Pilpres 2019
Arief Poyuono Bersikukuh Tolak Bayar Pajak dan Sebut Pemilu Curang: Lebih Baik Bayar Zakat ke Tuhan!
Seruan Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono menolak untuk membayar pajak mendapat kritikan dari berbagai pihak. seperti Menteri Keuangan RI
Beberapa waktu lalu, Arief Poyuono mengatakan dirinya akan menolak untuk bayar pajak.
Hal itu sebagai bentuk protes atas pemerintahan yang menurutnya terbentuk dari hasil Pilpres 2019 yang curang.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief Poyuono.
Menjelaskan perihal maksudnya, Arief Poyuono pun mengatakan bahwa ucapannya itu akan berlaku pada seusai tanggal 20 Oktober 2019 nanti.
Hal itu diakui Arief Poyuono sebagai bentuk bahwa dirinya menolak pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2019.
"Pemboikotan bayar pajak itu dimulai nanti 20 Oktober 2019. Ketika terbentuk sebuah pemerintahan baru dari hasil Pemilu yang curang. Kenapa kita tidak perlu bayar pajak ? Karena kita kan tidak mengakui hasil Pilpres," pungkas Arief Poyuono dilansir dari tayangan CNN Indonesia edisi Jumat (17/5/2019).
Baca: Ulah Fatal Nagita Slavina Bikin Mama Rieta Menangis, Istri Raffi Ahmad Beri Pengakuan Dosa Ini
Baca: Prabowo Disebut Johnny G PLate Terisolasi dari Informasi, Riza Patria Malah Sewot Ungkit Kasus Ahok?
Baca: Novel Bamukmin Beberkan Tujuan Gerakan Kedaulatan Rakyat Prabowo: Berbagai macam cara kita tempuh!
Baca: Seusai Eks Ariel NOAH Lakukan Ini, Akhirnya Gisella Anastasia Restui Hubungan Gading Marten & Sophia
Baca: Isi Percakapan Sugeng dengan Korban Mutilasi Beberapa Menit, Perempuan Itu yang Minta Dimutilasi

Melanjutkan pernyataannya, Arief Poyuono pun menjabarkan perihal beberapa bentuk pemerintahan yang ada di dunia.
Termasuk dengan bentuk negara Republik yang diakui Arief Poyuono adalah berasal dari suara rakyat yang artinya juga suara Tuhan.
"Ada kan kalau di pelajaran sosial syaratnya sebuah negara itu sebuah pemerintahan. Ada negara yang sistemnya monarki, kerajaan itu kan dipercayai bahwa itu kan dipilih sama Tuhan. Yang kedua itu kan sistem Republik. Bentuk pemerintahan yang dibentuk dari hasil Pemilu, artinya dari suara masyarakat, suara Tuhan," ungkap Arief Poyuono.
Mengacu pada pernyataannya itu, Arief Poyuono pun mengungkap bahwa mayoritas rakyat Indonesia sebenarnya menolak hasil Pemilu 2019.
Artinya menurut Arief Poyuono, pemerintahan yang akan berlangsung nanti selama lima tahun tidak akan sah.
"Nah sekarang ini, bagaimana ketika masyarakat yang hampir mayoritas menolak hasil Pemilu. Artinya pemerintahan itu kan tidak sah. Sekalipun dipaksakan tapi kan kita bisa melakukan perlawanan tadi," imbuh Arief Poyuono.
Penjelasan yang diungkap Arief Poyuono itu rupanya menjadi dasar atau alasan dirinya menyerukan untuk tidak membayar pajak.
Sebab diakui Arief Poyuono, dirinya tidak mau membayar pajak kepada pemerintahan yang ia sendiri tidak akui.
"Artinya kita tidak mengakui hasil Pilpres ya kita tidak mengakui pemerintahan yang dibentuk dari hasil Pilpres 2019. Artinya kita tidak percaya membayar pajak kepada pemerintahan yang tidak kita percaya dan tidak kita akui. Kan pengelola pajak itu pemerintah. Ngapain kita bayar pajak ke dia ?" pungkas Arief Poyuono.
Setelah mengungkap alasannya, Arief Poyuono pun memberikan alternatif kepada masyarakat yang juga ingin mengikuti sarannya yakni tidak membayar pajak.
Baca: BURUAN DAFTAR ! Beasiswa APERTI BUMN 2019 Buka Pendaftaran Beasiswa Penuh S-1 Untuk Lulusan SMA/SMK
Baca: Kantor Kejaksaan Negeri Merangin Diresmikan, Wabub Amir Sakib Doakan Ada Pembaharuan Hasil Kerja
Baca: Polly Alexandria Tak Pernah Pulang Sejak 2018 Bagaimana Nasib Pernikahan Dengan Nur Khamid?
Baca: Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik Sampai 16 Persen, Simak Harga Tiket Rute Populer
Menurut Arief Poyuono, jalan lain untuk mengongkosi pembangunan adalah dengan membayar zakat.
Cara itu dinilai Arief Poyuono lebih efektif ketimbang membayar pajak.
"Nanti kita kumpulkan aja sendiri, kita bangun sendiri. Misalnya ke zakat aja. Kalau bayar zakat kan harus, karena kita percaya sama Tuhan. Mending kita bayar zakat aja," jelas Arief Poyuono.
Lebih lanjut, Arief Poyuono pun mengungkap alasan mengapa membayar zakat lebih baik daripada pajak.

Menurutnya, masyarakat lebih baik membayar zakat kepada Tuhan daripada membayar biaya pembangunan kepada pemerintahan yang tidak dipercayai.
"Kita ke zakat aja, atau ke persepuluhan di agama Kristen. Ya kan kalau zakat dan persepuluhan itu wajib. Karena kita percaya dengan pemerintahannya Allah. Kita ini tidak percaya pada pemerintahan hasil Pemilu Pilpres. Karena suaranya bukan suara Tuhan yang dihasilkan tapi suara dari setan-setan alas," ulas Arief Poyuono.
Saran yang mengenai membayar zakat lebih baik daripada pajak itu diakui Arief Poyuono disambut positif oleh masyarakat.
Menurutnya, rakyat lebih bersedia untuk membayar zakat daripada membayar pajak.
Dalam tayangan tersebut, Arief Poyuono juga mengatakan keuntungan lain dari membayar zakat.
"Sangat antusias, masyarakat senang. Lebih baik kita bayar zakat ke Tuhan daripada ke pemerintahan yang kita enggak akui. Kalau kita bayar zakat malah kita dapat pahala. Kalau kita bayar pajak ke pemerintahan yang kita enggak akui atas hasil dari suara setan-setan alas justru kita masuk neraka," kata Arief Poyuono.
Mendengar saran yang diutarakan Arief Poyuono, sang pembawa acara pun menanyakan perihal konsekuensi hukum yang akan ia terima jika tidak membayar pajak.
Sebab, ada ketentuan hukum untuk membayar pajak yang diatur oleh negara.
Menjawab pertanyaan itu, Arief Poyuono pun beralasan bahwa menolak membayar pajak itu tidak menyalahi aturan.
Sebab menurut Arief Poyuono, penolakan itu adalah imbas dari ketidakpercayaan dirinya terhadap pemerintahan.
"Enggak ada konsekuensi hukumnya. Orang kita enggak percaya pemerintahan itu. Polisi, jaksa adalah bentukan dari pemerintahan hasil Pilpres 2019. Orang kita enggak percaya ya dia bukan pemerintahan kita. Kok mau tangkap kita, bagaimana ?" tanya Arief Poyuono.
Lebih lanjut, Arief Poyuono pun mengatakan bahwa penolakan untuk membayar pajak adalah bentuk perlawanannya guna menjaga demokrasi.
"Ini adalah bentuk perlawanan kita untuk menjaga demokrasi tetap menghasilkan kepemimpinan yag jujur," pungkas Arief Poyuono.
Pernyataan yang dilayangkan Arief Poyuono itu pun lantas dikomentari oleh kubu Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily.
Wasekjen Golkar itu mempersilahkan langkah yang akan Arief Poyuono tempuh yakni dengan tidak membayar pajak.
Namun menurut Ace Hasan Syadzily, Arief Poyuono harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk dari hukum.
"Kita kan bernegara ada aturannya, ada kewajiban yang kita penuhi sebagai warga. Jadi apa yang menurut pandangan Arief silahkan saja. Tapi konsekuensinya bahwa apa yang disampaikan Arief sudah diluar koridor dari kehidupan konstitusi kita," ungkap Ace Hasan Syadzily.
"Kita lihat proses ini. Saya berharap apa yang disampaikan Arief tidak terjadi karena ini upaya kita untuk membangun bangsa ini dengan yang normal saja," sambung Ace Hasan Syadzily.
Tonton tayangan lengkapnya :
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com