Jaksa Hadirkan Tujuh Saksi, Sidang Kasus Korupsi Pipanisasi Terus Bergulir

Mereka adalah Andi Achmad, Muhammad Arsyad, Nur Kholid, Wendi Leo Heriawan, Hakim, J Simamora, dan Samsu Hadi.

Jaksa Hadirkan Tujuh Saksi, Sidang Kasus Korupsi Pipanisasi Terus Bergulir
tribunjambi/mareza sutan a j
Empat dari Tujuh Saksi Perkara Pipanisasi Tanjabbar Beri Keterangan. (14/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jambi menghadirkan tujuh saksi dalam sidang lanjutan perkara pembangunan saluran air bersih di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) tahun 2009-2010 atas terdakwa Hendri Sastra, Rabu (14/11/18).

Mereka adalah Andi Achmad, Muhammad Arsyad, Nur Kholid, Wendi Leo Heriawan, Hakim, J Simamora, dan Samsu Hadi.

Baca: Ini Aplikasi Rawan untuk Selingkuh, Awas Nomor 4 Bisa Menarik Perhatian Lawan Jenis

Namun, karena keterbatasan waktu, hanya empat dari tujuh saksi yang diperiksa. Di antaranya, Andi Achmad selaku Kadis PU Tanjabbar yang sedang menjabat dan Muhammad Arsyad selaku bawahannya. Selain itu, majelis hakim juga sempat memeriksa Nur Kholid Kepala Desa dan Wendi Leo Heriawan selaku kuasa Direktur PT Batur Artha Mandiri.

Perlu diketahui, Hendri Sastra selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) diduga terlibat kasus korupsi dalam pembangunan sarana air bersih (pipanisasi) di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) sekitar tahun 2009-2010. Proyek dengan total anggaran sekitar Rp 151 miliar itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 18,4 miliar.

Baca: Unggah Foto Rambut Acak-acakan, Iko Uwais: Jangan Disisir Neng, Abang Pulang Berantakan Juga

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Nonton A Man Called Ahok, Penampilan Veronica Tan dan Putrinya Jadi Sorotan, Begini Potretnya

Subsider, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved