Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 Kuasa Hukum: Gugatan Pelapor Tak Didasari Hukum

Laporan wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 atas pelapor ketua DPC PDIP Sarolangun (Syahrial Gunawan) yang ditangani oleh Bawaslu Sarolangun Kembali digelar.

Sidang ini masuk dalam tahap penyampaian laporan kesimpulan pihak terlapor diluar persidangan secara tertulis.

"Proses sidang masih berlanjut, sampai saat ini masih dalam pemeriksaan kami nanti hari senin (7/1) putusan sidangnya," kata midrika, divisi penindakan bawaslu sarolangun, Jumat (4/1)

sebelumnya, Dalam sidang tersebut terlihat semakin sengit karena pihak Bawaslu menghadirkan pihak terkait seperti KPUD Sarolangun dan Sekwan DPRD sarolangun untuk menambahkan keterangan dan dilanjutkan pembacaan laporan jawaban terlapor Yaitu (Samarotul Fuas) kuasa hukum H.Syaihu dan Hafiz

KPUD Sarolangun dalam hal ini diwakilkan oleh Ali Wardana dan Sekwan DPRD Arif Arizal.

Baca: Keracunan Massal Warga Muara Tembesi Karena Gado-gado, Ternyata Ini Penyebabnya Menurut BPOM

Baca: Penyebar Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos Terancam Hukuman 10 Tahun, Ini Tanggapan Peneliti

Dalam sidang ini pihak bawaslu ingin kepada para pihak terkait bersedia memberikan keterangan seputar pencalonan pihak terlapor (H. MSyaihu dan Hafiz) sehingga terdaftar sebagai DCT caleg 2019.

Majelis terlebih dahulu menanyakan ke pihak KPUD sarolangun tentang alur pendafataran dan berkas terlapor sebagai caleg DPRD pada pemilu 2019.

Keterangan Ali Wardana di depan majelis hakim Bawaslu Sarolangun menjelaskan proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelangara Pemilu tahun 2019 dan peraturan KPU Nomor Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD.

“Terlapor sudah memenuhi syarat dalam pencalonan anggota DPRD Sarolangun 2019, sehingga masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019,”sebutnya.

Sementara itu, Arif Arizal menerangkan, jika ia tidak mendapatkan informasi pasti terkait dengan undangan yang diterima, sehingga tidak membawa bukti otentik.

Baca: Fakta Sebenarnya Video Viral Hujan Uang di Probolinggo, Bagi-bagi Duit Dari Atap Rumah

Baca: Dibuka Januari 2019 Ini Syarat Daftar dan Fakta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Baca: Dibuka Januari 2019 Ini Syarat Daftar dan Fakta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

“Apa yang disampaikan KPU di persidangan itu adalah benar termasuk bukti pendukung KPU,” sebutnya.

Menurut Arief Arizal, ketiga terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD Sarolangun. Sebelumnya, terlapor mendapat SK peberhentian dari Gubernur Jambi, saat itu terlapor berhenti, namun dengan adanya putusan sela PTUN Jambi, maka terlapor aktif kembali sebagai anggota DPRD Sarolangun.

“Salah satu isi putusan sela PTUN Jambi adalah menangguhkan SK0pemberhentian Gubernur Jambi dan mengaktifkan kembali terlapor sebagai anggota DPRD Sarolangun,”ucapnya.

Diakui Sekwan DPRD Sarolangun, jika sepengetahuannya, pelapor tidak ada melayangkan surat permohanan PAW ke DPRD Sarolangun.

“Pelapor memang pernah mengajukan surat pemberhentian ke DPRD Sarolangun setelah penetapan DCT atau setelah keluarnya SK pemberhentian Gubernur, tapi saya sebagai Sekwan hanya menerima surat dan melanjutkan ke unsur pimpinan DPRD,”jelasnya.

Selain itu, kata Arief Arizal, DPRD Sarolangun memiliki Tata tertib (tatib), ini juga mengatur soal pemberhentian sebagai anggota DPRD.

“Seingat saya proses PAW, pengajuan dari Parpol ke sekretariat DPRD, lalu dinaikkan ke pimpinan DPRD, setelah itu dikembalikan ke Parpol untuk diklarifikasi kemudian diajukan ke KPU, selanjutnya diteruskan ke dewan dan dianikkan ke gubernur melalui bupati,” terangnya.

Kuasa hukum terlapor, Samaratul Fuad pasca persidangan menilai keterangan dari pihak terkait dan bukti yang diajukan ke majelis hakim menguatkan pihaknya sebagai terlapor.

Alasannya, keterangan dari Ali Wardana menjelaskan proses pendaftaran calon anggota DPRD Sarolangun hingga ditetapkannya terlapor H M Syaihu dan Hapis sebagai DCT.

“Pencalonan H M Syaihu dan Hapis sudah megikuti mekanisme sesuai dengan aturan,”katanya.

Ditegaskan Samaratul Fuad, terkait soal dalil dan gugatan pelapor dinilai tidak didasari oleh aturan yang mengatur tentang Caleg incumbent pindah Parpol dan sudah mengundurkan diri, tapi masih aktif sebagai anggota DPRD, baik dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Susduk DPRD dan PP Nomor 12 tahun 2018.

“Saya heran dalam perkara ini, karena yang dituntut pelapor adalah minta terlapor didiskualifikasi dari DCT, tapi yang dibahas pelapor di persidangan soal pemberhentian dan aktifnya terlapor di DPRD, soal pemberhentian dan aktifnya terlapor di DPRD sudah dilandaskan dengan aturan secara jelas, salah satunya cacatnya SK pemberhentian Gubernur yang dikuatkan dengan putusan PTUN Jambi, kemudian tidak bisa serta merta terlapor didiskualifikasi dari DCT, sebab sudah mengikuti prosedur pencalonan secara hukum,” cetusnya.

Sedangkan, Pelapor Syahrial gunawan tetap pada tuntutannya, menurutnya perkara ini sederhana, karena terlapor sudah melayangkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD dalam proses pencalonan sebagai anggota DPRD Sarolangun, tapi faktanya terlapor masih aktif sebagai anggota DPRD.

“Kalau masih aktif sebagai anggota DPRD, otomatis tidak sah sebagai calon anggota DPRD 2019, sebaliknya kalau masuk dalam calon anggota DPRD 2019, maka harus mundur dari DPRD Sarolangun. Apalagi terlapor sudah mengesahkan APBD 2019 Rp 1,4 T ini bakal bisa menimbulkan masalah bagi daerah,” pungkasnya.

Baca: 5 Fakta Meninggalnya Torro Margens, Mengalir Ungkapan Duka Dari Artis

Baca: Tindakan Anjasmara Laporkan Netizen yang Hina Istrinya Dikomentari Berbagai Artis