Soal Bagi-bagi Kursi Menteri Koalisi Prabowo-Sandi, AHY Merasa Kecewa: Ini Melukai Hati Rakyat

Soal Bagi-bagi Kursi Menteri Koalisi Prabowo-Sandi, AHY Merasa Kecewa: Ini Melukai Hati Rakyat

TRIBUNJAMBI.COM - Pembahasan soal kursi menteri yang dilontarkan Capres 02 Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo mendapat kritik dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat itu mengkritik bagi-bagi jatah kursi menteri bila Capres No 02 Prabowo Subianto terpilih jadi presiden.

AHY menilai, pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019 belum penting untuk dilakukan saat ini.

Baca Juga:

Pemkot Sungai Penuh Disebut Rampas Aset Pemkab Kerinci, Sudah Ajukan Peminjaman Secara Lisan

LINK Streaming atau Nonton Online Ultraman 3DCG 2019 Episode 1-3, Kisah Adaptasi Manga versi Netflix

Tak Banyak yang Tahu, 7 Artis Hasil Pencarian Bakat Ini Sudah Meninggal, Ada yang Tewas Dibunuh

VIDEO: Detik-detik Sekelompok Monyet Serang Rumah Sakit, Jarah Makanan dan Bikin Pasien Ketakutan

AHY menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota.

"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai, barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ujarnya.

Sama seperti dengan partai politik pengusung capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.

Menurut dia, yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.

"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan.

Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya.

Baca Juga:

KEHEBATAN Kopassus Dicurigai Jenderal AS Gunakan Ilmu Hantu: Ini Dia Atraksi Mengerikan Itu

Akan Menikah Dalam Waktu Dekat, Ibunda Irish Bella Sudah Panggil Ayah Ammar Zoni dengan Sebutan Ini

Satlantas Polres Muarojambi Turut Urai Kemacetan Akibat Truk Mogok di Jembatan Aur Duri

TNI Gegerkan Ajang AASAM 2019, Tentara Amerika Serikat, Australia & Kanada Dibuat Takluk Sosok Ini

Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat.

Meski demikian, AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, terkait pembahasan pembagian jatah menteri.

"Saya katakan tidak kecewa.

Saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus pada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat," ujarnya.

Hashim sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya.

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," ujar dia.

Sementara partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan.

Adapun Prabowo saat kampanye di beberapa daerah juga sudah bicara soal menteri.

Baca Juga:

Via Vallen Ucap Akan Menikah Hari Sabtu dengan Gunakan Bahasa Jawa Timur, Siapa Ya Calonnya?

Wabup Hadiri Launching Dukcapil Go Digital Provinsi Jambi

Hujan Deras 2 Hari, Sejumlah Rumah di Desa Jangga Aur, Batanghari, Terendam Banjir

CATAT! Begini Cara Bayar Pajak Motor Tahun 2019, Simak Syarat Bayarnya dan Apa Saja yang Diperlukan

Ia bahkan memperkenalkan para tokoh pendukung yang dianggapnya pantas menjadi menteri.

Setidaknya ada tujuh tokoh yang disebut Prabowo.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, dibeberkannya pembagian kursi menteri oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, merupakan hiburan di tengah riuhnya suasana demokrasi.

Ferdinand mengatakan, pernyataan soal pembagian kursi menteri yang dikemukakan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo itu bukan sesuatu yang penting.

Sebab, pembagian posisi menteri kabinet tentu akan menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden, jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

"Anggapan ini sebagai sebuah hiburan saja ditengah demokrasi bukan menjadi sesuatu yang penting sekali pernyataan Hashim tersebut ya, karena domain kabinet itu adalah hak prerogatif pak Prabowo nanti dan tentu dibantu oleh Sandiaga Uno sebagai wakil presiden," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/4/2019).

Menurut Ferdinand, pembicaraan terkait pembagian posisi menteri sudah dibicarakan secara khusus antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan calon presiden.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengikuti komitmen dan kerja sama dari kedua ketua umum partai tersebut.

Ferdinand juga mengatakan pembicaraan terkait pembagian kursi menteri tak perlu dibahas.

"Kita sedang fokus untuk memenangkan Pilpres ini dulu di luar bicara kursi menteri," tuturnya.

TKN Singgung Skandal Jenderal Kardus

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dibentuk partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkarakter pragmatis.

Dalam tanggapannya, Ace juga menyinggung skandal kardus yang sempat muncul saat pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

"Ini menunjukkan karakter koalisi yang dibentuk untuk tujuan-tujuan pragmatis, yakni bagi-bagi kursi menteri. Hal ini mengonfirmasi peristiwa sebelumnya yang dikenal dengan skandal bagi-bagi kardus," kata Ace kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).

Ace mengatakan, iming-iming pembagian kursi menteri memperlihatkan kerapuhan koalisi partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga.

Ia menilai sejak awal partai-partai tersebut setengah hati mendukung pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Dari awal banyak partai pendukung 02 yang tidak sepenuh hati mendukung Prabowo-Sandi.

Dengan cara iming jabatan menteri, partai-partai yang ogah-ogahan diharapkan tetap mendukung," ujarnya.

Ace menyayangkan pihak BPN mengumbar pembagian kursi menteri tersebut, karena hal itu semakin menipu rakyat.

Selama ini, menurutnya, BPN selalu menyatakan membela kepentingan rakyat, namun berujung pada pembagian kursi menteri.

"Sayang aja, model bagi-bagi jatah seperti ini jelas akan makin menipu rakyat karena selama ini retorika yang dikedepankan selalu berbicara soal membela kepentingan rakyat.

Tapi ujung-ujungnya bagi-bagi jatah," tuturnya.

Baca Juga:

Captain Tsubasa Episode 52, Link Video & Baca Manga Bahasa Indonesia, Tamat! Episode Terakhir?

Istri Jujur Suka Dengan Pria Lain, Begini Reaksi Suami dan yang Terjadi Selanjutnya

Nenek Ini Sudah Ajak 200 Pria Brondong Main di Ranjang, Anggap Sebagai Obat Awet Muda, Ini Badannya!

Lebih lanjut Ace mengungkapkan TKN Joko Widodo-Maruf Amin belum membahas soal kursi menteri.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pihaknya fokus kampanye di Pilpres 2019.

"Kami sejauh ini belum ada pembicaraan sama sekali soal pembagian kursi kabinet. Kami fokus kampanye agar memenangkan dalam Pilpres 2019 ini," pungkasnya.