Fakta Soal OTT Pejabat Kementrian PUPR oleh KPK hingga Reaksi Menteri Basuki Hadimuljono
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membenarkan informasi adanya OTT di Kementerian PUPR. Laode M Syarief menerangkan, giat OTT dilakukan sejak Jumat
lihat foto
Basuki memastikan, semua mekanisme dilaksanakan sebaik-baiknya.
Namun begitu, pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh pegawai Kementerian PUPR, melainkan juga oleh penyedia jasa yang mengikuti pelelangan yakni kontraktor dan konsultan yang bernaung di bawah asosiasi.
"Sistem pengadaan barang dan jasa sifatnya kompetisi. (Pelanggaran) mungkin ada di situ," kata dia.
Pihaknya, kata Basuki, selalu bekerja sama dengan asosiasi seperti Inkindo, LPJK, dan lain-lain dalam rangka dalam rangka penyelenggaraan lelang yang baik dan benar.
SPAM Pejompongan
Ketika didesak mengenai lokasi penggeledahan dan OTT KPK, Basuki menegaskan tidak terjadi di Kantor Kementerian PUPR melainkan di kantor proyek SPAM di Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Bukan di Kantor Kementerian. Tapi di kantor proyek. SPAM Pejompongan," cetusnya.
Sementara itu Irjen Kementerian PUPR Widiarto menambahkan, pihaknya yang ditugaskan ke KPK akan mencari informasi siapa yang terjaring OTT, untuk proyek apa saja, dan kasusnya seperti apa.
"Kami akan meminta kejelasan informasi itu," imbuh Widiarto.
Sebelumnya diberitakan KPK menggelar OTT pada Jumat (28/12/2018).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari OTT tersebut, diamankan total 20 orang.
Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari OTT ini, tim penindakan KPK mengamankan uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.
"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ujar Laode, melalui keterangan tertulis, Jumat malam.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawahannya Terjaring OTT KPK, Basuki Mengaku Kaget dan Sedih"
