Prabowo Sebut Sosok ini yang Dulu Gulingkan Ahok di Pilkada DKI, Apa Akan Bantu di Pilpres 2019?

TRIBUNJAMBI.COM - Bakal calon presiden atau capres 2019 Prabowo Subianto mengungkapkan siapa tokoh yang merancang strategi menurunkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Disebutkan Prabowo Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan lah orangnya.

Saat pembekalan calon legislatif PAN di Grand Paragon, Jakarta, Minggu (16/9/2018) Prabowo mengatakan dirinya banyak mencuri ilmu soal strategi berpolitik dari tokoh-tokoh PAN. Salah satunya dari Zulkifli Hasan.

"Banyak ilmu dari beliau (Zulkifli). Beliau sampaikan bagaimana merancang strategi menurunkan Ahok," kata Prabowo.

Ia menyebutkan, strategi mengalahkan Ahok sempat disusun di rumah dinas Zulkifli.

Salah satunya adalah dengan menerjunkan tokoh-tokoh hingga tingkat RT dan RW.

"Sekarang tidak perlu rapat akbar, tokoh-tokoh turun ke RT. Habis itu kita kembali ke DPP langsung kita turun ke RT. Enggak usah rapat besar karena kita termasuk enggak punya duit waktu itu," kata Prabowo sembari tertawa.

Dari cerita itu, ia melihat PAN memiliki strategi politik yang kuat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PAN untuk tak takut tersaingi dengan partai lain yang memiliki logistik kuat.

Ia menegaskan, rakyat yang akan menentukan. "Mari kita berjuang bersama, partai kalian adalah partai bersejarah, partai kalian adalah partai pelopor, saya juga akan berbuat apa yang saya bisa buat agar PAN kembali besar," ujarnya.

Baca: Jika Gagal Unggah Dokumen CPNS 2018 Jangan Panik, Cek Ukuran Dulu, Ini Persyaratannya

Baca: Nikah di Hotel Habis Rp 350 Juta, Tinggal di Kontrakan Netizen Ini Sebut Kegedean Gengsi

Baca: Bila Bebas & Menikah dengan Polwan Cantik, Inikah Rumah yang Bakal Dihuni Ahok? Mewahnya!

Prabowo Jamin Kepulangan Habib Rizieq Shihab, ini 17 Pakta Integritas Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Prabowo Subianto menjamin kepulangan Habib Rizieq Shihab merupakan bagian dari pakta integritas yang diajukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF).

Prabowo Subianto telah menandatangani pakta integritas yang diajukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF) jelang Pilpres 2019.

Dengan demikian, GNPF resmi memberikan dukungannya pada bakal capres cawapres Prabowo-Sandiaga Uno, dalam Pilpres 2019 nanti.

Baca: Anak Mulan Jameela Ternyata sudah Empat Orang, Hasil Pernikahan dengan Dua Orang

Baca: Ini Jawaban Zumi Zola Terkait Video Jalan-jalan di Bandara Soekarno-Hatta

"Telah terselesaikannya dengan baik ijtima ulama dan tokoh nasional II dan ditandatanganinya pakta integritas oleh paslon, yaitu yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno," ujar Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018), dilansir TribunWow dari Kompas.com.

Prabowo berjanji akan memberikan terbaik bagi Indonesia jika terpilih nanti.

Ia merasa terharu dan mengapresiasi dukungan yang diberikan GNPF.

"Ini sungguh sesuatu yang mengharukan bagi diri saya. Dan, saya sudah berjanji kepada saya akan berbuat yang terbaik. Seluruh jiwa dan raga saya, saya persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Menurut Prabowo, 17 poin yang termuat dalam pakta integritas itu demi kepentingan bangsa Indonesia.

Prabowo sangat mengapresiasi komitmen GNPF yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat.

Adapun 17 poin pakta integritas yang ditandatangani Prabowo, adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.

17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak membantah pakta integritas itu memuat usulan permintaan posisi jabatan politik.

Menurut dia, pakta integritas itu murni aspirasi dari para ulama GNPF untuk kepentingan umat Islam di Indonesia.

Baca: Daftar Formasi CPNS 2018 di Provinsi Jambi, Rincian dari Kota Jambi sampai Kerinci

Baca: Beredar Foto Masa Lalu Keluarga Jokowi, Netizen Slafok ke Gibran Rakabuming, Ternyata Sejak Dulu

"Tidak ada usulan minta maupun memohon jabatan apa pun, kita berbuat tanpa pamrih, tanpa ada conditioning tanpa ada bergaining. Kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara dan demi keselamatan umat islam di Indonesia," ujar Yusuf.

"Jangan sampai menerima dan merasakan ketidakadilan. Kita butuh keadilan yang sama, baik kepada umat Islam maupun kepada agama lain yang juga menjadi warga negara Republik Indonesia," sambungnya. (*)

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM: