Isu People Power yang Disebut Amien Rais, Ini Komentar Mahfud MD, Sri Sultan Hingga PP Muhammadiyah

Isu People Power yang Disebut Amien Rais, Mahfud MD Sri Sultan Hingga PP Muhammadiyah Komentar Seperti Ini 

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Ketua MK, yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD komentari Isu People Power yang pernah disebutkan Amien Rais. 

Sebelumnya Amien Rais menyatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemui kecurangan dalam Pilpres 2019.

"Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas, dan menggelar people power," kata Amien.

Namun belakangan Amien Rais menyebutkan Amien mengatakan people power yang digunakan apabila terjadi kecurangan dalam pemilu bukan dia maksudkan untuk perang atau membuat anak bangsa berkelahi namun sebagai jeritan hati rakyat tentang adanya kecurangan.

Tribunjambi.com, tanggapan tersebut Mahfud MD berikan dalam cuitan-cuitan melalui akun twitternya resmi miliknya yakni @mohmahfudMD.

Mahfud MD pun menuliskan sejumlah cuitan mengenai Isu People Power dan Pemeneng Pilpres pada Kamis (19/4/2019).

Baca: Jika Sandiaga Uno Kalah di Pilpres 2019, Peluang Kembali Menjadi Wagub DKI Jakarta? Bisa, Asalkan

Baca: Wajahnya Murung & Lesu, Pakar Pendeteksi Kebohongan Handoko Gani Bongkar Fakta Ekspresi Sandiaga Uno

Dalam menanggai Isu People Power tersebut Mahfud MD mengatakan jika masyarakat agar tidak resah.

Kendati demikian Mahfud MD juga mengatakan jika People Power yang sebenarnya itulah saat proses penyelenggaraan Pemilu.

"Jangan resah dengan isu2 people power."

"Jika people power diartikan sabagai gerakan rakyat secara bersama dan masif untuk melakukan perubahan maka Pemilu itu sendiri adalah people power yang sesungguhnya."

"People power tak hrs diartikan sbg gerakan fisik utk melawan yg kita anggap dzalim."  tulis Mahfud MD dalam akun resmi twitter tersebut.

Sultan Sebut Nggak Perlu People Power

Terhadap isu people power Sri Sultan HB X di Yogyakarta berharap tidak terjadi.

"( Pemilu) jujur dan adil kan, enggak ada alasan untuk mengatakan (pemilu) 'tidak sah'," katanya.

"Enggak lah. Ya saya kira nggak perlu lah (people power). Kita sebagai pejabat, bekas pejabat atau apapun tidak perlu menyampaikan-ngajari begitu. Sesuatu yang menumbuhkan gejolak, enggak sewajarnya" ucapnya.

Sultan percaya jika people power tidak akan terjadi di Yogyakarta. "Enggak ada," ucapnya.

Baca: Tangisan Grace Natalie dan Sikap Legowo PSI Saat Tak Lolos Parlemen Jadi Contoh Adab Berdemokrasi

Baca: Pertarungan Jokowi Vs Prabowo, Perbandingan Hasil Quick Qount Pilpres 2014 dan 2019

Baca: SBY Instruksikan 4 Poin Ini, Petinggi Demokrat Kumpul di WP41, Tarik Diri Dari BPN? Penjelasan Amir

PP Muhammadiyah Imbau Pihak yang Tak Puas Tempuh Jalur Hukum 

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga angkat bicara terkait isu people power.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat.

Saat konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis 18 April 2019 masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.

Jika ada masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.

"Kami percaya elite politik, masyarakat, dan kekuatan yang ada di tubuh bangsa ini, termasuk mereka yang berkontestasi tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa atau di luar jalur konstitusi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sudah dilalui," ujarnya.

TNI - Polri Tak Akan Beri Toleransi Tindakan yang Mengganggu Ketertiban Masyarakat

Di tengah suasana politik yang menghangat setelah pencoblosan 17 April, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar konferensi pers, Kamis (18/4/2019).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, aparat keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.

TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.

"Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," kata Panglima TNI dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dalam jumpa pers tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan para pejabat TNI-Polri.

Panglima TNI juga berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan semua pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaran Pemilu Serentak, Rabu (17/4/2019).

''Akhirnya, pemilu berjalan aman, damai, dan lancar.

"NKRI" ucap Panglima TNI. "Harga mati," jawab para pejabat TNI-Polri.

Senada Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta tidak ada mobilisasi massa menyikapi pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (18/4/2019).

Kapolri meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Seluruh respons atas Pemilu harus dilakukan sesuai konstitusi.

Hal itu disampaikan Kapolri saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

"Kami menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan," kata Kapolri.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian didampingi para pejabat TNI-Polri saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian didampingi para pejabat TNI-Polri saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019). (Haryanti Puspa Sari)
Kapolri memberi contoh langkah yang dilakukan petugas ketika membubarkan dua kelompok pendukung capres-cawapres yang berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu malam.

Baca: Niki Zefanya Penyanyi Sahabat Lisa BLACKPINK, Curi Perhatian Internasional, Ini Deretan Prestasinya

Baca: Misteri Pembunuhan Mahasiswi RKS (18) Tersingkap, Ini Kalimat yang Bikin Indra Tusuk 27 Kali

Baca: UPDATE Real Count KPU Jumat 10.15 WIB Suara Sementara Jokowi-Amin 56,33% Prabowo-Sandi 43,67%

Baca: Hasil Hitung Cepat Litbang Kompas Jumat (19/4) Pukul 10.30 WIB, No 01 54,43 % No 02 45,57 %

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh kapolda untuk melakukan hal yang sama," kata Kapolri.

Kapolri menambahkan, jika ada pihak yang keberatan atas jalannya pemilu, maka gunakan mekanisme konstitusional.

Misal, jika ada dugaan pelanggaran peserta pemilu, maka laporkan kepada Bawaslu.

Jika yang melanggar penyelenggara pemilu, maka laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Kemudian, jika ada yang merasa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

"Namun, kalau ada langkah-langkag di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inskonstitusional yang akan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri dan TNI, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolelir," tegas Kapolri.

Kapolri mengingatkan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nantinya, kata Kapolri, mendapat legitimasi yang kuat.

Kapolri mengatakan, partisipasi pemilih dalam Pemilu kemarin sangat tinggi.

Partisipasi tersebut salah satu yang tertinggi pascareformasi.

Setidaknya, kata Kapolri, sekitar 80 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 190 juta menggunakan hak pilihnya.

"Jadi siapapun yang terpilih mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat, itu sama saja menghianati keinginan rakyat," kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, Polri bersama TNI sudah sepakat untuk menindak segala upaya inkonstitusional yang akan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengingatkan, pihaknya mampu mendeteksi jika ada gerakan-gerakan inkonstitusional. Kapolri memastikan pihaknya akan menindak sesuai aturan.