowi.

Hal itu, menurut Jerry, dapat dilihat dari usul pembubaran koalisi Prabowo-Sandi yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

"Usul bubarkan koalisi bagian komunikasi politik Demokrat saja. Bagi mereka tidak masalah putus hubungan koalisi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

"Ini ada sinyal politik Demokrat akan merapat ke Jokowi, jadi otomatis ini mereka mendukung pemerintah," ucapnya.

Jerry menilai sejak awal Partai Demokrat terlihat tidak sepenuh hati mendukung pasangan Prabowo Sandiaga. Selama masa kampanye Demokrat dianggap kurang berperan dalam mendulang suara bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Ia menduga Demokrat kecewa karena Prabowo tidak memilih Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden.

"Memang Demokrat masih ada sakit hati saat Agus Yudhoyono tak bertandem dengan Prabowo. Semua berubah jika bukan Sandiaga Uno tandem Prabowo, melainkan AHY," kata dia. Menurut Jerry, sejak awal partai pimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menerapkan gaya politik "dua kaki".

 Demokrat dapat dengan mudah bermanuver setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres. "Dengan melihat real count maka Demokrat dengan gerak cepat berbalik arah. Berbeda kalau Prabowo menang maka Demokrat akan tetap di koalisi Prabowo.

Memang sejak awal SBY mau cari politik safety (aman)," ucap Jerry. Faktor lain yang patut diperhatikan, lanjut Jerry, adalah beberapa momen politik yang terjadi belakangan ini. Momen pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi dan kehadiran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat pemakaman almarhumah Ani Yudhoyono di TMP Kalibata, Jakarta, tidak dapat dilepaskan dari sinyal positif kubu pemerintah membuka pintu bagi Demokrat.

 "Memang dari lalu Demokrat inginnya bergabung dengan koalosi Jokowi-Ma'ruf tapi ada kendala hingga mereka tak sepenuh hati gabung Prabowo-Sandi," ujar Jerry. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK). "Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Syarief mengatakan, sikap politik Partai Demokrat akan ditentukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Jansen Sitindaon Ungkit Alasan Partai Demokrat Kurang Setuju Prabowo Pasangan dengan Sandiaga

Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengungkit faktor dipilihnya Sandiaga Uno oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019

Menurut Jansen Sitindaon, pihaknya sudah sejak awal tak setuju jika Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Meski diakuinya kalau Sandiaga Uno memiliki banyak uang, tapi menurut Partai Demokrat, Sandiaga Uno belum memiliki elektabilitas yang kuat.

Hal itu disampaikan oleh Jansen Sitindaon dalam wawancara bersama Kompas TV, Senin (10/6/2019) pagi.

 

Jansen Sitindaon membeberkan juga faktor dipilihnya Sandiaga Uno Sebagai pasangan Prabowo Subianto.

Ia juga menyebut kalau Prabowo Subianto menolak Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresenya yang dicalonkan oleh Demokrat.

Menurut Jansen Sitindaon, jika Prabowo Subianto tidak menginginkan AHY, pihaknya bisa mencarikan pilihan yang lain.

Namun, Prabowo Subianto bersikeras ingin Sandiaga Uno yang jadi cawapresnya.

Ia menyebut kalau pihaknya menjadikan hasil survei sebagai panduan.

"Kami itu memang sangat percaya dengan survei, sebagai panduan kita untuk mengambil kebijakan dan keputusan," kata dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Kompas TV, Senin (10/6/2019).

Menurutnya, berdasarkan survei saat itu, nama Sandiaga Uno belum muncul.

"Ketika itu Demokrat menyampaikan, Bang Sandi ini belum ada namanya, dalam survei-survei yang dikeluarkan oleh banyak lembaga survei itu belum bunyi namanya, belum muncul elektabilitasnya, apa kita mau paksakan ini?," ujar Jansen Sitindaon.

Ia memang mengakui kalau Sandiaga Uno memiliki banyak uang untuk modal.

