VIDEO: Terus Bergerak Memburu, Pasukan Brimob Berhasil Hancurkan Markas KKB di Belantara Papua

"Sebagai negara yang berdaulat dan demokrasi, tentu kita akan menerima kalau mereka insaf. Tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi," kata Wiranto.

Wiranto juga membantah klaim TPNB-OPM bahwa pasukan keamanan Indonesia menggunakan bom, yang turut melukai warga sipil. "Tidak ada bom," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Wiranto, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menuduh pemerintah Indonesia "memelihara konflik di Papua".

Ia berpendapat, selama pemerintah tidak membuka dialog dengan TPNPB-OPM dan memenuhi tuntutan mereka akan penentuan nasib sendiri, perjuangan kemerdekaan akan terus berlanjut — dan bukan tidak mungkin akan memakan korban.

"Dan kalau korban berjatuhan jangan salahkan rakyat Papua atau TPN, tapi salahkan pemerintah; baik itu rakyat sipil, orang asli Papua maupun non-Papua yang jadi korban itu bukan kesalahannya. Itu ada di pemerintah," kata Ones.

Baca Juga:

Ciri Tokoh Sentral Perang Antar Suku Papua, Info Intelijen Pembantaian Nduga, dan Jatah Freeport

Ingin Mendahului, Ini Kronologi Kecelakaan Bus Famili Raya di Tebo, Versi Penumpang

Belasan Kerangka Manusia Ditemukan Saat Gali Septic Tank, Berbalut Plastik Hitam dan Biru

Pengamat Papua dari LIPI, Adriana Elisabeth, mendukung penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah di Papua.

Namun ia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan kelompok separatis di Papua Barat supaya kekerasan seperti yang terjadi di Nduga tidak berulang.

Ia menilai bahwa masih ada ruang untuk merundingkan kepentingan kedua belah pihak.

"Pemerintah juga punya kepentingan, untuk di Papua jangan sampai terjadi (kekerasan) seperti itu lagi. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan juga punya kepentingan, sebetulnya bukan itu saja. Kalau dilihat dari penyataan kelompok-kelompok itu kan ada hal-hal lain yang selalu dikeluhkan; pemerintah tidak adil dan sebagainya. Jadi itu ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dibicarakan," kata Adriana.

Adriana menambahkan, dialog itu harus dilakukan dalam jangka panjang, dan tidak harus secara langsung membahas isu separatisme.

Ia berharap pemerintah bisa membahas berbagai akar persoalan di Papua, antara lain isu sosial dan ketidakadilan.

"Artinya, dialog ini peluang untuk membuka atau membicarakan hal-hal yang selama ini masih belum tercapai secara utuh dari perspektif pemerintah maupun perspektif di Papua," ujarnya.

Namun Ones Suhuniap tidak setuju. Ia mengatakan bahwa satu-satunya dialog yang dibutuhkan Papua Barat adalah perundingan tentang referendum penentuan nasib sendiri.

Baca Juga:

Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Sarolangun Siagakan 3 Pos Pengamanan di Perbatasan

Masih Koordinasi, Bawaslu Ancam Tindak Angkot yang Pasang Atribut Caleg

Hujan Deras, Warga Padati Ceramah Maulid Nabi dari Ustadz Taufik Hasturi di Ponpes Saadatudaren

Menurut Ones, akar persoalan di Papua hanyalah satu, yakni status politik wilayah tersebut.

"Akar persoalan di Papua itu bukanlah pembangunan, bukan kesejahteraan, bukan keadilan, bahkan bukan uang banyak ... Itu tidak penting bagi rakyat Papua. Akar persoalannya adalah status politik Papua," tegasnya.