Politikus PAN Eggi Sudjana Bantah 'People Power' Dikaitkan Dengan Makar, Tapi Respon Pemilu Curang

TRIBUNJAMBI.COM - Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana, mengatakan bahwa pernyataan " people power" yang pernah ia lontarkan terkait Pemilu 2019 tidak berkaitan dengan kegiatan makar.

Menurut dia, makar terjadi jika seseorang berupaya membunuh presiden dan wakil presiden serta mengumpulkan kekuatan dari masyarakat seluruh Indonesia untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Saya ingin tegaskan bahwa pernyataan saya terkait "people power" harus dipahami tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah saat ini," kata Eggi di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (26/4/2019).

Baca: Bawaslu Rekomendasi TPS Teluk Kecibung Pemilihan Ulang, KPU Sarolangun Pilih Tunggu Pleno

Baca: WASPADA Beli Pengembang Kue, Sumiyati Kaget Bukan Kepalang Saat Isinya Semen

Baca: Harga Bawang Putih Meroket, Bawang Impor China Bertebaran di Pasar Sarolangun

Baca: Video Tutorial Hijab ala Nissa Sabyan, Diberikan pada Nagita Slavina, Kamu Bisa Coba Nih!

Baca: VIDEO: Tiga Napi, Satu Sipir, dan Kurir Sabu Ditangkap BNN Jambi di Lapas Kuala Tungkal

Eggi mengatakan, makna "people power" yang ia lontarkan berhubungan dengan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Menurut dia, aksi "people power" tidak melanggar aturan konstitusi karena kebebasan berpendapat setiap warga negara diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 28 e Undang-Undang Dasar 1945.

" People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi saat ini yang disebut pemilu curang. Kecurangan itu telah saya upayakan selesaikan ke Bawaslu RI tetapi tidak responsif maka logika gerakannya menjadi kekuatan rakyat atau people power," ujar Eggi.

Sebelumnya diberitakan, Eggi dilaporkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dewi Ambarwati Tanjung, atas kasus dugaan makar dan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik.

Laporan tersebut tertuang dalam LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2019. Dewi mengatakan, laporan tersebut berawal dari tersebarnya sebuah video yang menampilkan Eggi mengajak orang mengadakan people power.

Video itu tersebar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan YouTube pada 17 April atau sesaat setelah hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei muncul di media elektronik.

"Waktu tanggal 17 April, saya melihat video yang beredar di grup WhatsApp yang mengatakan akan mengadakan people power," kata Dewi, Rabu (24/4/2019). Dewi menilai, pernyataan people power yang dilontarkan Eggi bisa berpengaruh pada stabilitas keamanan Indonesia.

Ribuan Aparat Digeser ke Ibukota

Beredar informasi, pengerahan ribuan personel Brimob ke DKI Jakarta untuk mengantisipasi gangguan keamanan usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Ribuan Brimob dari berbagai daerah dikirim ke DKI Jakarta. Satu diantaranya Ratusan Personel Brimob Dikerahkan ke Jakarta

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding menanggapi terkait pengerahan ribuan personel Brimob di DKI Jakarta.

Ia menilai, perintah itu merupakan upaya antisipasi agar negara dalam tetap kondisi aman dan nyaman usai pelaksanaan pemilu serentak 2019.

"Bisa jadi dasar instruksi itu memang pascapemilu ini ada dinamika demokrasi yang relatif hangat," kata Karding saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pengerahan itu juga dilakukan mengingat adanya upaya provokasi secara masif untuk tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada upaya penghasutan dilakukan sekelompok pihak guna menyatakan pemilu curang dan bertujuan menggerakan massa atau people power.

"Ini apapun ini negara tidak boleh kita pertaruhkan keamanan itu menjadi yang amat penting," jelas Karding.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, presiden memberikan satu panduan atau perintah kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan ketertiban.

"Menurut saya, itulah langkah yang harus dilakukan oleh presiden agar negara tetap aman rakyat tetap bisa bekerja," jelas Karding.

Sebelumnya, sebanyak 10 ribu personel Brigade Mobil (Brimob) akan berada di DKI Jakarta untuk pengamanan setelah Pemilu 2019.

