Saksi Kasus Pipanisasi Eri Dahlan Blak-blakan, Sebut Ada Permintaan Mark Up

Kalimat itu menyentak persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi

Saksi Kasus Pipanisasi Eri Dahlan Blak-blakan, Sebut Ada Permintaan Mark Up
tribunjambi/mareza sutan a j
Eri Dahlan blak-blakan di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (12/11/18) 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dalam sidang lanjutan kasus pembangunan saluran air bersih (pipanisasi) di Tanjung Jabung Barat atas terdakwa Hendri Sastra itu, Eri Dahlan blak-blakan di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (12/11/18).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi itu, dia mengaku ada yang memintanya untuk mark up pencairan.

"Yang seharusnya 94 persen, disuruh cairkan 96 persen. Waktu itu dia telepon saya, suruh saya menyampaikan ke anak buah saya (Hendi Kusuma)," kata dia.

Dia menyampaikan, ada permintaan kepada Hendi selaku pelaksana lapangan untuk menandatangani pencairan 96 persen dari permintaan 94 persen.

Atas permintaan mark up itu, dia mengaku tidak memberitahukannya pada Hendi. Alasannya, dia menolak untuk menandatangani mark up itu. Namun, mereka terkejut karena tanda tangan Hendi dipalsukan.

"Tahunya terakhir, ada tanda tangan dia dipalsukan. Hendi yang bilang. Waktu itu Pak Sabar Barus (yang menjadi Plh Kadis PU)," ungkapnya.

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Erika Sari Emsah Ginting itu, dia mengatakan, sebagai perusahaan konsultan, dia mengajukan penawaran sekitar Rp 742 juta.

Adapun team leader (ketua pelaksana lapangan) awalnya dipegang D Silalahi, sebelum berpindah ke Hendi Kusuma.

Dia juga mengaku, perusahaannya sempat dipinjam seorang bernama Irwan dari Jakarta dengan memperoleh fee 5 persen, atau sekitar Rp 35 juta.

Perlu diketahui, Hendri Sastra selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) diduga terlibat kasus korupsi dalam pembangunan sarana air bersih (pipanisasi) di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) sekitar tahun 2009-2010. Proyek dengan total anggaran sekitar Rp 151 miliar itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 18,4 miliar.

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved