TERBONGKAR, Caleg Blak-blakan Permainan Politik di Pileg 2019 Dikendalikan Pemodal Jika Menang

TRIBUNJAMBI.COM - Seorang calon anggota legislatif (caleg) harus mengeluarkan banyak biaya. 

Biaya yang dikeluarkan caleg untuk menang menjadi anggota legislatif. 

Channel YouTube Najwa Shihab membagikan video berisi pengakuan eksklusif dari sejumlah pihak, yang melakukan permainan politik dalam pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019, Senin (8/4/2019).

Video tersebut menunjukkan pengakuan sejumlah pihak bahwa tetap ada caleg maju hanya untuk menjadi caleg boneka, atau hanya untuk kepentingan partai atau pribadi, bukan kepentingan rakyat.

Sebagaimana diketahui, terdapat 7.968 caleg yang memperebutkan 575 kurs di DPR RI pada Pemilu 2019, 17 April mendatang.

Baca: 450 Nama Daerah di Pulau Jawa pada 1400-an, Terungkap dari Naskah Kuna Bujangga Manik (2)

Baca: Deretan Kasus Pelecehan Perawat & Pasien Tahun 2018, Ada yang Disuruh Lakukan Ini Hingga Diraba-raba

Baca: Jadwal Liga Champions Prediksi Skor, Susunan Pemain Tottenham Hotspur vs Manchester City, Ada Aguero

 Namun, ternyata tak semua caleg maju untuk menjadi wakil rakyat.

Berikut pengakuan mereka.

Maju untuk Menangkan Orang yang Membayarnya

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

Dalam video tersebut, seorang calon anggota legislatif berinisial BD mengaku, dirinya menjadi caleg atas perintah partai.

"Saya nyaleg itu diperintahkan oleh partai, dan saya harus patuh kepada partai," kata BD.

BD menjelaskan, di Pileg 2019 ini, dirinya ditempatkan di posisi 2 dengan tujuan untuk memenangkan orang yang sudah membayarnya.

"Kalau saya mengkampanyekan diri sendiri, saya tidak akan menang. Saya kan tujuannya untuk memenangkan bos saya. Bos saya kan sudah terkenal, logistiknya juga cukup, uangnya juga cukup, jadi saya mengkampanyekan untuk bos saya," ungkap dia.

Tanggapan Caleg Artis soal Isu Caleg Boneka

Partai yang mengikuti kontestasi di Pemilu 2019

Sementara itu, caleg artis dari Partai Perindo, Mila Rachmawati angkat bicara terkait isu yang menyebutkan bahwa caleg artis hanya dibutuhkan partai sebagai caleg boneka.

Mila menegaskan, saat ini masyarakat Indonesia sudah cerdas.

Mila lantas memastikan bahwa dirinya tidak ingin menjadi caleg boneka.

"Saya tidak ingin menjadi caleg boneka yang hanya penghias. Tidak. Tapi untuk membuktikannya, saya harus terpilih dan bekerja dulu, omongan saya benar atau tidak," kata Mila.

"Jadi ibarat kata, untuk menjadi caleg boneka itu jauh dari tujuan saya, atau jauh dari angan-angan saya ingin menjadi seperti itu. Tidak sama sekali," tegas dia.

Pengakuan Rentenir atau Bohir Politik

Lebih lanjut, video juga membagikan wawancara eksklusif dengan seorang bohir politik yang sudah beroperasi sejak tahun 2009, WN.

Bohir atau rentenir politik ini akan mencari target untuk diberikan pinjaman dana pada caleg.

Sebagai konsekuensinya, bohir dapat leluasa mengendalikan caleg tersebut jika nantinya memenangkan pemilu.

"Saya mulai dengan mencari caleg yang kompeten, kira-kira yang terpilih, yang bisa terpilih, yang bisa jadi lah gitu (jadi anggota legislatif). Atau nanti saya juga dekati inkumben-inkumben. Tapi inkumben yang kekurangan dana," kata WN.

"Yang tidak memiliki bohir lain, lalu saya lakukan pendekatan. Cuman, setelah saya jalani sekali dua kali, kedepannya malah banyak yang mendatangi saya," ujar dia.

WN mengaku, untuk target di kota dan kabupaten, ia memberikan dana Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

"Uangnya tidak saya berikan semua. Jadi saya juga ingin pantau. Kalau saya berikan semua, takutnya si A atau si B ini tidak serius, akhirnya uangnya digunakan untuk lainnya," jelas WN.

WN kembali menceritakan, untuk tingkat propinsi, ia menyediakan uang hingga Rp 500 juta, sementara untuk DPR RI, ia berani menyediakan uang hingga Rp 1 miliar.

Dapat Tawaran Modal Lewat Proyek

Ilustrasi rapat DPR

Caleg DPRD tingkat 2 berinisial AR mengaku, ia mendapat tawaran modal dari seorang bohir politik.

Menurut AR, untuk menerima modal dari bohir, akan ada kompensasinya.

"Ya entah lewat proyek, entah apa. Ya macam-macam," kata AR.

Hal tersebut dibenarkan oleh WN.

Kendati demikian, WN merasa apa yang ia lakukan tidaklah salah.

"Saya berani dikonfrontir bahwa ini bukanlak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)," kata WN.

"Karena saya membiayai yang bersangkutan, dan yang bersangkutan memberi pekerjaan, yang kategorinya bukan pekerjaan yang dilelang."

"Jadi pekerjaan yang memang pengadaan langsung atau yang bisa langsung diserahkan," ungkap WN.