KPU Dituding Curang di Pilpres 2019, Mahfud MD Sindir: Tunggu 22 Mei Akan Ketahuan Siapa yang Curang

Tudingan Kecurangan KPU di Pilpres 2019, Sindiran Mahfud MD 'Kalau Tak Cape, Silahkan Ribut Hasil Saat Ini'

TRIBUNJAMBI.COM - Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD turut mengomentari dinamika politik pasca pemungutan suara Pilpres 2019 dan Pileg 2019.

Hasil quick count sejumlah lembaga survei menyebutkan Jokowi-Maruf Amin menang dengan perolehan 54 persen suara diikuti Prabowo-Sandi yang memperoleh 45 persen suara.

Namun ternyata pasca pengumuman quick count tersebut terjadi polemik, pasalnya Prabowo tak mengakui hasil survei dan mengklaim pihaknya sebagai pemenang.

Mahfud MD mengomentari polemik Pemilu 2019

Seperti diketahui, Pilpres 2019 mengulang kembali fenomena yang terjadi pada Pilpres 2014 silam.

Hal itu terkait sengkarut perbedaan hasil survei sejumlah lembaga.

Exit poll dan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei besar yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menampilkan jika paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tapi, pada Rabu (17/4/2019) malam, Prabowo membantah hasil survei itu.

Ia lebih percaya hitungan riil (real count) tim internalnya, di mana Prabowo menyatakan dirinyalah yang menang Pilpres 2019 dan melakukan sujud syukur.

Berdasarkan real count yang disebutnya dia unggul dengan raihan 62 persen.

Kemudian muncul dugaan dari sejumlah pihak jika ada kecurangan pada proses Pemilu 2019.

Sementara itu, Mahfud MD memilih santai menanggapi berbagai tudingan itu.

Baca: Wacana Pilpres Ulang, Ini Kata 3 Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD: Terserah Asal Lewat Mekanisme

Baca: KPU Akui Salah Input Data di Situng, Mahfud MD Bilang Tak Perlu Khawatir, Kerja KPU Ada Kemajuan

Menurut Mahfud MD, saat ini proses penghitungan surat suara baru tahap awal.

Nanti akan terbukti dengan sendirinya, apakah ada kecurangan pada Pemilu 2019 yakni pada saat hitung manual.

Ia juga menyindir jika memang sejumlah pihak tak capek silahkan ribut soal proses Pemilu 2019 ini.

"Kalau tak cape, silahkan ribut2 ttg proses dan hasil pemilu sampai saat ini.

Tp pd saatnta nanti, sekitar 22 Mei, saat hitung manual scr nasional dilakukan, akan ketahuan ada kecurangan atau tidak dan siapa yg berbuat curang," tulis Mahfud MD lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Ia pun mengingatkan jika form C1 itu memiliki 6 rangkap.

"Ingat, form C1 dibuat rangkap 6, masing2 pny yg sama," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam tayangan di KOMPAS TV yang diunggah 2 April 2019 di YouTube, Mahfud MD membeberkan jika kecurangan hampir tidak mungkin terjadi pada Pemilu 2019.

"Kecurangan itu sekarang hampir tidak mungkin," tegasnya.

Ia mencontohkan kecurangan di tingkat eceran (bawah) memang masih mungkin terjadi.

Tapi itu bersifat silang dan tidak signifikan.

"Tidak bisa itu menunjuk kecurangan yang dilakukan kekuatan tertentu, misalnya selama ini yang dituduh pemerintah memperalat KPU," ungkap Mahfud MD.

"Sekarang beda cara berpikirnya. Kalau zaman orde baru, KPU namanya LPU kan? Itu alat pemerintah, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikontrol," ujar Mahfud MD.

Sekarang menurut dia situasi politik Indonesia sudah berubah.

"Sekarang kan semua bisa ngontrol. Anda bisa ngontrol ke TPS. KPU menurut undang-undang juga independen diawasi oleh Bawaslu. Kalau yang melanggar kontestannya, Bawaslu turun tangan."

