KPK Sebut Ada Kaitanya Dengan Zumi Zola, Pemeriksaan LHKPN Kepala Daerah di Provinsi Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (6/3/2019) sekitar pukul 10.30 WIB, menggelar keterangan pers terkait LHKPN para kepala daerah

KPK Sebut Ada Kaitanya Dengan Zumi Zola, Pemeriksaan LHKPN Kepala Daerah di Provinsi Jambi
tribunjambi/tommy
KPK menyampaikan keterangan pers terkait Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kepala daerah di Provinsi Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Tommy Kurniawan

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (6/3/2019) sekitar pukul 10.30 WIB, menggelar keterangan pers terkait Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kepala daerah di Provinsi Jambi.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa beberapa kepala daerah di Provinsi Jambi, terkait pemeriksaan LHKPN dalam tiga hari belakangan ini di Kantor Gubernur Jambi.

Untuk diketahui, Provinsi Jambi merupakan Provinsi pertama yang dipilih KPK untuk memeriksa LHKPN kepada seluruh kepala daerah.

Baca: Soal Klarifikasi LHKPN KPK, Safrial : Saya Punya Aset Sebelum Menjabat Bupati

Baca: Jadwal Piala Presiden Hari Ini - PSM Makassar vs Kalteng Putra & PSIS Semarang vs Persipura Jayapura

Baca: Tanpa Pogba & Matic Ini Perkiraan Susunan Pemain PSG vs Manchester United, MU Diperkirakan Tak Lolos

Menurut Plt Direktur PP LHKPN, Syarief Hidayat, hal ini tidak terlepas dengan kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

"Kalau dikaitkan secara rinci, memang ada kaitanya dengan Zumi Zola. Kami memprioritaskan terlebih dahulu mana daerah yang gubernurnya atau pejabat lainya pernah ditindak oleh KPK," tuturnya.

"Jambi beberapa kali kejadian, sama seperti Riau dan Sumatera Utara, ini hasil pemetaan kita. Makanya, kita melakukan pembinaan lebih kepada kepala daerah," tambahnya.

Baca: Free Booking Fee Selama Pameran Berlangsung, Hanya di Tribun Jambi Property Expo 2019

Baca: Jadwal Siaran Langsung TVRI All England 2019 Rabu (6/3), Pebulu Tangkis Indonesia Hari Ini

Baca: TRIBUNWIKI Panglima TNI Kelahiran Jambi Jabat KSAD, Panglima TNI Menteri Pertahanan Bersamaan

Saat ini, proses pemeriksaan LHKPN oleh KPK kepada beberapa kepala daerah masih berlangsung. Ia pun berharap hasil dari pemeriksaan sejumlah kepala daerah bisa mempertanggungjawabkan kepada KPK.

"Kalau dari klarifikasi kepala daerah memberikan keterangan tidak wajar atau tidak sesuai dengan hasil kekayaan, tentu akan kita tindak lanjuti ke depanya. Berkas akan naikan ke penyidik KPK," katanya.(*)

Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved