PTUN Jambi Menangkan Gugatan Caleg di Sarolangun dan Merangin, KPU Jambi Beri Signal untuk Eksekusi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi memberi signal akan mengeksekusi keputusan PTUN Jambi.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi memberi signal akan mengeksekusi keputusan PTUN Jambi

Jelang pelaksanaan pemilu 2019, beberapa caleg di Kabupaten Sarolangun dan Merangin harus berperkara di PTUN. Gugatan ke PTUN Jambi diajukan karena mereka dicoret dari DCT oleh KPU Sarolangun dan KPU Merangin. Dan terhadap gugatan tersebut, pihak PTUN Jambi mengabulkan gugatan dan memerintahkan mereka dikembalikan ke dalam DCT pileg. 

M. Subhan, Ketua KPU Provinsi Jambi yang semula enggan menjawab pertanyaan seputar keputusan tersebut. Namun, akhirnya hari ini dirinya mengungkapkan akan mengeksekusi pemutusan PTUN tersebut.

"Keputusan tersebut akan dieksekusi," ungkap M. Subhan, saat nobar Film Suara April. 

Untuk mengeksekusi keputusan PTUN itu sendiri. M Subhan menyerahkan kepada pihak KPU Kabupaten Kota seperti KPU Sarolangun dan Merangin.

Pada hari ini juga, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi mengabulkan gugatan Fauzi Yusuf, yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merangin dari Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemiliha Umum (Pemilu) 2019.

Kuasa hukum Fauzi Yusuf, Toni Irwan Jaya mengatakan putusan itu baru dibacakan dalam sidang di PTUN Jambi, hari ini, Senin (15/04). 

"Gugatan kita dikabulkan untuk seluruhnya," kata Toni.

Baca: Dapat Bantuan dari Kementerian Rp 4 Miliar, Kios dan Los Pasar Parit I Kuala Tungkal Akan Dibangun

Baca: Caleg Nasdem Diduga Lakukan Politik Uang, Bawaslu Batanghari Terima Bukti Amplop Berisi Uang Rp25000

Baca: Wali Kota Sungai Penuh Ancam Potong TPP ASN yang Nambah Libur Usai Pemilu 2019

Baca: Karyawan Tak Nyoblos di Pemilu Karena Kerja, Ini Ancaman Sanksi Wali Kota Jambi Pada Pemilik Usaha

Baca: Dua Hari Masa Tenang, Bawaslu Batanghari Cabut 1.000 APK Jelang Pemilu 2019

Selain itu kata Toni, hakim PTUN menyatakan bawa SK KPU yang mencoret Fauzi tidak sah. "Oleh karena itu, hakim memerintahkan  KPU untuk mencabutnya dan mengeluarkan SK baru serta memasukkan kembali ke dalalm DCT," katanya.

Menurut Toni, terkait putusan ini KPU harus menjalankan, tidak ada alasan lain.  "KPU harus menjalankan putusan, karena putusan PTUN ini sudah final, tidak ada upaya hukum lain," tegasnya. 

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan enam Caleg DPRD Sarolangun, yang dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019. 

Putusan gugatan yang dimasukkan oleh Muhammad Syaihu, Jannatul Firdaus, Hapis, dan Azakil Azmi dengan register perkara  Nomor: 4/G/SPPU/2019/PTUN.JBI dan Aang Purnama dan Cik Marleni dengan nomor registrasi di PTUN Jambi 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI.

Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Selanjutnya, majelis memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan yang dibuat sebelumnya dan wajib menjalankan putusan ini 3 hari setelah putusan ini dibacakan.

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved