Pernah Ada Niat Kejam Panglima KKB Goliat Tabuni, Bakal Bantai Warga Asli Papua yang Pro TNI-Polri

Pernah Ada Niat Kejam Panglima KKB Goliat Tabuni, Bakal Bantai Warga Asli Papua yang Pro TNI-Polri

TRIBUNJAMBI.COM - Kejamnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap kanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sekaligus Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang kini meresahkan ini.

Sebelum ramainya pembunuhan terhadap 19 pekerja Jembatan Trans Papua, di Nduga, Papua.

Ternyata niatan untuk menghabisi penduduk aslinya sendiri juga pernah direncanakan kelompok ini.

Semua terjadi sekitar 5 tahun silam dalam perjanjian rapat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini.

Baca Juga:

Video: Begini Tampang Pemimpin KKB Egianus Kogeya, Berikan Pernyataan Boikot Pilpres 2019

TNI Sebut KKB di Papua Jangan Cengeng, Saat Tanggapi Fitnah Penggunaan Bom Udara Saat Buru Mereka

Ingin Boikot Pilpres 2019, Pimpinan KKB, Egianus Kogeya Ancam Pemimpin Daerah di Papua

Lewat Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) Goliat Tabuni pernah mengeluarkan pengumuman kontroversialnya.

Dalam pengumuman tertanggal 12 Februari 2013 silam, ia bakal membantai dan menembak mati rakyat Papua Barat yang pro atau menjadi spionase dari TNI-Polri.

Dikutip dari wpnla.net, Sabtu (15/12) dalam postingannya di situs tersebut, TPNPB-OPM menyatakan secara Nasional dan Internasional bahwa berdasarkan resolusi Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Markas Perwomi, Biak Papua Barat pada tanggal 1-5 Mei 2012.

TPN siap menembak mati Orang Asli Papua, yang dinilai bahwa mereka adalah SPIONASEnya TNI/POLRI.

TPNPB -OPM bedalih resolusi ini dikeluarkan lantaran banyak orang asli Papua yang tak mau bergabung dengan mereka.

Gegara orang asli Papua memilih bergabung dengan Indonesia, banyak pentolan TPNPB-OPM terbunuh oleh aparat.

Goliat N. Tabuni yang mempunyai NRP.7312.00.00.00 di TPNPB-OPM ini dalam pernyataan tersebut juga mengaku mempunyai daftar orang-orang asli Papua yang menjadi spionase TNI-Polri.

Maka jika ada orang asli Papua yang ditembak mati TPNPB-OPM maka mereka menganggapnya sebagai mata-mata TNI-Polri.

Baca Juga:

Siapkan Kejutan Saat Bebas Akhir Januari, Ahok Ternyata Agendakan Hal Ini Sebelum Pilpres 2019

Vietnam Juara AFF 2018 Usai Tumbangkan Malaysia, Timnas Korsel Siap Menantang

Innalillahi Usai Ucapkan Kalimat Ini KH Buchori Amin Pingsan, Ulama NU Meninggal Ceramah di Malang

TPNPB-OPM juga mengklaim mata-mata TNI-Polri itu menyamar sebagai Guru, Tenaga Medis, PNS, Pedagang, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan, Tukang Ojek, Sopir Angkutan, Sopir Rental, Penjual Es keliling, Penjual Pakaian keliling, penjual Ticket, Penjual Pulsa, Counter HP, Pendeta, Majelis Gereja, pengelola rumah makan, tukang bangunan, tenaga kerja project infrastruktur, Jurnalis dan lain-lain.

Begini bunyi pernyataan TPNPB-OPM mengenai hal diatas.

Dengan demikian, maka TPN-OPM mengeluarkan pernyataan Resmi sebagai berikut:

1. Bahwa, memperingatkan kepada Orang Asli Papua yang selama ini menjadi SPIONASENYA TNI/POLRI agar segera hentikan kegiatan Anda;

2. Bahwa, memperingatkan kepada warga civil orang Melayu Indonesia yang selama ini menjadi SPIONASENYA TNI/POLRI agar segera hentikan kegiatan Anda;

3. Bahwa, memperingatkan semua orang Asli Papua dan orang Melayu Indonesia yang menjadi infiltran Pemerintah Colonial Indonesia, agar segera hentikan kegiatan Anda;

4. Bahwa, jika poin 1 sampai poin 3 tidak dapat diindahkan maka TPN-OPM siap melakukan tindakan eksekusi kepada siapa saja yang menjadi SPIONASEnya TNI/POLRI, kapan saja dan dimana saja;

5. Bahwa, apabila TPN-OPM melakukan tindakan Eksekusi maka public dan keluarga korban jangan salahkan TPN-OPM, melainkan silakan berurusan dengan TNI/POLRI dan Pemerintah Colonial Republik Indonesia;

Notes:

TPN-OPM belum pernah menembak masyarakat Civil, namun apabila hal itu ada berarti kelompok ILFITRANS dan SPIONASEnya TNI/POLRI.

