Info Terkini Kota Jambi
Catatan Wali Kota Syarif Fasha saat HUT Ke-73 Tahun Pemkot Jambi, Ini Isinya
Pada Selasa (28/5/2019 ) merupakan puncak peringatan HUT ke-73 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi ke-618 Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
Penulis: rida | Editor: Duanto AS
Untuk meningkatkan geliat ekonomi perkotaan dan pariwisata, Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan berbagai even skala nasional sebagai upaya mengembangkan industri wisata melalui konsep Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, baik even pemerintahan, komersil, ilmu pengetahuan dan teknologi, Seni budaya dan juga Olahraga.
Sejalan dengan misi Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan, yang juga memantapkan fungsi dan kedudukan Kota Jambi sebagai benchmark pembangunan, baik dalam perspektif Ibukota Provinsi Jambi maupun sebagai pusat kegiatan nasional, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan juga peningkatan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan yang merata, berkualitas dan terintegrasi serta mengandung nilai-nilai estetika yang mampu menginspirasi layaknya kota-kota maju diberbagai penjuru dunia.
Komitmen Pemerintah hal Kota Jambi dalam ini dapat dilihat dari peningkatan fokus alokasi anggaran pada infrastruktrur-infrastruktur strategis dan pola-pola penanganan inovatif.
"Namun, itu semua tidaklah cukup, mengingat persoalan-persoalan yang kompleks pada Kawasan perkotaan, sebut saja tantangan penurunan titik-titik kemacetan, maupun titik-titik genangan, yang memang membutuhkan penanganan yang komprehensif, pada tiap-tiap sub sistem jaringan jalan ataupun jaringan sungai, yang memang melintasi ruas-ruas sesuai kewenangannya, baik itu kewenangan nasional, provinsi maupun kota," sebut Fasha.
Untuk Penanganan banjir, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya-upaya yang kongkrit untuk mengatasi dan juga mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk melibatkan komunitas dan warga masyarakat.
Selanjutnya dalam periode 2018-2023 Pemkot sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk penanganan banjir di Kota Jambi.
Misalnya meningkatkan sinergitas penanganan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan BWSS VI sesuai kewenangannya.
Dimana BWSS akan melakukan penangan outlet atau bagian hulu anak sungai yang bermuara pada jaringan primer atau sungai Batanghari, sedangkan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan penanganan pada 8 subsistem (anak sungai) yang memiliki titik-titik genangan.
Penanganan 8 subsistem Batanghari ini akan dilakukan secara komprehensif, dimulai dari optimalisasi jaringan sungai/drainase dan pengembalian fungsi-fungsi retensi alami di sepanjang aliran anak sungai, hal ini juga sekaligus akan mengendalikan laju air.
Dengan sinergitas penanganan demikian diyakini penangan banjir Kota Jambi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam kurun waktu 5 tahun ini.
Disamping itu, guna menghindari bertambahnya jumlah titik genangan, Pemerintah Kota Jambi akan meningkatkan perlindungan retensi melalui regulasi serta pemberian izin yang lebih selektif dan lebih memperhatikan fungsi-fungsi hidrologi kawasan.
Untuk itu melalui moment yang baik di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita semua dapat meningkatkan sinergitas dalam upaya penanganannya, termasuk penyediaan anggaran yang cukup dan proporsional melalui alokasi pendanaan APBN dan APBD Provinsi Jambi, sesuai kewenangan urusan konkurennya.
Kolaborasi semua pihak yang terlibat tentunya, akan berdampak luas pada peningkatan kegiatan ekonomi, kualitas hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan, baik di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi pada umumnya.
Dalam mewujudkan peningkatan infrastruktur perkotaan, kita tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja, namun juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bersih, hijau dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Jambi juga terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional di bidang lingkungan melalui kementerian dan lembaga pemerintah pusat.