Klaim Jokowi Soal DD, Yuk Cek Faktanya hingga Fahri Hamzah Jelaskan Peran Prabowo, Gerindra & SBY

"Sampai hari ini PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah, berakhir ‘dipindahpaksakan’," ujar dia.

Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam pemberitaan Kompas.com Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan.

Bahkan, warga yang sudah tidak memiliki rumah bertahan di area pembangunan bandara.

Mereka tinggal di pengungsian, baik di masjid atau tenda-tenda di dalam Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Adapun, menurut catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik, masih banyak konflika yang terjadi.

"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," kata Iqbal.

Adapun, sekktor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen.

"Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara tahun 2018 konflik lahan terkait infrastrukut dicatat sejumlah 16 kasus," kata Iqbal Damanik.

Terkait Dana Desa

Sementara itu, terkait dana desa, Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyampaikan klaimnya mengenai dana desa yang digelontorkan pemerintah di masa jabatannya.

Jokowi menyampaikan, selama tiga tahun, sebesar Rp 187 triliun digelontorkan untuk dana desa ini.

"Berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam tiga tahun ini, telah kita gelontorkan Rp 187 triliun dana desa ke desa-desa," kata Jokowi dalam debat yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam.

Pertanyaannya, benarkah pernyataan Jokowi terkait dana desa?

Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.

Sementara, pada 2017, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 60 triliun.

Pada 2016, sebesar Rp 46,98 triliun digelontorkan untuk dana desa. Kemudian, pada 2015, pemerintah menganggarkan sebesar Rp 20,7 triliun.

Dengan demikian, total dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 187,68 triliun selama empat tahun.

Cek Fakta Infografik: Cek Fakta Alokasi

Menurut Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ervyn Kaffah, sejauh ini sebagian besar Dana Desa memang dibangun untuk membangun infrastruktur.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah penggunaan dana desa itu berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Banyak dari infrastruktur yang dibangun lebih berorientasi konsumtif alih-alih produktif. Pembangunan kantor desa, pagar kuburan, atau rabat gang umum ditemui," ujar Ervyn.

Fahri Hamzah Terkait Dana Desa

Sedangkah Fahri Hamzah juga memposting sebuah tulisan terkait dana desa baru-baru ini.

Fahri Hamzah memperjelas bahwa ada peran pihak-pihak lain terkait dana desa, bukan hanya Jokowi.

Inilah postingan lengkap Fahri Hamzah di akun instagramnya @fahrihamzah :

DANA DESA PERINTAH UU BUKAN PAK @jokowi

Jadi, dalam kaitan Dana Desa itu:
1. Pak @prabowo mendukung lahirnya UU desa melalui Fraksi @gerindra @dpr_ri - Pak Jokowi tidak terlibat sama sekali.

2. Pak SB Yudhoyono memulai alokasi 9 T dalam APBN 2015 dan didukung pak Prabowo melalui Fraksi Gerindra. Pak Jokowi belum terpilih.

3. Waktu pak Jokowi jadi presiden beliau mewarisi APBN 2015 besar sekali hampir 200 T. Pak SB Yudhoyono mewarisi dari ibu Mega APBN 2004 hanya 427 T.

4. Kita suka atau tidak, kinerja presiden SBY memang dahsyat. Dan itulah landasan yang baik bagi pak Jokowi untuk memimpin.

5. Ruang fiskal yang besar itu wajar jika dipakai untuk tambah dana desa 20,7 T dalam APBNP 2015 dan langkah itu didukung oleh KMP (Koalisi Merah Putih) yang menguasai mayoritas DPR RI yang dipimpin pak Prabowo salah satunya. Saya ingat betul pesan beliau untuk bantu presiden baru.

6. Sejak awal, sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta, pak Prabowo adalah motor lahirnya UU Desa nomor 6/2014.

7. Bahkan dalam kampanye Pilpres 2014 pak Prabowo berjanji Satu Milyar Satu Desa . Sehingga kalau terpilih mungkin APBN 2015 bukan 20,7 tapi sekitar 80 T, sejumlah desa.

8. Jadi jangan lupa sejarah, jangan lupa jasa pak SB Yudhoyono yang kasi naik APBN DALAM 10 tahun secara dahsyat. Sementara APBN 2019 kemarin hanya 2165,7 T. Tambah sedikit sejak diwariskan. Jika nanti ada presiden baru, APBN 2020 takkan keluar dari angka 2020 Trilyun. Terima kasih.

Twitter @Fahrihamzah 21/2/2019

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Diklaim Jokowi Saat Debat, Fahri Hamzah Jelaskan Peran Prabowo, Gerindra, dan SBY Terkait Dana Desa,