Mahfud MD Komentari Surat Kritikan SBY Pada Kampanye Prabowo-Sandi, Hutahaean: Tak Semestinya Bocor!

Mahfud MD Komentari Isi Surat Kritikan SBY Pada Kampanye Prabowo-Sandi, Hutahaean Sebut Tak Semestinya Bocor! 

TRIBUNJAMBI.COM - Ramai isi surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berisi kritikan kampanye capres no urut 2 Prabowo-Sandi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Mantan Presiden RI dua periode ini mengirimkan surat kepada jajaran teras pengurus Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandi.

Isi surat tersebut juga menuai tanggapan dari Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

Menanggapi surat SBY tersebut, pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD menyebutkan masukan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait konsep kampanye terbuka capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019), perlu diperhatikan.

"Saya sudah membaca ( surat SBY) dan perlu memperhatikan nasihat dari orang memiliki banyak pengalaman mengelola Indonesia serta kecintaannya terhadap negara ini tak diragukan lagi," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak untuk memperhatikan bersama-sama masukan itu tanpa harus menyatakan bahwa yang dilakukan satu kelompok tersebut salah.

Menurut dia, masukan dari SBY kemungkinan sebagai saran saja agar tidak hanya fokus pada upaya menggalang satu ikatan primordial, misalnya shalat subuh dan tahajud bersama.

"Mungkin itu dianggap terlalu eksklusif. Lalu bagaimana yang tidak subuh dan tahajud, mungkin, tetapi ya kita dengarkan nasihat sebagai orang tua dan mantan presiden. Itu boleh," ucapnya.

Sementara itu, melalui surat yang telah beredar tersebut, SBY menugaskan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin, Waketum PD Syarief Hassan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan untuk menyampaikannya kepada Prabowo.

Dia berharap, penyelenggaraan kampanye nasional pasangan capres dan cawapres yang juga didukung Partai Demokrat senantiasa mencerminkan "inclusiveness" dengan sasanti "Indonesia untuk Semua", juga mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan.

Selain itu, kampanye juga disarankan mencerminkan persatuan, "Unity in Diversity", upaya mencegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

Baca: Gaya Capres Prabowo Subianto Saat Orasi Kampanye Terbuka di GBK, Prabowo : Enggak Boleh Banyak Guyon

Baca: Sandiaga Uno Sebut TPS Adalah Tusuk Prabowo Sandiaga, Terharu Lautan Manusia Hadiri Kampanye Akbar

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan surat SBY itu benar adanya.

Namun, sejatinya hanya untuk kalangan internal dan tidak seharusnya beredar keluar Partai Demokrat.

Pesan itu terungkap dalam surat yang disampaikan SBY kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Isi Kritikan SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menulis surat untuk tiga pejabat teras partainya.

Dalam surat yang ditujukan untuk Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Waketum Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan tersebut, SBY menyebut bahwa kampanye Prabowo-Sandiaga tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

Hal ini diungkapkan SBY saat dirinya mendengar rencana kampanye akbar tersebut pada Sabtu, 6 April 2019.

Dalam surat itu, SBY meminta pengurus Demokrat menyampaikan masukan kepada Prabowo yang intinya kampanye akbar harusnya lebih inklusif dan menghindari politik identitas.

Namun, tak dirinci oleh SBY konsep apa yang disebut inklusif tersebut.

Berikut isi lengkap surat SBY tersebut:

Kepada yang terhormat

1. Ketua Wanhor PD Amir Syamsudin

2. Waketum PD Syarief Hassan

3. Sekjen PD Hinca Panjaitan

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Salam Sejahtera

Salam Demokrat !

Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air, utamanya tugas kampanye pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut.

Sungguhpun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan oleh Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut oleh Partai Demokrat. Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita.

Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang "set up", "run down" dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. 

Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar.

Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran.

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua" Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity". Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

Baca: Jansen Sitindaon Politisi Demokrat Mendadak Viral Saat Debat Dengan Budiman Sudjatmiko,Ini Profilnya

Baca: Ustaz Adi Hidayat Blak-blakan Soal Dukungan UAH & UAZ di Pilpres 2019, 01 atau 02?

Baca: Cara Kampanye Prabowo Buat SBY Beri Peringatan Keras, Ini Poin yang Serius DIsoroti: Itu Tidak Lazim

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal "set up"nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap "Semua Untuk Semua" , atau "All For All".

Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insya Allah akan berhasil. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal "kawan dan lawan" untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh.

Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah". Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justeru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya.

Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu di satu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.

Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagi kita Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati. Tidak boleh NKRI menjadi Negara Agama ataupun Negara Komunis. Indonesia adalah "Negara Pancasila" dan juga "Negara Berke-Tuhanan". Inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat, selamanya.

Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, mencap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah.

Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya.

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024).

Apa solusinya, apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

Demikian Pak Amir, Pak Syarief dan Pak Hinca pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH. Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Singapura, 6 April 2019

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Penjelasan Demokrat

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyampaikan keterangan tertulis tentang surat internal dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada petinggi partainya tentang permintaan SBY kepada petinggi partainya agar mengingatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mengedepankan kebhinnekaan dan inklusivitas dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019) pagi tadi.

Ferdinand menjelaskan, surat tersebut memang ditulis SBY dan ditujukan kepada tiga elite Partai Demokrat, yakni Amir Syamsudin, Syarief Hasan, dan Hinca Panjaitan.

"Pak SBY menyampaikan supaya acara dibuat se-Indonesia mungkin dan berbineka tinggal ika dan NKRI, dan saran SBY pun diterima. Ada tadi dari pendeta dan berbagai tokoh agama. Jadi acara tadi Bhineka Tunggal Ika," kata Ferdinand Hutahahean, Minggu (7/4/2019).

Ferdinand Hutahaean menjelaskan,SBY pada dasarnya menginginkan kampanye dibuat dengan konsep lebih menjunjung tinggi kebinekaan Indonesia dan tidak hanya dikhususkan untuk satu golongan.

“Jadi, Pak SBY sampaikan supaya acara dibuat se-Indonesia mungkin, berbineka, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Ferdinand.

"Hasilnya gini, (sudah sesuai) kaya (kampanye akbar) pagi ini, itu sesuai arahan SBY. Bahwa orasi dari Ustaz Bachtiar Nasir pun, bahwa tuduhan khilafah tidak betul dan tolol, dan ulama lain pun menyatakan siap jaga NKRI," imbuh Ferdinand.

Akun Aku Demokrat @KitaDemokrat di Twitter juga memberikan penjelasan mengenai asal usul dan alur surat internal dari SBY tersebut.

Begini penjelasannya: 

"Sekedar menginformasikan, terkait Surat Ketum @PDemokrat Bapak SBY, yg jelas merupakan arahan kepada 3 petinggi Demokrat, agar berkomunikasi dengan Paslon 02 Prabowo-Sandi, setelah Pak SBY mendapatkan rundown acara kampanye yang pertama (awal sekali).
#TheGreatCampaignofPrabowo

Di mana pada rundown pertama itu, bagian terbesar acara tersebut hanyalah Pidato 4 Ketum partai politik pendukung Paslon 02, kemudian Pemutaran Video Pidato Habib Rizieq Shihab (HRS), dan ditutup dgn pidato Pak Prabowo.
#TheGreatCampaignofPrabowo

Pak SBY lalu memberi masukan, alangkah baiknya dlm sebuah perhelatan politik bertajuk kampanye politik, seyogianya Pidato HRS tidak ditempatkan setelah Ketum Parpol pengusung.

Krn pidato HRS bisa diartikan sbg, berada di atas Ketum Parpol Pengusung.
#TheGreatCampaignofPrabowo

Kecuali, acara tsb memang jelas bertujuan utk acara keagamaan atau dalam konteks lingkup semacam itu.

Setelah surat Pak SBY tsb, akhirnya keluarlah rundown acara akhir yg hari ini berjalan, dimana ada tambahan pidato pimpinan seluruh Agama, dus Pidato HRS dan ulama lainnya.

Jadi, tidak ada yg salah dgn masukan Pak SBY, yg ingin acara kampanye akbar tsb bukan hanya sukses dgn mampu mengayomi kelompok, kepentingan & agama lain terakomodir, tapi secara sadar sangat ingin Prabowo-Sandi menang dgn merebut hati & pikiran rakyat.

Bukan sebaliknya !!!

Sayangnya, ini jadi ramai krn surat tsb bocor di hari pelaksanaan kampanye, seolah Pak SBY baru memberi masukan acara tsb, pada hari ini (7/4).
Padahal masukan & kritik Pak SBY dilakukan usai menerima rundown pertama. 
Semoga mencerahkan. Terima kasih.

#TheGreatCampaignofPrabowo

Ini Isi surat SBY itu

Lalu, apa isi surat internal SBY untuk 3 petinggi Partai Demokrat itu? Berikut isi lengkap dari surat tertanggal 6 April 2019 atau sehari sebelum pelaksanaan rapat akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan:  

"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,"

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:" "Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim,"

Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai 'pro Pancasila' dan 'pro Kilafah',

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya.

Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimegerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja."

Penulis: Choirul Arifin

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul SBY Tulis Surat untuk Pimpinan Demokrat Berisi Masukan Kampanye Prabowo, Ini Penjelasan Demokrat