Ramai-Ramai Kader PSI Mengundurukan Diri, Ada Apa?

Salah satu kader PSI, Aditya Putra mengungkapkan penyebab ia bersama rekan-rekannya mundur sebagai kader PSI.

Ramai-Ramai Kader PSI Mengundurukan Diri, Ada Apa?
(TribunJakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas)
Pengurus DPW PSI menegaskan spanduk yang terpasang di JPO Abdul Syafei bukan dari partainya pada Rabu (30/1/2019) 

TRIBUNJAMBI.COM- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang dirundung malang.

Soalnya partai yang khas dengan anak muda ini banyak yang mengundurkan diri.

Banyaknya kader yang mengundurkan diri ini karena justru persoalan dari dalam Partai ini.

Beberapa poin yang menyebabkan mundurnya kader ini karena soal pengurusan hingga isu partai yang dibawa yakni dilarang poligami.

Dilansir dari TribunJakarta.com melalui Tribuntimur.com Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Parepare mundur massal, Selasa (5/2/2019).

Partai yang dinakhodai Grace Natalie ini merupakan partai baru yang lolos verifikasi KPU untuk melaju ke Pemilu 2019.

Tiga di antara kader yang mundur tersebut merupakan calon legislatif atau caleg PSI untuk DPRD parepare, Sulsel.

Salah satu kader PSI, Aditya Putra mengungkapkan penyebab ia bersama rekan-rekannya mundur sebagai kader PSI.

Menurutnya, kepengurusan partai yang amburadul menjadi salah satu penyebab seluruh kader PSI mundur.

"Kami memutuskan dengan beberapa poin, pertama struktur kepengurusan yang tidak jelas. Ada pengurus yang diberikan SK dan sebagian hanya ditunjuk secara lisan," ujarnya, Selasa (5/2/2019).

Dia menjelaskan, para kader yang mengundurkan diri ini juga karena selama ini tidak transparansi mengenai pengelolaan keuangan dan operasional partai.

"Selain itu selama ini tidak pernah ada rapat yang menghadirkan anggota serta agenda politik partai di Parepare," ujarnya.

Sementara itu, kader lain yang mundur, Hendro menyindir terkait transparansi dan keterbukaan partai."Katanya terbuka dan progresif ternyata kosong," katanya.

Reaksi Ketua PSI Parepare

Pengunduran diri puluhan kader di Kota Parepare ditanggapi santai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) .

Hal ini disampaikan Ketua DPD PSI Parepare, Andi Iqbal Usman mengirimkan klarifikasi Ketua DPW PSI Sulsel, Muh Fadly Noor.

"Pengunduran diri dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. PSI menghormati keputusan setiap kader untuk mundur dari partai dan memberi apresiasi atas kontribusi mereka selama ini," ujarnya, Selasa (5//2/2019).

Terkait beragam tudingan yang beredar, lanjutnya, beberapa waktu lalu para mantan kader PSI tersebut telah bertemu dan menerima penjelasan langsung dari DPW PSI Sulsel bahwa DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional baik dari DPP PSI maupun DPW.

Partai Solidaritas Indonesia
Pengurus DPW PSI menegaskan spanduk yang terpasang di JPO Abdul Syafei bukan dari partainya pada Rabu (30/1/2019)

Dia mengatakan, PSI sebagai partai baru tidak seperti partai lainnya yang memiliki dan mengelola dana operasional. Di PSI, semangat anak muda yang menjadi modal utama untuk pergerakan.

"Ini adalah seleksi alam dalam ber-PSI. Tidak ada tempat untuk cara-cara dan paradigma lama, sebagaimana kata Soekarno: yang tak murni, terbakar mati,"jelasnya.

"Imbauan saya bagi yang menyatakan mengundurkan diri terutama caleg agar menyampaikan pernyataan tertulis kepada DPD PSI Pare-Pare agar partai dapat bersikap ke KPUD setempat,"tandasnya.

Baca: Cek Endra Tanda Tangan Pakta Integritas Bebas Korupsi, Disaksikan Camat dan Kades di Kabupaten

Baca: Musisi Pembuat Lagu Via Vallen dan Nella Kharisma Diduga Konsumsi Sabu Hingga Diciduk Polisi

Baca: Billy Keceplosan Sebut Suami Istri, Benarkah Telah Menikah dengan Hilda Vitria?

Bukan Kasus Pertama di Sulsel

Pengunduran diri kader dan caleg PSI sudah kesekian kalinya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua PSI Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nadir Amir, disusul Ketua PSI Gowa, Muhammad Ridwan, sebelumnya juga memilih mundur.

Penyebab kader dan caleg PSI ramai-ramai mundur di Sulsel beragam, ada protes pernyataan Ketua Umum Grace Natalie hingga persoalan duit partai.

Sebelumnya, Ketua DPD PSI Gowa Muhammad Ridwan memilih mundur dari partai tersebut. Calon legislatif (caleg) PSI DPRD Sulsel ini mundur gegara tidak

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie (kompas.com)

sependapat Ketua Umum PSI Grace Natalie yang tak mendukung Peraturan Daerah (Perda) Syariah.

Sebelumnya, Ketua DPC PSI Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Nadir Amir, memilih mundur karena tak sepaham pernyataan Grace terkait larangan poligami.

Ridwan menjelaskan pernyataan Grace tidak memperhatikan kultur kedaerahan.

"Setiap daerah masing-masing punya kultur berbeda-beda, baik pemahaman agamanya, dan lainnya. Keluarga juga mempertanyakan kenapa PSI begitu," kata Ridwan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulsel Fadhli Noor, menanggapi mundurnya kader sekaligus caleg PSI Bone dan Gowa.

Menurut Fadhli Noor, mundur dalam partai politik biasa saja. Ia mengaku tidak khwatir jika dua kader PSI di Sulawesi mundur.

"Mundur biasa saja. DPD Gowa memang vakum sudah lama sambil menunggu DPW menyiapkan pengganti," kata Fadhli, Senin (17/12/2018).
Fadhli mengatakan, saat ini DPW PSI Sulsel sudah menyiapkan pengganti. Alasan itulah membuat mereka mundur.

"Saat ini sudah ada pengganti sehingga ybs mengundurkan diri untuk proses organisasi selanjutnya. Dia caleg propinsi," ungkapnya.

Fadhli menambahkan, selama ini Ridwan tidak bergerak di Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulsel, Gowa dan Takalar.

"Selama ini juga tidak bergerak, tapi 8 caleg lain di dapilnya bergerak semua. Kita tidak terlalu khawatir dampak elektoralnya," jelasnya.

Mundur Gegara Larangan Poligami

Salah satu kader PSI di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nadir Amir, memilih mundur dari PSI.

Baca: Disinggung Soal Perisitiwa Penculikan Aktivis Tahun 1998, Prabowo Subianto Jawab Begini

Baca: Reaksi Luna Maya Dijodohkan dengan Gading Marten Setelah Ditinggal Nikah Mantan

Baca: Professor Dangdut dari Amerika Ikut Komentari Kisruh RUU Permusikan, Bilang Kasihan karena Politik

Nadir Amir mundur karena tidak setuju larangan poligami oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie.

"Pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak.

Alasan pertama karena poligami sudah ada pada zaman nabi," katanya dalam keterangan tertulis ke Tribun Timur, Kamis (13/12/2018).

"Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami.

Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah di larang-larang kadernya untuk menolak poligami," ujarnya menambahkan.
Nadir Amir yang dikonfirmasi via telepon selulernya membenarkan surat keterangan tertulis itu.

Dia siap mempertanggungjawabkan langkahnya itu.

Nadir Amir merupakan Ketua DPC PSI Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang juga Calon Anggota DPRD Bone nomor urut empat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Dia merupakan mantan Presiden Mahasiswa BEM Polinas Makassar. Alumni SMKN 1 Watampone ini juga merupakan pengurus Kepmi Bone.
Ketua DPW PSI Sulsel Fadhli Noor mengatakan alasan Ketua Umum PSI Grace Natalie menolak poligami karena merugikan perempuan.

"Berdasarkan riset dari berbagai lembaga, baik dari LBH APIK, poligami ini banyak tidak menguntungkan untuk kaum perempuan," katanya.

Sehingga, PSI, meminta komitmen calon legislator (caleg) untuk menandatangani surat perjanjian untuk tidak setuju poligami.

"Itu adalah aturan teknis kami di PSI, dan itu sudah disampaikan ke masing-masing pengurus Dan caleg," katanya.

Tak Dukung Perda Syariah

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Grace Natalie dipanggil terkait adanya laporan dugaan Penistaan Agama.

Grace Natalie datangi Markas Polda Metro Jaya didampingi sejumlah koleganya.

Baca: Disunat Jin, Ibu Bocah Ceritakan Kejanggalan yang Ia Temui pada Anaknya

Baca: Professor Dangdut dari Amerika Ikut Komentari Kisruh RUU Permusikan, Bilang Kasihan karena Politik

Baca: Ini 3 Keanehan Taman Nasional Kerinci Seblat, Orang Pandak hingga Suara Baca Alquran di Hutan

Ia datang untuk memenuhi undangan klarifikasi kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair pada Jumat (16/11/2018).
Laporan ini dilayangkan PPMI ke Bareskrim Polri.
Kabid Humas Polda Metro JayaKombes Argo Yuwono Mengatakan, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
"Jadi kami memenuhi panggilan tersebut untuk menjelaskan apa duduk permasalahannya," ujar Grace di Mapolda Metro Jaya, Kamis (22/11/2018) seperti dilansir Kompas.com.
Didampingi kuasa hukumnya, Grace menyatakan siap menjelaskan detail kasus ini hingga tidak terjadi kesalahpahaman.
"Kami siap mengikuti prosesnya. Kami percaya proses hukum yang ada di Indonesia dan kami akan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya hari ini," tuturnya.
• Viral Wanita Sakit Diturunkan Sopir Ambulans di Tengah Jalan, Keluarga Klarifikasi

Baca: Pendaftaran SNMPTN Dibuka, Cek Akreditasi Sekolahmu Di Sini

Grace Natalie dilaporkan karena mengatakan PSI tidak akan mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti perda Syariah dan Injil.
Selain itu, PSI juga mencegah lahirnya perda ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.
Hal itu disampaikan Grace saat menghadiri peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (11/11/2018).
PPMI menilai, pernyataan Grace Natalie itu mengandung unsur kebohongan dan bertentangan dengan beberapa ayat di Al Quran.
Dilansir Warta Kota, Grace membawa serta sejumlah bukti berupa landasan dan sikap politik PSI yang dijadikan rujukan atas pidato tersebut.
"Ini adalah panggilan klarifikasi, bukan saksi. Jadi kami tadi menjelaskan materi pidato yang kami sampaikan pada HUT PSI tanggal 11 November bahwa itu sikap politik PSI yang disampaikan," ucap Grace di Mapolda Metro Jaya, Kamis (23/11/2018).
"Setelah dipelajari ada kajian-kajian ilmiah yang mendasari pidato, itu jadi bukan mengarang bebas."
"Kami membawa bukti karena ini sikap politik PSI yang kami ambil dari kajian akademis. Jadi kami membawa banyak barang bukti berupa kajian yang kita tandai, mana bagian yang kemudian punya relevasi dengan pidato itu," katanya.
Grace Natalie menyebutkan bahwa kajian-kajian itu bersumber dari sejumlah akademisi yang digunakan sebagai rujukan sikap politik PSI.
"Makanya kami bawa tadi kajian ilmah yang kami pakai, ini ada dari Dani Muktada, PhD. Ada (dari) Northen Illenoi University, kemudian ada kajian dari Binsar Hutabarat, dsb." ucapnya.
"Ada beberapa kita bawa. Kita berbicara tentang keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, untuk pemerintahan dan warga negara."
Dia menegaskan bahwa tetap menolak Perda Syariah yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
"Kami nyatakan kami tidak mendukung (Perda Syariah). Jadi nanti ini kan tidak berlaku suroj, artinya jika PSI terpilih melalui wakil kami, perda itu tercipta dari mekanisme eksekutif dan legislatif."
"Maka wakil dari PSI kami enggak akan usulkan atau dukung perda diskriminatif yang berpotensi menimbulkan perlakuan enggak adil atau tidak setara di depan hukum untuk masyarakat di daerah tersebut," kata Grace

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved