Ajak Jangan Golput, Mahfud MD: Halangi yang Jahat Jadi Pemimpin

TRIBUNJAMBI.COM- Pasca gagal menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019, sosok Mahfud MD terus menjadi perbincangan publik.

Sikapnya yang dinilai negarawan menuai banyak pujian.

Ia berhasil membuat pendukungnya yang terluka untuk menerima keputusan yang ada.

Hal ini bisa dilihat dari linimasa di dunia maya. 

Nama Mahfud MD selalu ramai dibahas.

Apalagi arah dukungannya pasca kejadian yang cukup mengenaskan itu.

Banyak yang menduga ia akan kembali berpindah haluan seperti pada Pilpres 2014.

Apalagi ia sempat menolak jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf.

Namun bukan Mahfud namanya jika tak bisa bersikap bijaksana. 

Ia terus membuat pengikutnya penasaran.

Apalagi baru-baru ini rekanan koalisi Prabowo, Said Didu dan Sudirman Said mengunjunginya di Jogja.

Isu akan berpindahhaluannya Mahfud semakin mengemuka.

Apalagi Mahfud seakan memberikan teka-teki dan sinyal yang membuat orang terus menduga-duga.

Akibat postingan itu juga kabar mengenai pindah haluannya Mahfud semakin kencang berhembus.

Mahfud sendiri berusaha menjelaskan duduk perkaranya.

Baginya kunjungan Said Didu dan Sudirman Said tak lebih dari kunjungan seorang sahabatnya.

Hari ini Mahfud kembali membuat pernyataan yang cukup viral. Ia mengajak masyarakat untuk tidak golput pada pilpres dan tetap menentukan pilihan dari pasangan yang ada.

"Sulit ada pemimpin yang benar-benar baik karena semua manusia pasti ada kelemahannya. Kata Franz Magnis: Bukan untuk mencari yang ideal tapi untuk menghalangi yang jahat jadi pemimpin, tegasnya.

Alasan Tak Bisa Jadi Ketua Timses Jokowi Maruf

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak bisa menjadi tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghadapi Pilpres 2019.

Sebab, ia saat ini tengah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya tidak bisa menjadi ketua timses, karena saya berada di BPIP," kata Mahfud ditemui usai memberi pembekalan kepada caleg Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Mahfud merasa jabatannya di BPIP mengharuskannya bersikap netral.

Sebab, pekerjaannya berkaitan dengan ideologi Pancasila.

"Karena BPIP ditugaksan Presiden untuk menata ideologi tentu termasuk bagaimana netralitas penyelenggara negara, karena BPIP itu badan penyelenggara juga," ujarnya.

Mahfud yang sempat menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi ini juga mengaku, sejauh ini tidak ada tawaran untuk dirinya menjadi Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf.

"Tidak ada tawaran," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga menolak menjadi ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Presiden Jokowi meminta Kalla untuk menjadi Ketua Tim Sukses.

Masalahnya, jika Jokowi cuti kampanye, maka dirinya harus menjalankan tugas presiden.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di Pilpres.

Sedangkan pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata dia.

JK Tak Bisa Jadi Ketua Timses Jokowi

Sebelumnya Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengungkapan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di Pilpres.

Sedangkan pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata dia.

Meski begitu, Sofjan mengatakan, Kalla tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Kalla setuju menjadi ketua dewan penasehat tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Sofjan, posisi sebagai ketua dewan penasehat cocok untuk Kalla.

Sebab Kalla dinilai berpengalaman menjadi koordinator di Pemilu.

"Beliau saya rasa sudah jadi dan sudah bersedia untuk itu (jadi ketua dewan penasehat). Sekarang kan musti dibicarakan yang satu minta ini yang satu minta itu, Pak JK bilang nanti ini akan diputuskan Pak Jokowi," ucap dia.