Banyak Kades, PNS dan Kepsek Dilaporkan, Ini Alasan Tim Saber Pungli Muarojambi Tak Juga Bertindak

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Tim saber pungli Kabupaten Muarojambi sudah menerima puluhan laporan dan pengaduan dari masyarakat selama tahun 2018. Namun penindakan belum pernah dilakukan sama sekali.

"Selama 2018 kami tidak melakukan penindakan sama sekali. Bukan berarti kami tidak bekerja, Kalau diilustrasikan ke penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati," ujar Wakapolres Muarojambi, Kompol Wirmanto yang juga ketua tim saber pungli Kabupaten Muarojambi.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak bisa 'mencari-cari' kesalahan orang hanya karena keinginan untuk melakukan penindakan berdasarkan dari sebuah laporan atau pengaduan.

Baca: Arpin Tikam Riko Hingga Tewas, Kini Jadi Terdakwa dan Diancam Tujuh Tahun Penjara

Baca: Imlek Sale, Ramayana Berikan Diskon Hingga 75 Persen, Cuma 3 Hari!

Baca: Dinyatakan Melanggar Admnistrasi, KPU Merangin Bergegas Antar Berkas Tiga Caleg

Baca: Bawaslu Sebut Money Politic Masih Akan Terjadi di Pemilu 2019

Baca: Tak Temukan Pelanggaran, Bawaslu Serahkan Masalah Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

Namun ketika memang ada bukti permulaan kuat seseorang ASN atau lainnya melakukan pungli, maka pihaknya tidak segan melakukan tindakan.

"Terus terang, kami prioritaskan kepada pencegahan. Meskipun tidak menutup pada tindakan lebih dari pencegahan,"sebutnya.

Tahun 2019 ini pihaknya masih memprioritaskan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kata Wirmanto, kalau ada informasi yang berkembang dari masyarakat tidak menutup kemungkinan diupayakan lidik.

"Kalo memang ada laporan, kita kumpulkan dulu keterangan-keterangan dari masyarakat dan buktinya," tuturnya.

Sementara itu, diungkapkan oleh Kompol Wirmanto bahwa di tahun 2018 ini pihaknya paling banyak menerima laporan terkait dengan Dana Desa. Selain itu, pihaknya juga menerima laporan terkait dengan masalah dana BOS.

"Dua laporan masalah itu yang selama 2018 kita dapatkan. Dengan adanya volume anggaran lebih besar tahun 2019 ini kami berharap tidak ada yang menyalahgunakan ADD. Sebelum terjadi itu kita akan melakukan sosialisasi di tingkat desa," katanya.