Nama Ahok Berulang-ulang Disebut Dalam Rapat Membahas Anggaran DKI Jakarta

Dia juga tegas terkait dirut baru BUMD tersebut, Bambang Hernowo. Prasetio mengatakan, Bambang dulunya adalah corporate secretary di Aetra.

Menurut dia, hal ini tidak fair karena Aetra memiliki kepentingan bisnis juga. Dia meminta Bambang dicopot dari jabatannya.

"PAM Jaya ini harus diganti. Selama tidak diganti, saya enggak tanda tangan," ujar Prasetio.

Disinggung Ada ASN Koruptor Statusnya Inkrah Diputus Pengadilan, Ini Tanggapan Wali Kota Medan

Ingin Jadi Hotman Paris Kedua, Mantan Artis Cilik Amel Carla Berencana Kuliah Hukum

Bukan Satu Kali

Bukan satu kali saja Prasetio menyebut ingin menjadi Ahok di DPRD. Dia pernah menyebut itu beberapa hari lalu ketika mengingatkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Prasetio meminta Saefullah memecat pejabat SKPD yang tidak mau diberi anggaran untuk melakukan pembangunan. Penolakan melakukan pembangunan akan membuat penyerapan APBD DKI rendah.

Prasetio lalu menyinggung sikap Ahok yang dulu sering memecat pegawai dengan kriteria seperti itu.

Ahok kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sebagai terpidana kasus penodaan agama.

"Mungkin bahasa saya yang paling kasar sekarang pecat. Yang doyan mecat orangnya di Mako Brimob sekarang, saya yang gantiin di DPRD, pecat orang itu," ujar Prasetio.

Dia tidak mau ada lagi kejadian SKPD menolak diberi anggaran seperti yang terjadi dalam pembahasan KUPA-PPAS 2018 beberapa waktu lalu.

Salah satu SKPD yang seperti itu adalah Pemerintah Kota Jakarta Barat, yang meminta anggaran pembebasan lahan untuk Kantor Lurah Jembatan Besi dimatikan.

Baca: Sarjono Blak-blakan dalam Persidangan, Laporkan Saksi yang Sampaikan Laporan Palsu

Namun, DPRD DKI menolak dan meminta Pemkot Jakarta Barat tetap harus mencari lahan untuk dibebaskan.

"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti Wakil Wali Kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah dibilang enggak bisa. Iki piye, Pak," kata Prasetio.