Mabes Polri saat ini menarik bertahap sekitar 6.200 personel Brimob dari tiga Kepolisian Daerah (Polda) untuk perbantuan pengamanan ibu kota negara.

Dari data yang dihimpun, kedatangan personel Brimob dari daerah-daerah tersebut bergiliran.

Pada Senin (22/4/2019), pagi sekitar 100 personel Brimob dari Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tiba di Jakarta.

Ratusan personel tersebut, kini berada di kawasan Jakarta Utara (Jakut) untuk pengamanan.

Sementara dari Polda Bali, dengan jumlah yang sama berangkat dari Pulau Dewata menuju Cengkareng.

Dari Polda Maluku, sekitar 200 anggota Brimob, juga diterbangkan ke Jakarta.

Pesan Dari Bravo 5 Terkait Isu Pemilu 2019

Ketua Umum Relawan Bravo-5, Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai pendukung capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyampaikan instruksi atau maklumat langsung dari Jokowi-Ma’ruf Amin mengenai isu tentang Pemilu 2019.

Yang pertama Fachrul meminta relawan Bravo-5 tak khawatir mengenai isu dan pernyataan yang berkembang akhir-akhir ini yang seolah-olah bisa mengecilkan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf Amin secara signifikan.

“Karena itu tak mungkin bisa dilakukan, semua lembaga survei juga menyatakan hasil quick count semuanya menyebut selisih suara antara 01 dan 02 ada di angka 10 persen dan jika diotak-atik bagaimana pun Jokowi-Ma’ruf tetap menang dengan selisih berada di angka tersebut,” tegasnya di Markas Bravo-5, Jalan Maluku, Menteng, Jakpus, Selasa (23/4/2019).

Fachrul kemudian mengatakan para relawan Bravo-5 tetap percaya pada hasil quick count lembaga survei yang kredibel di mana selama beberapa kali penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tak pernah meleset dengan peluang kesalahan hanya 0,1 sampai 0,2 persen.

Ia juga meminta relawan untuk ikut meningkatkan kewaspadaan serta mengamankan keunggulan perolehan suara di semua tingkat.

“Lalu karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi menyampaikan instruksi sama yaitu mengamankan suara maka selayaknya tidak ada saling gugat saat keputusan akhir KPU mengingat kedua pihak sudah melakukan pengawasan,” imbuhnya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu juga meminta relawan Bravo-5 tak perlu khawatir dengan isu komputer server KPU RI diretas karena memiliki pengamanan berlapis.

“Lalu kami minta relawan Bravo-5 untuk tidak takut dan tidak terpancing dengan isu kubu 02 akan mendorong people power untuk menekan KPU, kami yakin itu tak keluar dari diri Pak Prabowo sebagai patriot, tapi dari penunggang gelap di Pemilu 2019 yang ingin menegakkan idealisme yang terindikasi merusak ideologi NKRI, para penumpang gelap ini sudah menyatakan tak butuh Prabowo, sudah seharusnya mereka ditangkap sejak awal oleh aparat,” ungkapnya.

Untuk itu Fachrul meminta relawan Bravo-5 khususnya Pemuda Bravo-5 untuk menahan diri tak berbenturan sesama anak bangsa.

“Sekali lagi tak perlu khawatir dan takut dengannisu serta pernyataan yang akan merusak atau membalikkan hasil Pemilu 2019, itu adalah maklumat dari kami,” pungkas Fachrul.

Baca: Sinopsis Film Mission: Impossible 3 di TransTV, Misi Ethan Hunt Selamatkan Agen IMF yang Disandera

Baca: Muzdalifah Mantan Istri Pedangdut Nassar, Menikah Ke-Empat Kalinya Dengan Berondong

Baca: BREAKING NEWS Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Anggota KPPS 14 Dusun Bangko Wafat Siang Ini

Baca: KEHABISAN Peluru, Pratu Suparlan Cabut Pisau Komando: 6 Gerilyawan Fretilin Tewas Ditikamnya

Baca: Banjir Jakarta Hari Ini, Titik Banjir Bertambah, Anies Baswedan Sebut Sudah Antisipasi Sejak Malam

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eggi Sudjana: People Power Tak Ada Kaitannya dengan Makar", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/26/15094271/eggi-sudjana-people-power-tak-ada-kaitannya-dengan-makar.