Dapat Opini WDP, Pemerintah Tanjab Barat Mulai Telusuri Aset

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Tanjab Barat, setelah mendapatkan temuan aset Rp 59,6 miliar.

Dapat Opini WDP, Pemerintah Tanjab Barat Mulai Telusuri Aset
tribunjambi/darwin
Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Tanjab Barat, Jumat (31/8). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemerintah kabupaten Tanjab Barat terus berbenah dalam penertiban aset.

Rajiun Sitohang, Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan aset yang menjadi temuan BPK dalam penilaian opini Pemerintah Tanjab Barat.

Dia mengatakan upayanya untuk hal tersebut ditargetkan selesai hingga bulan Oktober mendatang. Dengan pendataan aset ini diharapankan Pemerintah Tanjab Barat bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Oleh karena itu dia berharap kepada dinas terkait yang menjadi bagian pada temuan tersebut agar segera menyelesaikannya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Tanjab Barat, setelah mendapatkan temuan senilai Rp 59,6 miliar pada aset pemkab.

Rajiun Sitohang mengatakan posisi saat ini yang sudah ditelusuri baru sekitar Rp 20 miliar.

"Harapan kita nanti bisa terselesaikan ya minimal 80 persen, posisi sekarang yang tertelusuri dari Rp 59,6 miliar baru Rp 20 miliar," katanya.

Rajiun juga menegaskan, jika penelusuran tersebut tidak berhenti di situ saja, dan pihaknya akan terus berupaya untuk menyelesaikan terkait dengan aset tersebut.

Untuk diketahui, sebanyak 83 persen permasalahan aset tersebut yang menjadi temuan BPK merupakan milik Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.

Kepala BPKAD itu juga mengatakan, keempat dinas tersebut merupakan dinas yang paling lambat dalam penyelesaian aset.

"Kita akan terus tagih, dengan target bulan Oktober. Intinya sebelum menyusun laporan keuangan, itu harus tuntas. Mungkin dengan berbagai kebijakan akan kita lakukan, tapi sesuai dengan regulasi," tegasnya.

Total persentase penyelesaian baru 33,54 persen dengan nilai sebesar Rp 20 miliar. Dengan rincian Dinkes sebanyak Rp 17,2 miliar persen dan baru selesai Rp 15,8 persen. Sementara di sekretariat daerah sebanyak Rp 20,6 miliar, sedangkan baru selesai sebesar Rp 37,8 persen. Di Disdik ada Rp 10,1 miliar, dan selesai 38 persen. Sedangkan di sekretariat DPRD ada sebesar Rp 1,8 miliar, yang selesai Rp 29,4 persen.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved