Setelah 4 Jam Diperiksa KPK, Akhirnya Terungkap Jumlah Harta Kekayaan Bupati Kerinci

Sementara itu, tak seperti Adirozal yang tampak, AJB diduga memilih menghindari awak media yang menunggu di lobi kantor gubernur. Asafri Jaya Bakri, keluar dari ruang pemeriksaan melalui pintu samping kantor Gubernur Jambi.

Setelah masuk, tidak diketahui secara pasti kapan Wali Kota Sungai Penuh itu keluar. "Iya tadi lewat sana," kata seorang staf di sana.

Sementara itu, Bupati Batanghari Syahirsah mengatakan ia sudah menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan.

"Berkasnya sesuai dengan yang ada di laporan,” katanya.

Ia menyebutkan pemeriksaan hanya untuk memverifikasi data yang dimiliki KPK.

Sekda Provinsi Jambi M Dianto menganggap apa yang dilakukan KPK kepada para kepala daerah itu sesuatu yang wajar.

"LHKPN-nya sudah diterima KPK dan dianggap KPK sudah betul. Nah laporan itu mau dikroscek oleh KPK valid dak data yang dilaporkan itu," sebutnya.

Menurutnya nama-nama yang belum masuk dalam daftar pemanggilan kemungkinan belum melengkapi berkas dan menyampaikan LHKPN ke KPK.

“Nama yang sudah mereka dapatkan itu dak salah sudah 14 orang, seharusnya kan 22 orang," sebut Dianto.

Terpisah, Bupati Bungo, Mashuri mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk klarifikasi LHKPN oleh KPK.

"Tidak ada yang perlu disiap-siapkan. Kita datang. Karena ini dilakukan tiap tahun. Klarifikasi pejabat pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah," katanya usai menghadiri acara di Pengadilan Agama (PA) Muara Bungo, kemarin.

Dia mengatakan, untuk kali ini merupakan giliran kepala daerah di Provinsi Jambi yang melaporkan LHKPN.

"Jadi, kita laporkan LHKPN kita ke KPK. Nanti hasil laporan ini, diklarifikasi. Misalnya, tahun ini harta kekayaan kita sekian, tahu-tahu ke depan laporan kita bertambah. Apakah Ini bertambahnya bagaimana," terangnya.

Menurutnya, tak ada yang perlu dirisaukan, karena dia telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan.

"Semua dokumennya sudah siap," tegas Mashuri.