Namun menurutnya, uang saja tidaklah cukup untuk memimpin Indonesia.

"Oke lah memang punya banyak uang, yang kita butuhkan untuk mengarungi politik Indonesia yang luas ini, 17 ribu pulau ini bukan banyak uang, tapi banyak elektabilitas," jelasnya.

Ia pun mengaku kalau Partai Demokrat sempat menyarakan Prabowo Subianto, jika ingin menang maka akan dicarikan calon yang lain.

Namun Prabowo Subianto tetap pada pendiriannya untuk menggandeng Sandiaga Uno.

"Jadi kalau kita mau menang, apa tidak sebaiknya kita cari calon yang lain kalau memang tidak mau AHY. Tapi Pak Prabowo tetap mengambil sikap, saya ingin dengan Sandi," bebernya.

Bahkan menurut Jansen Sitindaon, hal itulah yang membuat Partai Demokrat tak tak ikut deklarasi di Kertanegara.

"Itu makanya waktu deklarasi di Kertanegara kan Demokrat tidak dilibatkan, tidak ikut di situ kan? Itu masukan dari kami," tandasnya.

Minta BPN Hadirkan Prof Laode

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta BPN Prabowo-Sandi untuk menghadirkan Profesor Laode terkait dengan klaim kemenangan 62 persen di Pilpres 2019

Jansen Sitindaon mengungkit data 62 persen untuk bisa dihadirkan dalam sidang di MK

Hal tersebut dikatakan Jansen Sitindaon untuk mematahkan tuduhan terhadap Partai Demokrat yang disebut berpaling ke kubu Jokowi-Maruf Amin

Awalnya Jansen Sitindaon meluruskan pernyataan Andre Rosiade soal pertemuan AHY dengan Jokowi

"Saya mau meluruskan apa yang disebutkan Andre tadi terkait persoalan pertemuan mas AHY yang untuk pertama kali dengan pak Jokowi," kata Jansen Sitindaon dikutip dari Kabar Petang Tv One.

 

Menurut Jansen Sitindaon, pertemuan AHY dengan Jokowi merupakan terbuka untuk publik

Malahan Jansen Sitindaon, membandingkannya dengan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Jusuf Kalla

"Mas AHY itu datang dari pintu depan keluar juga lewat pintu depan, jadi pertemuan yang terbuka untuk publik, jadi itu bukan pertemuan diam-diam seperti pertemuan Pak Prabowo dengan Pak JK misalnya, yang setelah bertemu baru kita tahu," kata Jansen Sitindaon.

Akibat pertemuan AHY dengan Jokowi, Jansen Sitindaon menyebut Partai Demokrat dituduh berpaling dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Maruf.

"karena itulah kemudian kami Partai Demokrat dituduh, ini Partai Demokrat sudah nyeberang ke 01 katanya, terlalu jauh pikiran teman-teman, Partai Demokrat ini jangan kalian pikir Partai murahan , kami ini, siap di dalam siap di luar pemerintahan," kata Jansen Sitindaon.

Ferdinand Hutahaean dan Jansen Sitindaon berhenti dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ani Yudhoyono diolok jadi alasannya.
Ferdinand Hutahaean dan Jansen Sitindaon berhenti dukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ani Yudhoyono diolok jadi alasannya. ((Instagram @ferdinand_hutahaean / YouTube Najwa Shihab))

Menurut Jansen Sitindaon, Partai Demokrat sudah membuktikannya pada lima tahun terakhir

Jansen Sitindaon berujar, sudah beberapa kali Jokowi menawarkan agar Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintah, namun ditolak

"Lima tahun ini kami membuktikan dua kali kami ditawari pak Jokowi untuk masuk ke pemerintahannya, kami memilih untuk di luar, kalau mau enak saja sudah masuk kami ke dalam," kata Jansen Sitindaon

"karena memang tidak ada sejarahnya kami ini menjadi oposisi, makanya pak SBY memutuskan tiap partai itu harus juga pernah belajar jadi oposisi, dan lima tahun ini saya dan kader Partai Demokrat lain sudah belajar jadi oposisi," tambah Jansen Sitindaon

Jansen Sitindaon membantah bahwa Partai Demokrat akan berpaling ke kubu Jokowi-Maruf.

"Makanya jangan kemudian berpikir Partai Demokrat akan masuk ke 01 makanya menggerogoti 02, gak ada itu. Ini murni karena kami Partai Demokrat dituduh tidak serius memenangkan pak Prabowo. " kata Jansen Sitindaon.

Jansen Sitindaon juga sempat menyinggung hasil penghitungan di tempat Sandiaga Uno.

"Berdasarkan fakta di semua titik pak Prabowo menang, malahan di tempat Sandi yang dia tidak menang, itu yang sejak awal kami persoalkan," kata Jansen Sitindaon.

"Selain tuduhan, karena mas AHY bertemu Jokowi kami dituduh ingin menyeberang ke 01 padahal faktanya tidak demikian itu murni pertemuan kebangsaan," tegas Jansen Sitindaon.

 

Jansen Sitindaon juga meminta agar BPN Prabowo-Sandi menghadirkan Profesor Laode yang disebut-sebut mengumpulkan data hingga memenangkan Prabowo-Sandi sebesar 62 persen.

"Ketika itu dimunculkan pak Prabowo kita menang 62 persen, sebagai teman koalisi tentu kami bertanya darimana sumber datanya? karena tidak ada yang katanya dua kontainer dikirim ke DPP Partai Demokrat," kata Jansen Sitindaon.

Jansen Sitindaon mengaku membutuhkan data tersebut. "Seperti saya butuh tahu itu, karena saya kalau ngomong itu harus terang buktinya, karena saya kalau ngomong tajam itulah yang kami pertanyakan," kata Jansen Sitindaon

"Mana? darimana sumber 62 persen, minimal kami dari teman koalisi itu menguji dulu, jangan nanti kita bawa ke Mahkamah Konstitusi ternyata bukti itu lemah, tidak stronge evidance, kan malu kita kalah di MK," tambah Jansen Sitindaon

Maka itu, Jansen Sitindaon meminta agar BPN Prabowo-Sandi bisa menghadirkan Profesor Laode ke MK

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/12/14015261/sinyal-sinyal-partai-demokrat-kepada-koalisi-prabowo-akankah-berlanjut.

Baca: Sinopsis Film The Expendables 3 Bioskop Trans TV, Aksi Sylvester Stallone Jadi Pensiunan Tentara

Baca: Tak Hanya Demokrat, Gerindra Juga Dapat Tawaran Jatah Menteri Di Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Baca: Dapat Informasi Kebakaran Palsu, Damkar Bungo: Jangan Main-main dengan Informasi

Baca: Benarkah Organ Intim Wanita Akan Mengering Jika Jarang Berhubungan Intim? Simak Fakta Sebenarnya!

Baca: Terlibat Kasus Korupsi, Dua ASN di Bungo Diberhentikan, Seorang Lagi Tunggu Putusan Ingkrah

Baca: Tak Hapal Doa Mandi Wajib, Calon Pengantin di Blitar Harus Menunda Tempur Malam Pertama!

Baca: CATAT Cara Pendaftaran Ujian dan Pengumuman Masuk UI Sudah Dibuka https://simak.ui.ac.id/reguler

Baca: Ramalan Cinta Zodiak Kamis (13/6) - Pisces Tak Harmonis, Leo Single Sibuk Mencari Cinta

Baca: KISAH Kehidupan Unik Losiri si Manusia Gua yang Membuat Turis Cantik Tergila-gila Mau Dikencani

Baca: Tanggapan Maruf Amin Terkait Dirinya Dituduh Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Wakil Presiden

Baca: Ajarkan Budaya Sopan Santun Pada Si Kecil Sejak Dini, Dimulai Dari Mengucapkan Terimakasih

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved