Cawapres 2019 Diwarnai Isu Mahar Politik, Jusuf Kalla Cerita Pengalamannya

TRIBUNJAMBI.COM - Bakal Capres-cawapres yang maju di Pertarungan Pilpres 2019 diwarnai isu mahar politik yang nilainya cukup tinggi.

Tak tanggung, angka yang disebutkan Wasekjen Demokrat, Andi Arief bejumlah Rp 500 milliar yang diduga diterima oleh partai politik.

Baca: Disebut Bukan Kader NU, Mahfud MD Ungkap Ancaman Maruf Amin ke Jokowi

Dana sebesar diduga dikucurkan kepada PAN dan PKS oleh Sandiaga Uno yang saat ini menjadi Cawapres Prabowo Subianto

Dugaan adanya mahar politik itu pertama dibeberkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Namun, mahar politik rupanya bukan lagi hal yang aneh di Pertarungan Pilprs.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kall pun sempat bercerita pengalamannya selama ikut bertarung di Pilpres hingga ia duduk sebagai Wapres.

Menurutnya, saat ia menjadi Cawpres saat itu, tak mengenal istilah mahar politik seperti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Kejadian tersebut saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Pada zaman saya pimpin partai tidak ada, waktu zaman saya tiga kali ikut (pilpres) tidak ada," ujar Kalla yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

Baca: Ungkap Soal Mahar Rp 500 Miliar Sandiaga Uno ke PAN dan PKS, Ini Alasan Andi Arief Sebenarnya. . .

Dengan sambil bercanda Kalla menyatakan mahar digunakan hanya untuk orang yang menikah dan angkanya tak mencapai miliaran.

"Mahar itu kalau orang kawin. Itu maharnya simbolis sekian riyal atau tak ada yang tinggi-tinggi kalau mahar. Mana ada tinggi satu miliar, mahar satu miliar kan ndak ada. Paling 10 juta, 20 juta," kata Kalla.

Lebih lanjut, JK mengatakan jika memang ada biasanya dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kampanye.

"Iya, bisa dana kampanye, karena kan masing-masing partai akan berkampanye. Saya kira itu lebih banyak biaya kampanye. Saya lebih cenderung untuk bahwa mereka bernegosiasi untuk biaya kampanye," ungkap JK.

Sebelumnya, elit Partai Demokrat, Andi Arief menuding Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp 500 miliar agar bisa diterima sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Bener. Saya dengan sadar dan bisa dicek dalam karier politik saya, tidak pernah bohong dan data saya selalu tepat. Tapi, kita nunggu perkembangan besok karena Pak Prabowo akan hadir," ujar Andi.

Baca: Hasil Asian Games 2018 - China Gunduli Timor Leste

Baca: Hanya Bekal Teori Saja, Anggota RPKAD Ini Nekat Terjun Payung untuk Misi di Sumatera Barat

Andi lalu mengungkit soal perjuangan Demokrat dalam koalisi Prabowo. Dia mengingatkan Demokrat tak pernah berselingkuh dari Gerindra cs.

Hal itu diungkapkan oleh Andi setelah mengetahui adanya perubahan sikap dari Prabowo Subianto terkait koalisi parpol dan pemilihan cawapresnya untuk Pilpres 2019.

Padahal, sebelumnya nama putra SBY sekaligus politikus baru Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah masuk dalam bursa cawapres Prabowo.

"Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal, untuk menang, bukan berdasarkan politik transaksional. Tapi dilihat siapa calon yang harus menang," kata Andi.

Kekecewaan dan kemarahan Andi Arief atas adanya politik transaksional itu membuatnya menyebut Prabowo Subianto sebagai 'Jenderal Kardus'.

Di sisi lain, pengurus PAN dan PKS membantah adanya aliran dana dari Sandiaga Uno, Wagub DKI Jakarta yang berlatar belakang pengusaha tersebut.

Sementara itu, Sandiaga Uno yang saat ini duduk dikursi Cawapres Prabowo Subianto memberikan penjelasan soal mahar politik yang belakangan menjadi perbincangan hangat.

Menurut Sandi, uang yang ia berikan itu akan digunakan untuk kegiatan kampanye Pilpres 2019.

"Tentunya apa yang menjadi konsennya Pak Andi Arief itu akan menjadi konsen Nasional, bahwa ke depan ini harus ada kejelasan, bagaimana sumbernya, bagaimana membiayai kampanye nasional," tutur Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (11/8/2018) malam tadi.

Bahkan Sandi berniat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait rencana penggunaan dana yang beberapa hari belakang ini dituding sebagai mahar.

(TribunnewsBogor.com/Tribun network)

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Soal Mahar Politik, Begini Cerita Pengalaman Wapres Jusuf Kalla Saat Ikutan Pilpres Dulu