Sebanyak 370 WNA Dicoret dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden 2019, Tersebar di 19 Provinsi

TRIBUNJAMBI.COM- KPU terus berupaya untuk menuntaskan Warga Negara Asing yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019, 

Hal ini tentu akan sangat meresahkan karena akan menjadi masalah.

Apalagi jika ada isu WNA yang sengaja di mobilisasi dalam pemilihan presiden 17 April mendatang. 

Baca: TNI Terus Buru KKB di Papua, Pangkostrad pun Sampai Datang ke Sana & Terbongkar Kebohongan Ini

Baca: Kabar Gembira, Rp 7,4 Miliar Dana Kelurahan Siap Disalurkan ke Tanjab Barat

Baca: Begini Reaksi Cawapres Nomor Urut Dua Sandiaga Uno Tentang Foto Atta Halilintar dengan Maruf Amin

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah mencoret 370 data Warga Negara Asing ( WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap ( DPT) Pemilu 2019, terhitung hingga Selasa (12/3/2019).

Sebabyak 370 WNA ini akumulasi dari temuan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Data WNA yang dicoret 370"

"Update sampai kemarin malam," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Rabu (13/3/2019).

Menurut Viryan, 370 WNA ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia.

Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali, menjadi tiga provinsi tertinggi dengan data WNA yang masuk DPT.

Sebelum dicoret, KPU bersama Bawaslu dan Dukcapil lebih dulu melakukan pengecekan ke lapangan, untuk memastikan kebenaran data dengan fakta.

"Ini hasil kerja tim teknis gabungan KPU, Bawaslu, dan Dukcapil," ujar Viryan.

Hingga Jumat (15/3/2019), tim teknis gabungan masih terus bekerja untuk menyisir DPT Pemilu dan memastikan bersih dari WNA. (Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Baca: Nyaris Sangat Dekat, Bom di Sibolga dengan Pelabuhan yang Akan Diresmikan Jokowi, Ini Videonya

Baca: ASN Tanjab Timur Dilarang Pakai Tabung Gas Subsidi, Disperindag Lakukan Promo Tukar Gas 3Kg Gratis

Baca: Ngeri! 3 Senjata Militer Israel yang Bikin Koalisi Arab Saudi Takut Kalau Mesti Perang Melawannya

Warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk lokal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sempat viral diperbincangkan.

Isunya makin seru karena dikait-kaitkan dengan isu Pemilu 2019. Konon, WNA yang memiliki KTP Cianjur terdata di daftar pemilih pada Pemilu 2019. Kapolres Cianjur AKBP Soliyah mengatakan, adanya kabar WNA memiliki KTP Cianjur memang benar karena sudah sesuai dan memiliki kartu izin tinggal tetap.

"Namun, WNA yang memiliki hak pilih itu hoaks," katanya saat mengunjungi KPU Cianjur, 27 Februari. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan cybercrime untuk menelusuri hoaks yang beredar bahwa WNA di Cianjur punya hak pilih.

Komisioner Bawaslu Cianjur Divisi Penindakan Pelanggaran, Tatang Sumarna, mengatakan, pihaknya akan segera merekomendasikan perbaikan NIK atas nama Bahar dalam DPT.

"Sore ini juga akan kami telusuri dan akan kami rekomendasikan perbaikan," katanya.

Bahar (46), warga Jalan Profesor Mohamad Yamin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, mengaku tak tahu bahwa nama dan foto e-KTP-nya viral di media sosial karena nomor induk kependudukannya identik dengan warga negara China yang kini sudah memiliki e-KTP Cianjur. "Saya tak punya handphone yang bisa buka media sosial jadi saya tak tahu.

Saya baru tahu setelah tetangga datang mengabarkan ada kekeliruan soal KTP," kata Bahar ditemui di rumahnya, 6 Februari. Bahar mengaku tak ambil pusing dengan kekeliruan yang dialaminya.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang berhak untuk memperbaiki. "Saya mah disuruh milih atau enggak juga enggak apa kalau KTP bermasalah.
Saya serahkan saja kepada yang pinter," katanya.

Baca: Navy Seal AS Menciut Lihat Aksi Denjaka TNI AL Saling Tembak Pakai Peluru Tajam, Bak Manusia Kebal

Baca: Ester Nazara, Ibu Tiga Anak Pembunuh Suami Sendiri Pakai Balok, Menangis Dengar Vonis Hakim

Baca: Vonis Hukuman Penjara Ahmad Dhani Dikurangi Jadi 1 Tahun Penjara

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, isu warga negara asing masuk ke dalam daftar pemilih tetap pemilu legislatif dan pemilu presiden itu hoaks dan tidak benar.

"Isu yang cukup hangat, yaitu isu warga negara asing menjadi orang yang masuk ke dalam DPT, tersebut hoaks.

Hal itu diketahui setelah kami melakukan penulusuran informasi," ujar Hilman di KPU, Jalan Suroso, Selasa (26/2/2019).

Menurut dia, hanya ada kesalahan input nomor induk kependudukan atas nama Bahar di DPT yang identik dengan NIK milik Guohui Chen.

"Dalam DPT tetap nama Bahar yang tercantum. Kesalahan input kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu," ujar Hilman.

Tak ada NIK ganda, lanjutnya, dan informasi yang berkembang mengenai NIK ganda adalah berita bohong. "Kami sudah telusuri semua dan tidak terbukti," ujarnya.

Hilman mengatakan, tidak ada warga negara asing yang terdaftar dalam DPT pemilu. "Data dari Dinas Kependudukan kami cek satu per satu.

Dari 17 data warga negara asing yang memiliki KTP Cianjur, tak ada satu pun yang masuk ke dalam DPT," katanya.

Dia mengatakan, terkait dengan NIK yang memiliki kemiripan dengan warga Cianjur yang salah input, ia akan menelusuri letak kesalahannya.

"Atas nama Bahar sudah ada dalam DPT Pilgub Jabar, tetapi NIK KTP elektronik tahun 2018," katanya.

Plt Kepala Disdukcapil Cianjur Muchsin Sidiq Elfatah mengatakan, 17 warga asing yang telah memiliki e-KTP Cianjur dipastikan tak bisa ikut mencoblos di pileg dan pilpres.

"Jadi ada beberapa perbedaan, masa berlaku KTP mereka hanya lima tahun.

Saya contohkan dalam e-KTP mereka juga ada kolom kewarganegaraan, misal China," ujar Muchsin.

Muchsin mengatakan, pemberian e-KTP sudah sesuai undang-undang.

Untuk pesta demokrasi, dia menegaskan akan menyampaikan kepada KPU bahwa 17 warga asing yang punya e-KTP tidak bisa mencoblos.

"Sudah kami sampaikan kepada KPU mengenai hal ini," katanya. Dia mengatakan, belasan warga asing tersebut di antaranya berasal dari China, Perancis, Korea, dan Arab Saudi.