Pengakuan Ferdinand Hutahaean Banyak Kader Demokrat Main Dua Kaki, Pasca Pidato AHY Tuai Kontroversi

TRIBUNJAMBI.COM- Pemilu 2019, Partai Demokrat berada di posisi tengah, tidak mendukung Pasangan calon presiden nomor urut satu Jokowi-Ma'ruf maupun calon presiden nomor urut dua Prabowo-Sandiaga.

Belakangan dukungan Partai Demokrat terbelah antara mendukung pasangan Pasangan calon presiden nomor urut satu Jokowi-Ma'ruf maupun calon presiden nomor urut dua Prabowo-Sandiaga.

Apalagi pasca pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/3/2019) malam lalu.

Pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu bahkan sempat menuai kontroversi karena disebut-sebut memberikan masukan pada presiden yang akan datang yakni Jokowi-Ma'ruf bukan Prabowo Subianto -Sandiaga

Baca: Terungkap, Inilah Identitas 25 Pria Yang Tidur Dengan Lucinta Luna, Isi WhatsApp (WA) Bocor

Baca: Ferdinand Hutahaean: Kader Demokrat Hanya Manfaatkan Jokowi-Amin, Deretan Kader Pendukung Capres 01

Baca: Harta Karun Emas Soekarno di Sungai Batanghari, Ternyata Ini Asal Emas yang Terlarut di Aliran Air

Dalam pidato politiknya, AHY yang menjabat sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat banyak membahas rekomendasi partainya di Pilpres 2019.

Namun, AHY tak sekalipun menyebut nama Prabowo Subianto dalam pidato politik tersebut. Padahal Partai Demokrat merupakan partai pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Hal ini seolah diaminkan dengan banyaknya calon legislatif partai Demokrat yang beralih mendukung calon presiden Jokowi-Maruf Amin

Dijelaskan Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melalui Kompas.com, menilai banyak yang keliru menilai dukungan sejumlah kader Demokrat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Ferdinand mengatakan dukungan tersebut tidak murni.

"Memang betul di internal Demokrat itu ada beberapa kader kami yang sebetulnya bukan mendukung Jokowi-Ma'ruf, tetapi memanfaatkan Jokowi-Ma'ruf supaya rakyat memilih dia (sebagai caleg)," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Minggu (3/3/2019).

Bahkan beberapa kadernya secara terbuka menyatakan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Ferdinand mengatakan kader yang memanfaatkan Jokowi-Ma'ruf biasanya berada di daerah pemilihan basis paslon 01 itu.

Supaya masyarakat memilihnya sebagai caleg, foto Jokowi-Ma'ruf turut dipasang dalam spanduk-spanduk kader tersebut. Ini yang, kata Ferdinand, memanfaatkan Jokowi-Ma'ruf. Namun, lanjut dia, jumlah kader Demokrat yang seperti itu tidak banyak.

"Tidak sampai 100 kali ya mungkin hanya 1 sampai 2 ditemukan. Tapi karena Partai Demokrat sangat seksi, maka ketika ditemukan seperti itu beritanya naik heboh," kata dia.

Baca: Terungkap, Inilah Identitas 25 Pria Yang Tidur Dengan Lucinta Luna, Isi WhatsApp (WA) Bocor

Baca: Yuk Coba Campurkan Shampo dan Garam, Lihat Hasil Menakjubkan Pada Rambutmu

Baca: Harta Karun Emas Soekarno di Sungai Batanghari, Ternyata Ini Asal Emas yang Terlarut di Aliran Air

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan, meski Partai Demokrat secara resmi mendukung capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi secara perorangan banyak kadernya yang mendukung paslon nomor urut 01.

"Bahkan, ada kepala daerah dari Partai Demokrat yang secara terus terang mendukung Capres-Cawapres 01," katanya, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2019), dikutip dari Antara.

Dia kemudian menyinggung pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono yang menurutnya terkesan netral. Ma'ruf menduga, AHY ingin agar politik menjadi nyaman.

Ia juga berterima kasih karena AHY memosisikan dirinya di tengah.

Menurut Ma'ruf, sikap Partai Demokrat itu akan menambah dukungan kadernya kepada dia dan Jokowi.

"Karena itu kita berterima kasih, dia ada di tengah, sehingga orang-orang yang kemudian mendukung kami, tidak merasa ada ancaman. Mereka aman, makin banyak orang Demokrat yang ikut ke 01," kata Ma'ruf.

Sementara itu Deputi Bidang Media Kogasma, Putu Supadma Rudana menjelaskan mengenai tidak disebutnya nama Prabowo Subianto dalam pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/3/2019) malam.

Bantahan Main Dua Kaki

Putu mengungkapkan, AHY berpidato untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada siapapun presiden yang akan terpilih nantinya.

Terlebih, pidato juga ditujukkan kepada para kader Partai Demokrat agar tetap dapat memaksimalkan kinerja menjelang hari pencoblosan.

"Semalam itu kan, untuk kader dan masukkan ke presiden terpilih. Jadi, tidak perlu menyebut nama Pak Prabowo," jelasnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (2/3/2019), dilansir Tribunnews.com.

Putu menyanggah anggapan bahwa Demokrat bermain dua kaki di dalam Pemilu 2019, karena AHY tidak menyinggung pasangan Prabowo - Sandi.

Pasalnya, dalam surat dukungan resmi Demokrat, sudah jelas dukungan resmi diberikan kepada pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Tidak. Tidak ada dua kaki. Kami kan secara resmi sudah mendukung Pak Prabowo dan Mas Sandi. Jadi, tidak perlu lagi ditegaskan secara tersurat untuk pidato tadi malam," tegas Putu.

Penjelasan Andi Arief

Andi Arief menyebut terlalu banyak pihak yang berspekulasi atas pidato AHY. Padahal sikap Partai Demokrat sudah sangat jelas, tak perlu dipertanyakan lagi.

"Terlalu banyak yang berspekulasi soal pidato AHY semalam. Padahal AHY mewakili Partai Demokrat dan rakyat jelas menginginkan Presiden yang bisa membuat rakyat lebih baik dengan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi 6 persen. AHY dan Demokrat menjadi juru bicara rakyat," tulis Andi Arief melalui akun Twitternya.

"Semua mimpi tentang Indonesia dari mulai sok revolusi 4.0 sampai imajinasi kelas gatot kaca membangun jembatan langit mana mungkin bisa diraih dengan pertumbuhan ekonomi lima koma," lanjut Andi Arief.

Andi Arief juga menegaskan bahwa partainya paling serius dan setia dalam koalisi.

Baca: Chelsea Islan Putus Cinta dari Daffa Wardhana, Fotonya Dihapus Semua dari IG Anak Marini Zumarni

Baca: Tiba-Tiba Pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Disambut Sorakan, Singgung Soal Ini.

Baca: Kasus Pembunuhan Siswi SMK Masih Misteri, FBI Turun Tangan, Rekaman CCTV Dibawa ke Amerika

"Soal efek ekor jas yang tidak didapat oleh partai Demokrat, itu sudah konsekuensi. Tidak berarti Partai Demokrat kehilangan cara dalam situasi yang sengit ini. Partai kami serius dalam koalisi. Terhadap rakyat dan sekutu politik kamilah yang paling setia selama ini".

Tidak hanya itu. Andi Arief bahkan mengungkap jika Partai Demokrat sudah mendeteksi siapa pemenang Pilpres 2019.

Menurut Andi Arief, bagi Partai Demokrat perjuangan nomor satu bagaimana meraih target 15 persen suara dalam pemilihan legislatif (Pileg 2019).

"Partai Demokrat sudah mendeteksi siapa yang akan menang Pilpres yang merupakan nomor dua dalam perjuangan kami. Perjuangan nomor satu adalah mencapai target 15 persen suara pileg. Demokrat first. Dan, kami memasuki fase itu," tulis @AndiArief__.

Sebelumnya, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik bertajuk 'Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang' di ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) malam.

Pidato politik ini digelar setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan AHY memimpin kampanye pemenangan Pemilu 2019.

Dalam pidatonya tersebut, Agus menyoroti beberapa hal.

Mulai dari persoalan ketergantungan impor pangan hingga fenomena capres alternatif Nurhadi-Aldo dan tingginya potensi golput.

1. Ketergantungan impor pangan

Mengawali pidatonya, Agus mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Salah satunya, impor di sektor pangan.

Ia menilai, bangsa Indonesia ke depan harus mengurangi ketergantungan impor pangan.

"Di bidang pangan, kita harus mengurangi ketergantungan impor pangan," ujar Agus, dilansir Kompas.com.

Agus menuturkan, saat ini diperlukan solusi untuk mengantisipasi berbagai persoalan di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan atas impor pangan.

Misalnya, penurunan lahan pertanian dan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian.

Selain itu, lanjut Agus, diperlukan juga pengembangan teknologi dan tata kelola pertanian agar produksi semakin meningkat, tanpa merusak lingkungan.

Agus juga menyoroti tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

Seharusnya, kata Agus, pembangunan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk the bottom 40 atau sekitar 100 juta orang dalam kategori miskin dan kurang mampu.

"Tentu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan sekaligus mengurangi kemiskinan," kata Agus. "Itulah sejumlah tantangan kita, lima tahun ke depan," tutur dia.

2. Keluhan masyarakat

Agus mengaku telah menyerap beragam persoalan di masyarakat saat berkeliling ke berbagai daerah dalam dua tahun terakhir.

Salah satunya, soal melemahnya daya beli masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Hal itu, klaim Agus, terjadi karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

"Soal melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa, perkotaan maupun di pedesaan," ujar Agus.

"Hal ini terjadi, karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan," tambahnya.

Persoalan lain, yaitu kekhawatiran masyarakat atas ketersediaan lapangan pekerjaan.

Agus mengatakan, anak-anak muda saat ini merasa cemas tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka.

"Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional," kata Agus.

Terkait dua masalah itu, lanjut Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden terpilih mendatang untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, presiden terpilih juga diminta menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, antara lain dengan cara melonggarkan pajak.

Agus menuturkan, dunia usaha yang maju akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh.

"Selain itu, daya beli masyarakat juga harus kita perkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI dan Polri serta pensiunan," ucap dia.

3. Melanjutkan program SBY

Agus meminta presiden terpilih mendatang melanjutkan program-program yang dibuat saat kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dilakukan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin dan kurang mampu.

"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," ujar Agus.

Agus menuturkan, Partai Demokrat menyarankan presiden terpilih nantinya menjalankan kebijakan dan program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Lantas, ia menyebut program kebijakan yang pernah diinisiasi oleh SBY.

Program yang ia sebut berpihak pada masyarakat miskin antara lain, PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM.

Selain itu, ada pula penyaluran subsidi seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.

"Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin," kata Agus.

Baca: Tiba-Tiba Pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Disambut Sorakan, Singgung Soal Ini.

Baca: Di Tentang PDIP, Pidato Agus Harimurti Yudhoyono, Sistem Politik Indonesia Tersisa Dua Partai

Baca: Kasus Pembunuhan Siswi SMK Masih Misteri, FBI Turun Tangan, Rekaman CCTV Dibawa ke Amerika

4. Penegakan hukum dianggap tebang pilih

Dalam pidato politiknya, Agus sempat menyoroti soal keadilan dan penegakan hukum.

Ia menuturkan, masyarakat saat ini merasa gelisah, sebab penegakan hukum yang terkesan tebang pilih.

"Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah," ujar dia.

Terkait kegelisahan itu, kata Agus, Partai Demokrat merekomendasikan kepada Presiden terpilih untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh menjadi instrumen politik terhadap mereka yang beroposisi.

"Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa," kata Agus.

Agus mengatakan, masyarakat tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.

Kendati demikian, ia menekankan kebebasan berekspresi harus tetap berada dalam koridor hukum, etika dan norma berdemokrasi.

"Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," ucapnya.

5. Perbanyak inkubasi Start-Up

Selain soal penegakan hukum, Agus juga menyoroti maraknya bisnis start-up saat ini.

Ia merekomendasikan kepada presiden terpilih mendatang untuk memperbanyak pusat-pusat inkubasi.

Hal itu bertujuan membantu menyiapkan usaha-usaha rintisan (start up) yang unggul dan berdaya saing tinggi di pasar global.

"Semakin berkembangnya usaha-usaha rintisan ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas," ujar Agus.

Agus mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menyusun strategi ekonomi digital secara nasional.

Kendati demikian, Agus menekankan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi medan pertarungan para pelaku pasar global. Namun, harus menjadi pelaku utama yang mampu mengoptimalkan potensi pasar nasional.

"Negara harus hadir untuk mendorong masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mampu bersaing, baik sebagai penyedia dan pengelola platform e-commerce, maupun secara kreatif menciptakan produk-produk unggulannya," kata Agus.

6. Fenomena Nurhadi-Aldo dan potensi golput

Pada bagian akhir pidatonya, Agus sempat menyinggung soal kemunculan capres alternatif Nurhadi-Aldo yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Agus, kemunculan Nurhadi-Aldo dan tingginya potensi golput merupakan indikasi masyarakat jenuh terhadap politik saat ini.

"Munculnya satir capres alternatif Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini," ujar Agus.

Agus menilai, saat ini kehidupan politik dan demokrasi mengalami kemunduran.

Lantas, ia membandingkan saat Partai Demokrat menjadi partai penguasa.

Ia mengatakan saat itu stabilitas politik terjaga baik.

Kalaupun ada riak dan dinamika, kata Agus, hal itu merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri.

"Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas," kata Agus.

Saat Partai Demokrat berkuasa, klaim Agus, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA) dalam pemilu.

Baca: Chelsea Islan Putus Cinta dari Daffa Wardhana, Fotonya Dihapus Semua dari IG Anak Marini Zumarni

Baca: Harta Karun Emas Soekarno di Sungai Batanghari, Ternyata Ini Asal Emas yang Terlarut di Aliran Air

Baca: Kasus Pembunuhan Siswi SMK Masih Misteri, FBI Turun Tangan, Rekaman CCTV Dibawa ke Amerika

Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal.

Sementara, saat ini masyarakat sudah lelah dengan friksi dan gesekan politik yang terjadi.

"Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional," ucapnya.

"Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi," ujar Agus.

Tulisan ini sumber kolaborasi dari Kompas.com, Tribunkaltim.co dan Tribunnews.com