Lima Partai Diprediksi Belum Aman Lolos DPR, Termasuk PKS, Ini Komentar Fahri Hamzah.

TRIBUNJAMBI.COM- Sejumlah partai politik dinyatakan belum memenuhi batas ambang pemilu legislatif 2019 mendatang. 

Hal ini berdasarkan hasil survei elektablitas yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. 

Partai Keadilan Sejahtera termasuk dari deretan partai yang tidak masuk dalam ambang batas tersebut. 

Namun hasil survei elektabilitas ini ditanggapi pimpinan DPP PKS yang menyebutkan PKS optimis dapat menembus ambang batas tersebut.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan, hasil survei elektabilitas yang menyebut PKS belum sepenuhnya aman lolos ke DPR menjadi cermin dan cambuk.

"Survei buat PKS berfungsi sebagai cermin dan cambuk.

Baca: KPK Sebut Ada Kaitanya Dengan Zumi Zola, Pemeriksaan LHKPN Kepala Daerah di Provinsi Jambi

Baca: Live Streaming All England Open 2019, Jadwal Siaran Langsung TVRI Hari ini, Jonatan Christie Main

Baca: Setelah #EnergyOfAkad, Syahrini dan Reino Barack Bagikan Moment Sungkem, Penuh Air Mata Minta Restu

Cermin melihat adakah kerja kita yang dirasakan publik, sedangkan cambuknya mengingatkan kita untuk bekerja lebih efisien," kata Mardani ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA per Desember 2018 menunjukkan ada lima partai yang masih belum aman lolos ke DPR periode 2019-2024,

yakni: 1. PKS: 3,3 persen 2. PPP: 3 persen 3. Nasdem: 2,8 persen 4. PAN: 1,8 persen 5. Perindo: 1,9 persen

Merujuk hasil survei tersebut, kata Mardani, angka 3,3 persen tidak buruk bagi PKS.

Dia pun yakin elektabilitas PKS akan naik sebelum Pileg 2019.

"Ini bukan angka yang buruk dan PKS siap naikkan elektabilitas untuk 100 hari ke depan," tuturnya.

Sebab, di Pemilu 2009 dan 2014, PKS selalu di atas ambang batas parlemen di hasil akhir penghitungan suara.

Di Pemilu 2009, PKS memperoleh suara 7,88 persen (ambang batas 2,5 persen) dan di Pemilu 2014 mendapatkan 6,79 persen (ambang batas 3,5 persen). "Dua hasil Pileg sebelumnya jelas bahwa PKS di atas survei.

Tapi hasil survei untuk Pileg 2019 juga menjadi masukan buat kami agar bekerja lebih terarah lagi," ungkapya kemudian.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memprediksi partainya tidak lolos ambang batas parlemen.

Baca: Peranan Ilmu Pangan Dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Nasional

Baca: Kunjungi Rumah Korban DBD yang Meninggal Dunia, Fasha Berikan Bubuk Abate ke Ibu Korban

Baca: Tanpa Pogba & Matic Ini Perkiraan Susunan Pemain PSG vs Manchester United, MU Diperkirakan Tak Lolos

Menurut Hidayat, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan sebaliknya.

"Paling tidak ada empat sampai lima lembaga survei yang sudah menyebutkan PKS sudah lolos PT (parliamentary threshold).

Ada lembaga survei LSI, Indo Barometer, ada Poltracking, bahkan banyak yang menyebut sudah di atas 5 persen," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/3/2019).

Hidayat mengatakan, survei yang ada memicu PKS untuk bisa bekerja lebih baik. PKS masih optimistis bisa memenuhi ambang batas parlemen.

"Lembaga survei hanyalah dalam tanda kutip masukan untuk kemudian kami jadikan sebagai pemicu PKS untuk bekerja lebih baik lagi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi PKS tidak bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2019.

Fahri mengatakan, hal ini bisa dilihat dari cara elite PKS mengelola partainya. "Kalau yang dibangun kultur pimpinan PKS sekarang nih susah.

Ngurus DKI saja enggak beres-beres, banyak masalah.

Yang enggak sanggup kerjakan akhirnya mecat-mecatin orang.

Nih, sekarang bagaimana saya mau prediksi PKS lolos threshold? Sementara menjelang pemilu ini dia lakukan dua hal," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Fahri merupakan kader PKS yang sedang bermasalah dengan para pimpinan PKS.

Ia dipecat sebagai kader, tetapi menang dalam gugatan hingga tingkat kasasi.

Fahri mengatakan, seluruh caleg yang maju dari PKS diminta menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal kosong.

Menurut Fahri, hal tersebut mematahkan semangat para caleg.

"Nanti itu pimpinan bisa tinggal memberikan tanda tangan untuk diserahkan ke KPU, langsung Anda gugur," ujar Fahri.

Kedua, kata Fahri, para kader juga diminta untuk menandatangani kesetiaan ulang terhadap PKS.

Fahri bingung kenapa harus ada syarat seperti itu.

Dia mengatakan, ini juga membuat kader PKS turun semangatnya.

"Jadi, ya enggak bakal loloslah, berat. Meskipun demikian, saya percaya Pak Prabowo menang karena arus bawah, tetapi PKS berat," katanya.