Oleh karena itu, TPN-OPM memperingatkan dan menyampaikan kepada public bahwa mulai dari sekarang stop menjadi ILFITRANS dan SPIONASEnya TNI/POLRI.

Karena TPN-OPM melahirkan Resolusi melalui KTT TPN-OPM di Markas Perwomi Biak, Papua Barat dengan kode SCAN VIRUS, maka pelaksanaannya akan tetap berlaku di seluruh tanah Papua, kapan saja dan dimana saja.

Demikian, pernyataan TPN-OPM ini dibuat di Markas Pusat dan dapat dikeluarkan guna menjadi perhatian oleh semua pihak. Terima kasih atas perhatian Anda.

Dikeluarkan Di : Markas Pusat

Pada Tanggal : 12 Februari 2013

Panglima Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

Organisasi Papua Merdeka

Panglima TPNPB
ttd
Gen. Goliath N. Tabuni
NRP. 7312.00.00.00.

Baca Juga:

Bahaya Akibat Kebanyakan Bermain Ponsel Bagi Anak-anak, Bocah Ini Kesulitan Gerakkan Bola Mata

Warga Papua Pilih Indonesia, Panglima OPM Goliat Tabuni Murka, Pernah Mengancam Eksekusi Penduduk

Daftar Agenda Presiden Jokowi di Jambi pada Minggu,16 Desember 2018

Sangat disayangkan pernyataan TPNPB-OPM ini lantaran justru hal seperti inilah yang harus disorot oleh badan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di dalam maupun luar negeri. (Seto Aji/Gridhot.ID) Aji/Gridhot.ID)

KKB Menantang Pemerintah dengan Kirimkan Surat Terbuka Buat Jokowi 

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua mengirimkan surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebut perang tak akan berhenti.

KKB Papua dikabarkan membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12/2018).

Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) Papua yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Usai melakukan pembantaian terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, kini KKB mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:

Pemburu Kelabang: 60 Ekor Perhari Hingga Ekspor ke China untuk Ramuan Obat, Ungkap Cara Menangkapnya

Banyak Konsumsi Buah dan Sayuran, Bikin Mood Lebih Positif? Begini Penjelasannya

Sepanjang 2018, Ini Deretan Lagu Populer yang sering Didengarkan, dari Jangan Hingga Meraih Bintang

Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi.

Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah orang tak berdosa itu, pada 10 Desember 2018 tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Surat terbuka tersebut ditunjukan kepada President Republik Indonesia Jokowi di Jakarta.

Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari akun YouTube Sekretariat Pusat TPNOPM yang mengunggah sebuah video pada 10 Desember 2018.

Baca Juga:

Hasil Final Piala AFF 2018: Vietnam Unggul atas Malaysia, Tendangan Nguyen Anh Duc jadi Penentu

Hasil Manchester City Vs Everton Pekan ke 17 Liga Inggris, Kemenangan The Citizens Geser Liverpool

Video: Begini Tampang Pemimpin KKB Egianus Kogeya, Berikan Pernyataan Boikot Pilpres 2019

Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB.

"Surat terbuka,

Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.

Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.

Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia," ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.

Fakta singkat proyek Jembatan Nduga bagian Trans Papua yang Dikerjakan PT Istaka Karya.
Fakta singkat proyek Jembatan Nduga bagian Trans Papua yang Dikerjakan PT Istaka Karya. (Dok. Kementerian PUPR)
Sebby Sambom lalu menyebutkan dasar hukum argumen tuntutan, tawaran, dan penolakan TPNPB.

Juru bicara TPNPB itu lalu menyampaikan penolakan dan sikap organisasinya pada pemerintah Indonesia.

Penolakan TPNPB

1. TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua

Sikap TPNPB

1. TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia.

2. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Demikian isi tuntutan dan tawaran dan penolakan tentara TPNPB OPM.

Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini.

Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinnya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang," ujar Sebby Sambom.

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.

"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

Anggota TNI yang diterjunkan untuk evakuasi pekerja PT Istaka Karya di Papua

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.

Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua.

Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur.

Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme.

Bahkan, kata Kalla, saat ini pemerintah yang sedang membangun jalan Trans Papua demi kemajuan masyarakat di sana justru dipandang negatif oleh kelompok separatis.

Baca Juga:

Cantik-cantik Tapi Ganas, Kisah Tentara Wanita Pasukan Khusus Rusia yang Mahir Bertempur

Manchester City Kembali ke Puncak Klasemen, Geser Liverpool, Setelah Kalahkan Everton

Ramalan Zodiak Hari Ini 16 Desember 2018, Aquarius Hati-hati dengan Godaan, Scorpio Merasa Puas

Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua.

"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum," ujar Kalla.

"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," lanjut dia.

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

IKUTI JUGA KAMI DI FANSPAGE TRIBUN JAMBI: