Jokowi Berpasangan dengan Ma'ruf Amin, Benarkah Pendukung Ahok Ngambek dan Kampanyekan Golput?

Jokowi telah memutuskan KH Ma'ruf Amin yang menjadi pendampingnya pada Pilpres 2019. Keputusan ini mengejutkan publik, apalagi

Penulis: rida | Editor: rida

Mahfud mengaku keberatan dengan cara Ahok dan kuasa hukumnya, dan menyebut dirinya tersinggung.

Berakhir Singkat

Namun, kondisi panas antara Ma'ruf dan Ahok hanya berlangsung singkat.

Ahok cepat meminta maaf usai aksinya mengancam Ma'ruf melalui persidangan.

Ahok menyampaikan permintaan maafnya hanya berselang 3 hari usai ancaman dalam persidangan.

a
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin (tengah) hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017). (Tribunnews/Pool/Sindo/Isra Triansyah)

Berikut isi lengkap pernyataan permintaan Ahok kepada Ma'ruf yang disampaikan melalui media massa dan unggahan video.

Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU

Bahwa saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan, saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya.

Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal di bawah ini:

1. Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.

2. Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU.

Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.

3. Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasehat Hukum saya.

Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasehat Hukum saya.

Demikian klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak-pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.

Jakarta, 1 Februari 2017

Diterima, tapi Tak Bertemu

Ma'ruf kemudian memaafkan Ahok.

Bahkan Ma'ruf mengatakan sudah memaafkan Ahok sebelum mendengar mengenai permintaan maaf Ahok yang sudah disampaikan melalui media massa.

Namun, pada prinsipnya, dia memaafkan Ahok yang sudah bersedia meminta maaf.

"Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2017).

Ma'ruf kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok, saat itu.

Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri.

"Kami enggak ada yang musuh-musuhan," ucap Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf memilih tak bertemu dengan Ahok walau sudah menerima permintaan maaf tersebut.

Ada 2 alasan Ma'ruf tak mau menemui Ahok.

Alasan pertama, Ma'ruf takut umat salah paham dan ujungnya dia jadi dimarahi umat.

Sedangkan alasan kedua, yakni Ma'ruf berpikir apabila ia menerima Ahok, maka ia mesti menerima pula kunjungan dari Anies Baswedan.

Padahal ketika itu Ahok dan Anies sedang bertarung memperebutkan kursi "DKI 1".

"Daripada menimbulkan conflict of interest dalam Pilkada ini, lebih baik saya tolak keduanya," kata Ma'ruf Amin.

Menurut Ma'ruf, waktu untuk menerima Ahok mungkin terbuka setelah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang saat itu tinggal menghitung hari.

"Ya, itu mungkin saja," kata dia.

Ma'ruf pun mengharapkan semua persoalan sosial, politik, dan kenegaraan di Indonesia bisa diselesaikan pasca-penetapan pemenang Pilkada secara serentak, termasuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan masuk putaran kedua.

Mengenai adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan umat Islam, saat itu, Ma'ruf juga memprediksi akan segera berakhir.

"Ormas Islam yang anti-kebangsaan dan Pancasila, silakan itu diurus atau berurusan dengan pihak keamanan," ujarnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved