Pilpres 2019
Tak Sebut Nama Capres Prabowo Subianto, Isi Pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Tuai Kontroversi
Namun, AHY tak sekalipun menyebut nama Prabowo Subianto dalam pidato politik tersebut. Padahal Partai Demokrat merupakan partai pengusung pasangan cal
Penulis: andika arnoldy | Editor: andika arnoldy
lihat foto
3. Melanjutkan program SBY
Agus meminta presiden terpilih mendatang melanjutkan program-program yang dibuat saat kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dilakukan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin dan kurang mampu.
"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," ujar Agus.
Agus menuturkan, Partai Demokrat menyarankan presiden terpilih nantinya menjalankan kebijakan dan program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Lantas, ia menyebut program kebijakan yang pernah diinisiasi oleh SBY.
Program yang ia sebut berpihak pada masyarakat miskin antara lain, PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM.
Selain itu, ada pula penyaluran subsidi seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.
"Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin," kata Agus.
4. Penegakan hukum dianggap tebang pilih
Baca: Chelsea Islan Putus Cinta dari Daffa Wardhana, Fotonya Dihapus Semua dari IG Anak Marini Zumarni
Baca: Harta Karun Emas Soekarno di Sungai Batanghari, Ternyata Ini Asal Emas yang Terlarut di Aliran Air
Baca: Kasus Pembunuhan Siswi SMK Masih Misteri, FBI Turun Tangan, Rekaman CCTV Dibawa ke Amerika
Dalam pidato politiknya, Agus sempat menyoroti soal keadilan dan penegakan hukum.
Ia menuturkan, masyarakat saat ini merasa gelisah, sebab penegakan hukum yang terkesan tebang pilih.
"Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah," ujar dia.
Terkait kegelisahan itu, kata Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden terpilih untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi.