"Kalau menyangkut hukum pidana diserahkan ke polisi," kata dia.

Mahfud kemudian menambahkan, jika yang curang adalah KPU atau Bawaslu maka bisa diserahkan ke DKPP yang akan mengadili.

"Kalau terjadi salah perhitungan karena kecurangan juga ada MK. Terus kenapa lagi mesti pakai people power dan sebagainya?" tanya Mahfud MD.

Lanjut Mahfud MD, hal itu justru berpotensi menakut-nakuti rakyat.

Baca: Syahrini Ditantang Tiru Luna Maya Pamer Wajah Tanpa Make Up, Begini Reaksi Istri Reino Barack

Baca: Viral Bayi Bernama Fatih Mirip Sekali dengan Prabowo Subianto, Mulai dari Bibir, Hidung, Pipi Chubby

Baca: Ulah Ahmad Dhani Perlakukan Mulan Jameela Selama Ditahan, Eks Duet Maia Estianty Ngakui Ini

Baca: Kalah Pilpres Sebut Prabowo Kena Gangguan Jiwa, Pablo Benua Suami Rey Utami: Sandiaga Pecah Kongsi

"Menurut saya itu menakut-nakuti dan provokasi. Orang kalau tidak ngerti di rakyat bawah akan berteriak curang. Lalu bisa bergerak. Namanya massa kan berbahaya," ucap Mahfud.

Ia pun mengimbau agar semua politikus menjelang Pemilu 2019 ini bersikap dewasa dan tak mengumbar pernyataan kontroversial.

"Menurut saya politisi itu bersikap dewasalah. Mari kita awasi KPU. Saya tidak akan membabi buta membela KPU, tetapi menurut saya instrumen hukum kelembagaan dan perangkat yang disediakan di tengah masyarakat sudah menjamin jika Pemilu ini akan fair," imbuhnya.

Mahfud MD juga mengatakan kini masyarakat bisa mengontrol penuh proses pemilihan umum.

"Sekarang pun memantau boleh di dekat TPS. Asal tidak mengganggu," tegasnya.

Simak video selengkapnya di bawah:

(*)

Bersama Ormas Islam Temui Wapres Jusuf Kalla

Pakar hukum dan tata negara, Mahfud MD bersama sejumlah pimpinan ormas bertemu untuk membahas situasi sosial politik, Senin (22/4/2019) malam.

Dijelaskan oleh Mahfud MD, pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ada 19 pimpinan organisasi masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Kesemuanya hadir untuk mendiskusikan situasi sosial politik pasca Pemilu 2019.

Baca: Caci Maki Prabowo, Erin Terancam Dipenjara, Pengakuan Andre Taulany Pada Polisi Hingga Reaksi BPN

Baca: Langkah Grace Natalie setelah PSI Tak Lolos Parliamentary Threshold, Ini Kejutan yang akan Dilakukan

Pertemuan dilakukan tertutup dengan agenda silaturahim dan makan malam.

"Bertemu junior sesama mantan Ketua MK Hamdan Zoelva saat makan malam bersama Pimpinan Ormas Islam di kediaman Wapres Jusuf Kalla, malam ini Senin, 22/4/19.

Ada 19 pimpinan ormas Islam hadir mendiskusikan situasi sosial politik pasca pemilu 17 April 2019," kicau Mahfud MD, Senin malam.

Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir para petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama.

Seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Sekjen PBNU Helmi Faishal, Salahuddin Wahid, cucu pendiri NU, Hasyim Asyari.

Hadir juga perwakilan pengurus pusat Muhammadiyah, yakni Sekretaris Umum Abdul Mu'ti dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Selain itu, sejumlah tokoh islam lainnya seperti imam besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar juga turut hadir.

Juga dua mantan Ketua MK, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Mahfud MD Bersama 19 Pimpinan Ormas Ikut Rapat Tertutup Usai Pilpres 2019, Apa yang Mereka Bahas?