Info DPRD Kota Jambi

Tanggapi Nota pengantar, Fraksi Minta Optimalkan PAD Kota Jambi

DPRD kota Jambi kembali menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan APBD 2019

Tanggapi Nota pengantar, Fraksi Minta Optimalkan PAD Kota Jambi
tribunjambi/rohmayana
DPRD kota Jambi kembali menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Jambi terhadap Rancangan APBD 2019, Selasa (13/11/2018). Tampak sesuai penyampaian tanggapan fraksi terkait RAPBD 2019 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPRD kota Jambi kembali menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan APBD 2019, Selasa (13/11). Tujuh Fraksi DPRD kota Jambi menyampaikan pandangannya diantaranya terkait belanja daerah, pendapatan daerah, pembiayaan daerah.

Disampaikan Mustamar Fraksi Demokrat DPRD kota Jambi bahwa dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jambi masih banyak PAD yang belum tergali secara maksimal. Misalnya PAD dari pajak dan retribusi daerah, reklame, pajak restoran, hotel dan lainnya.

DPRD kota Jambi kembali menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Jambi terhadap Rancangan APBD 2019, Selasa (13/11/2018). Tampak sesuai penyampaian tanggapan fraksi terkait RAPBD 2019
DPRD kota Jambi kembali menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Jambi terhadap Rancangan APBD 2019, Selasa (13/11/2018). Tampak sesuai penyampaian tanggapan fraksi terkait RAPBD 2019 (tribunjambi/rohmayana)

"Jika memang harus dikaji ulang terkait regulasi penerimaan pajak, maka akan dikaji ulang supaya peningkatan kayaknya kata Jambi semakin tinggi," kata Mustamar.

Selanjutnya terkait dengan retribusi parkir yang belum optimal. Dirinya mengatakan jika harus menambah jumlah juru parkir, agar lebih optimal maka bisa dilakukan penambahan juru Parkir.

"Karena kita lihat jumlah kendaraan di kota Jambi semakin meningkat, dan ini kita dorong untuk menjadi pos potensial penerimaan PAD kota Jambi," ujarnya.

Sementara Supranoto Fraksi PDIP mengatakan bahwa perhitungan Silpa tahun 2018 50,55 Milyar berasal dari SKPD mana saja dan penyebab terjadinya silpa. Selain itu, Silpa yang diperoleh juga sama dengan defisit anggaran di tahun 2018.

"Jika ada Silpa sebanyak ini, artinya ada perencanaan yang tidak matang, makanya kita mau tanya dari SKPD mana saja yang menghasilkan silpa terbanyak," katanya.

Sementara, Eko dari Fraksi partai Gerindra mengatakan bahwa Penyusunan anggaran tahun 2019 seharusnya mengacu pada RPJMD. Namun dikarenakan penyusunan RPJMD yang belum selesai, maka Rancangan APBD 2019 mengacu pada visi misi walikota dan wakil walikota Jambi terpilih.

"Kita harap Rancangan APBD dari kota Jambi yang ingin dicapai mampu memberi multiplier efek bagi pembangunan di kota jambi," katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jambi Maulana mengatakan bahwa 7 fraksi yang menanggapi rancangan APBD 2019 dianggap positif. Karena tujuannya agar APBD kota Jambi ke depan lebih baik lagi.

"Seperti peningkatan potensi PAD harus dioptimalkan, dan belanja daerah yang lebih efektif dan efisien, misalnya dengan belanja langsung yang lebih cepat menyentuh ke masyrakat. Sehingga kami sangat bersepakat dengan itu," katanya.

Terkait dengan PAD kota Jambi, dari tahun sebelumnya memang sudah peningkatan. Yakni tahun 2017 PAD kota Jambi sebesar 320 Milyar dan tahun ini menjadi 360 Milyar, naik menjadi 40 Milyar. Diakuinya bahwa peningkatakan ini memang belum optimal, hanya saja pihaknya terus berupaya dalam peningkatan PAD kota Jambi.

"Seperti memasang Tapping box pada semua tempat hiburan, restoran, dan hotel. Kota harapkan dengan pemasangan ini PAD Kota Jambi bosan lebih meningkat," katanya. (*)

Penulis: Rohmayana
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved