Disoraki Pegawai Harian Lepas, Jokowi Tidak Mau Dipaksa Soal Nasib Penyuluh

TRIBUNJAMBI.COM- Tampil bicara pada ribuan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP), Presiden Jokowi janjikan akan memberikan keputusan soal tuntantan TPHL-TBPP.

Dalam penyampaiannya, Jokowi akan menyampaikan keputusan itu pada 3 hari setelah Minggu (3/2/2019).

Namun Jokowi minta agar TPHL-TBPP bersabar untuk menunggu keputusan tersebut.

Jokowi juga minta agar mereka tidak memaksanya untuk segera memutusannya.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, keputusan itu berkaitan dengan tuntutan 17 ribu orang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu terjadi saat Jokowi berada di GOR Jatidiri, Semarang.

Jokowi saat itu sempat mendapat sorakan setelah ia mengaku baru mendengar tuntutan yang disampaikan Ketua TPHL-TBPP Gunadi tersebut.

Dalam penjelasannya, Jokowi menjanjikan akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan masalah ini.

Tak menunggu lama, ia mentargetkan Rabu (6/2/2019) akan menjawab keputusan untuk kejelasan soal nasib para penyuluh pertanian.

"Tapi jangan dipaksa saya menjawab sekarang. Itu saja," katanya.

Baca: 4 Halte Sungai Dibangun Tahun Ini di Tanjab Timur, 8 Halte Diusulkan ke Pemerintah Pusat

Baca: Bupati Merangin Heran, PAD di Sejumlah OPD tak Perncah Capai Target

Baca: Bocah SD Nikahi Siswi SMP, Alasannya karena Mencegah Kedua Anak itu dari Perbuatan Zina

Kronologi Jokowi Disoraki

Jokowi saat mendengar tuntutan pengangkatan menjadi PNS untuk penyuluh pertanian baru mengetahui tuntutan penyuluh pertanian.

"Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini sebetulnya problemnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya baru diberi tahu," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih.

Ia pun mengaku sulit menjawab tuntutan tersebut.

"Jadi kalau disuruh menjawab langsung sekarang ya sulit. Wong baru diberi tahu gimana saya disuruh menjawab," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan dirinya baru mengetahui masalah tuntutan pengangkatan guru dan bidan.

"Pikiran saya problem itu hanya ada di, pertama guru. Masih ada masalah di situ. Yang kedua, bidan, juga ada masalah di situ. Satu per satu kita selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya," kata Jokowi.

Seusai mendengar jawaban Jokowi, sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi.
Suasana pertemuan itu sempat riuh sejenak.

Jokowi pun melanjutkan pidatonya yang sempat terpotong.

Baca: Syahrini Blak-blakan Paparkan Konsep Pernikahan Impiannya, Malamnya Ada Kumpul Silaturahmi

Baca: UPDATE Pendaftaran SNMPTN 2019, Begini Cara Melihat Pemeringkatan SNMPTN dan Daftar Kampus Pilihan

Ia membela diri, bahwa apa yang disampaikan benar apa adanya.

Menurutnya juga ia harus jujur ada prosedur yang harus dilalui.

"Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, saya saja masih minta penjelasan. Di samping saya tadi Pak Gunadi. Jadi saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara masalah prosedur yang harus kita lalui," kata dia.

Lanjutnya Jokowi menilai memanglah peran penyuluh pertanian sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Apalagi hingga kini pemerintah masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40 ribu orang.

Jokowi kemudian mengatakan tak masalah jika posisi-posisi itu diisi oleh peserta yang hadir lantaran telah berpengalaman.

"Kalau itu bisa diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya saya alhamdulillah, akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman."

"Tadi Pak Gun menyampaikan sudah 13 tahun. Sudah punya pengalaman di lapangan, sudah punya pengalaman mendampingi para petani," tambah Jokowi.

Presiden Jokowi berbicara dalam Silaturahmi Nasional dengan THL-TBPP se Indonesia dengan tema "Satu Tekad Satu Tujuan, Kedaulatan Pangan Nasional”, di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019). (Biro Pers Kepresidenan RI)

Membutuhkan Payung Hukum

Jokowi menjelaskan lagi, pengangkatan penyuluh pertanian sebagai PNS membutuhkan payung hukum
Hal itu bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).

Namun Jokowi juga harus mengamati apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

Dirinya pun menegaskan tak ingin membuat janji jika akhirnya tak bisa ditepati.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengen ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," ujar Jokowi.

Jokowi Sadari Pentingnya Peran Penyuluh Pertanian

Dikutip dari TribunJateng, Minggu (3/2/2019), Jokowi juga menyampaikan pentingnya pendataan lahan pertanian dari hasil tani.
Menurutnya ,supaya tidak ada lagi harga komoditas yang anjlok karena hasil panen yang berlimpah.

"Ini juga tugas seorang penyuluh. Jadi tidak hanya mendampingi petani sebelum tanam hingga panen saja. Tetapi juga mendampingi cara memasarkan hasil panen supaya tidak ada komoditas yang anjlok harganya," katanya.

Jokowi melanjutkan, bahwa hasil pertanian di Indonesia tiap tahun makin meningkat.
Misalnya komoditas jagung yang melimpah membuat impor jagung berkurang.

"Selama saya jadi Presiden, impor jagung sudah berkurang hingga 3,4 juta ton. Itu artinya petani semakin optimis untuk lebih menambah hasil panennya," pungkasnya.

Namun, Jokowi menyampaikan pemerintah dan pihak yang terkait masih memiliki banyak PR di pekerjaan bidang pertanian.

Di antaranya waktu pengaturan atau pola tanam agar sesuai dengan waktu panen.

"Produksi melimpah tapi tidak diatur tata waktunya yang terjadi adalah harga yang anjlok. Hati-hati. Pengaturan-pengaturan seperti itu perlu dilakukan," kata Jokowi dalam siaran tertulis yang diterima Tribun Jateng, Senin (4/2/2019).

Persoalan seperti itu misalnya terjadi pada komoditas cabai yang beberapa kali mengalami suplai berlebihan.

Hal itu mengakibatkan, harga cabai beranjak naik.

"Komunikasi di antara kita di seluruh Tanah Air ini perlu. Jangan sampai produksi melimpah harga jatuh sehingga petani dirugikan," tuturnya.

Pemerintah juga saat ini berupaya mengerjakan dan mendorong industri pertanian untuk melakukan hilirisasi produk-produk pertanian.

Melalui hilirisasi, para pelaku agrobisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri.