Tiga Pilkada di Jambi dan Adagium Uji Ilmu, Uji Integritas, dan Uji Lobi

Peraturan mengatur bahwa bila maju menjadi caleg dari parpol lain maka tentu harus mundur dari parpol lama dan tentunya berkonsekuensi berhenti menjadi anggota dewan dan di-PAW. Namun aturan hukum coba dicari celah, meng-hire pendekar hukum untuk bersilat lidah, mengajukan gugatan atas putusan pemberhentian sebagai anggota dewan ke PTUN dan dimenangkan. Sebuah “sandiwara politik” yang terjadi di pengujung tahun 2018.

Potret ketujuh, peristiwa politik terakhir adalah putusan pengadilan Tipikor terhadap Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola.

Ia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan dan juga dicabut hak politiknya selama lima tahun. Sebelum vonis majelis hakim, duka juga menyelimuti keluarga Zumi Zola, ayahandanya Zulkifli Nurdin tokoh politik Jambi, Gubernur Jambi 2 periode meninggal dunia.

Runtuh sudah trah politik keluarga ZN sebutan almarhum, dan sampai saat ini belum muncul sosok pengganti yang akan menuruskan karier politik keluarga.

Dengan inkrahnya putusan pengadilan, maka energi KPK akan segera diarahkan untuk mengusut 53 anggota DPRD penerima suap Zumi Zola. Melihat fakta persidangan bisa jadi kasus korupsi massal dan penahanan 41 anggota DPRD Kota Malang bakal terjadi di Jambi.

Ekses kedua dari putusan inkrah adalah Wakil Gubernur Jambi yang sekarang menjabat sebagai Plt Gubernur akan segera dilantik menjadi gubernur definitif. Yang menarik adalah siapakah yang akan mengisi kekosongan wagub? Jelang Pemilu 2019 ini, saya yakin tarik menarik dukungan akan sangat alot.

Tapi bagi rakyat siapapun wagubnya, asalnya dari partai mana tidaklah penting, yang pasti harus bisa kerja, “klik” dengan gubernur, saling melengkapi, bersinergi, kreatif dan inovatif mengejar ketertinggalan pembangunan Provinsi Jambi.

Lembaran akhir tahun 2018 akan segera kita tutup, mengevaluasi segala pekerjaan merupakan keharusan yang harus dilakukan, susun semua rencana ke depan dengan lebih baik.

Khusus Pemilu Serentak 2019, semoga hajatan besar yang menghabiskan uang APBN puluhan triliun bisa berjalan damai, luber dan jurdil. Ingat, pemimpin dan wakil rakyat yang baik tidak turun dari langit, kita masyarakat yang menentukan. 

Pemilu 2019 adalah momentum untuk memperbaiki nasib bangsa dan daerah kita, apakah semakin maju atau terpuruk lima tahun ke depan. Rakyat harus cerdas, pilih wakil rakyat yang benar-benar mampu bekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Menutup Kaleidoskop Politik 2018 ini, grand design pendidikan politik yang berkelanjutan merupakan langkah yang harus segera dilakukan, masyarakat harus diubah pola pikirnya, bahwa kita masyarakatlah yang butuh pemimpin, memilih dalam pemilu bukan hanya sekedar hak, namun sebuah kebutuhan.

Kebutuhan kita untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah yang mampu mengelola APBD untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah dengan pendidikan politik yang massif demokrasi subtantif akan segera terwujud. 

(Mochammad Farisi, SH., LL.M/Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi  Jambi/ Akademisi Unja)