Besaran Gaji Anggota DPR, Uang Bulanan Capai 20 Miliar per Tahun Sampai Deretan Artis Nyaleg 2019

TRIBUNJAMBI.COM - Mahfud MD membocorkan besaran pendapatan yang diterima anggota DPR.

Dilansir Tribunjambi.com, melalui akun Youtube Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne yang diunggah pada Selasa (5/6/2018).

Mulanya, Mahfud MD membantah jika ia kerap membela Jokowi.

Baca: Rumah Penggagas #2019GantiPresiden Dilempar Bom Molotov, Ini Faktanya

"Saudara jangan katakan, sekarang Mahfud MD kerap membela Jokowi sejak diangkat jadi BPIP, lalu sering membenarkan, itu tidak benar, tahun-tahun sebelumnya saya sudah menuliskan tentang Pancasila, sejak tahun 2007," ujar Mahfud.

Mahfud mengaku ia ikut BPIP karena hal itu merupakan idenya yang ia tulis sejak 2003.

Setelah itu, Mahfud MD menceritakan soal hak keuangannya selaku BPIP.

Mahfud MD menilai bahwa besar Rp 100 juta itu bukan merupakan gaji, ia berjanji jika mendapat gaji sebesar itu maka ia akan kembalikan.

Mahfud mengatakan jika setiap pejabat pemerintah itu memiliki standar gaji.

Kemudian, Mahfud MD membandingkan gaji BPIP dengan pejabat lainnya.

"Itu hak keuangan yang diterima BPIP itu kecil jika dibandingkan dengan yang lain," ujarnya.

Mahfud mengatakan jika komisaris BUMN lebih dari Rp 200 juta.

Gubernur BI Rp 199 juta.

Ketua MA dan MK mendapatkan Rp 125 juta per bulan ditambah Dana Operasional Pimpinan (DOP).

Setelah itu, Mahfud MD menyebut Gubernur DKI Jakarta mendapatkan DOP Rp 4,5 miliar per bulan.

Setelah itu, Mahfud mengatakan jika dari dulu ia kerap protes soal gaji yang diterima pejabat semenjak duduk di kursi DPR.

Saat itu, Mahfud mengaku menerima gaji yang sangat banyak.

"Tanggal 14 Februari 2010, saya membuat protes karena gaji saya besar, saya protes, saya datang ke DPR mengapa gaji saya sebesar itu, nanti saya dituduh korupsi, padahal saya mau daftar jadi Ketua MK," ujarnya Mahfud.

Setelah itu, ia membeberkan gaji yang ia terima saat menjadi anggota DPR,

Baca: Suzuki Launching Burgman Street 125, Motor Semok dengan Harga Murah!

Baca: Rossi Gunakan Ban Medium, Tapi Lebih Cepat Rusak Daripada Ban Soft Marc Marquez di MotoGP Jerman

"Memang, gaji pokok anggota DPR Rp 46 juta yang disetor ke rekening, tapi kan yang diterima langsung banyak sekali, misal bahas Undang-undang satu, dapat Rp 5 juta, reses tiga bulan sekali dapat uang saku, uang transport, uang hotel juga dapat, uang konstituen Rp 47 juta," ujar Mahfud.

Setelah itu, Mahfud menyebut jika Ketua MPR dan DPR juga mendapatkan DOP Rp 100 juta, kalau keluar negeri dapat dollar.

Mahfud MD lantas membeberkan hak keuangan terbaru yang diterima DPR.

"Sekarang ini, di undang-undang, para DPR minta dan sudah disetujui oleh Presiden, setiap anggota DPR punya dana aspirasi Rp 20 miliar per tahun satu orang," ujarnya.

Mahfud menambahkan jika undang-undang tersebut tidak ditandatangani Presiden, maka RAPBN tidak setujui DPR.

Mahfud menilai hal itu adalah pemerasan politik.

"Itu pemerasa politik, ya jelas," ujar Mahfud

Setelah itu, Mahfud mengatakan soal dana Rp 20 miliar per tahun satu orang DPR itu belum cair juga setelah RAPBN disahkan.

Gaji DPR itu beberapa banyak versinya, makanya soal hak keuangan BPIP, Mahfud mengatakan bahwa Rp 100 juta itu merupakan kumulatif.

Diketahui sebelumnya, Presiden mendatangani Perpres nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

Perpres tersebut telah disahkan pada 23 Mei lalu.

Baca: Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Club America Siaran Langsung Jumat 09.00 WIB

BPIP adalah sebuah bandan yang didirikan Jokowi melalui Pepres Nomor 7 tahun 2018 yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Dilansir dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan 100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji.

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambahnya yang dilansir dari Kompas.com.

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri. (TribunWow.com/Woro Seto)

Baca: Ikut Berlaga di Asian Games 2018, Ini Deretan Atlet Cantik Indonesia, Prestasinya Bikin Bangga!

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 20 Juli 2018, Akhir Pekan Momen Romantis Bagi Scorpio dan Aquarius

Mulai Olla Ramlan Hingga Manohara, Ini Deretan Artis Cantik yang Banting Stir Jadi Caleg DPR RI

Sejumlah publik figur tanah air mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPR RI melalui Partai NasDem.

Diantaranya yaitu sederet artis cantik yang kerap menghiasi layar kaca, seperti Nafa Urbach, Tessa Kaunang, Kristina, Manohara Odelia Pinot, Olla Ramlan dan Okky Asokawati.

Nafa Urbach dan Tessa Kaunang bahkan sempat mengikuti rombongan DPP Partai NasDem saat menyerahkan data dan mendaftarkan caleg DPR RI ke kantor KPU RI, Senin (16/7) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Saya tidak hafal ada beberapa puluh. Ada Okky Asokawati, Manohara Pinot, Kristina, banyak sekali," ujar Sekjen DPP NasDem, Johnny G Plate.

Dia mengaku pelibatan sejumlah publik figur itu merupakan bagian dari strategi politik menarik suara di Pemilu 2019.

Selain publik figur, dia mengaku, di dalam merekrut caleg diambil dari berbagai latar belakang.

"Profesi ada politisi, budaya, seni, olahraga, bankers lawyers, jurnalis. Kami mencari anggota berkompeten," kata dia.

Dia menjelaskan, keterlibatan publik figur di dalam politik, karena membutuhkan saluran politik pembentukan aturan yang mendukung profesi seni dan budaya. Begitu juga dengan profesi lainnya.

"Partisipasi politik dari profesi tertentu. Selama ini belum minat dengan program Indonesia memanggil. Partisipasi besar ternyata, lebih semarakkan politik nasional. Kami harap," kata dia.

Meskipun tidak pernah terlibat langsung di dalam politik, namun, Partai NasDem memberikan pendidikan politik.

Pendidikan politik itu berupa kegiatan Akademik Bela Negara NasDem.

"Diikuti 500 peserta di seluruh Indonesia. Bagian pendidikan dan kaderisasi politik. Kuliah perdana dilakukan pak presiden. Kami juga sampaikan terimakasih kepada pak presiden, karena ikut serta mendorong kaderisasi parpol," katanya.

Tetap Jadi Artis

Nafa Urbach mengaku tidak akan meninggalkan pekerjaan sebagai artis jika terpilih sebagai anggota legislatif.

Di Pemilu 2019, dia maju sebagai caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 6 dari Partai NasDem.

"Tidak kok, kemarin aku minta izin sama mereka seandainya aku striping memang tidak boleh. Tetapi kalau aku menyanyi aku masih ada kontrak buat mini album, main film itu masih boleh," kata Nafa.

Namun, dia akan mengurangi aktivitas di dunia entertainment.

Sebab, dia mengaku, mendapatkan kepercayaan sebagai wakil rakyat memikul tanggungjawab yang besar.

"Jadi istilahnya boleh, tetapi jangan terus yang tiap hari tayang di televisi, kalau begitu jadi enggak kerja buat rakyat," katanya.

Jika terpilih, dia akan membawa isu soal perempuan dan perdagangan orang untuk diperjuangkan di parlemen.

"Aku ingin mengurus undang-undang pernikahan dini. Anak umur berapa yang harusnya dibolehkan nikah, kekerasan perempuan, pelecehan anak, human trafficking, kesehatan di kampung kampung, dan lain-lain," tutur Nafa.

Dia mengaku mempunyai keinginan terlibat di politik nasional sejak beranjak dewasa.

Namun, dia akhirnya memilih bergabung dengan NasDem sekitar tiga bulan yang lalu.

"Tiga bulan ini lah. Ceritanya memang aku sudah cita-citanya ke politik sih pas sudah dewasa," ujarnya.
Dia memilih bergabung ke NasDem, karena partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuka kesempatan luas bagi anak-anak muda yang mau berpolitik.

Selain itu, dia menegaskan, NasDem tidak menolak mahar politik. "Anak muda sekarang menurut survei antipati sama politik. Jadi kami mau mengajak anak-anak muda," kata dia.

Senada dengan Nafa, pesinetron Tessa Kaunang juga maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai NasDem.

Namun dia menyatakan tak akan berhenti dari dunia keartisan meski terpilih sebagai anggota DPR.

Tessa punya motivasi mulia mengapa banting setir masuk ke dunia politik. Ia menyatakan ingin memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia.

"Semangat membangun bangsa dan membuat Indonesia lebih baik lagi," kata Tessa.

Tessa juga membantah adanya isu mahar yang disyaratkan oleh NasDem bagi para bacalegnya. Ia menyebut, tidak ada mahar yang dikeluarkan.

"Nggak ada (mahar), nggak ada sama sekali (mahar). Benar, benar, nggak bohong," ujar Tessa.

Saat ditanya mengenai karir keartisannya, Tessa mengatakan dirinya hanya berhenti sejenak dari dunia hiburan.

Bila terpilih jadi wakil rakyat, ia akan mengatur waktu antara pekerjaannya sebagai wakil rakyat dan sebagai publik figur.

"Nggak (berhenti dari dunia keartisan), itu kan cuma sebentar daja sampai nanti April (Pemilu Serentak 2019). Setelah itu nanti bisa berkegiatan (di dunia hiburan) lagi. Dan sebisa mungkin atur waktunya juga," tutup mantan istri Sandy Tumiwa ini.
Ajukan 20.391 Caleg

Rombongan DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendatangi kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat kemarin sekitar pukul 13.50 WIB.

Rombongan yang dipimpin Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny G Plate tampak hadir di Kantor KPU RI menggunakan sebuah bus besar dan satu "box truck" yang turut dibawa untuk membawa berkas para caleg.

Kedatangan mereka untuk mendaftarkan calon anggota legislatif dari Partai Nasdem untuk Pileg 2019. Partai Nasdem pun menjadi partai pertama yang menyampaikan langsung berkas pendaftaran ke KPU sejak pendaftaran dibuka tanggal 4 Juli 2018.

Johny G Plate menjelaskan bahwa secara total Nasdem mengajukan 20.391 calon anggota legislatif mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga DPD RI.

"Jumlah caleg yang kami daftarkan ada 20.391 dari 2.552 daerah pemilihan (dapil) termasuk 575 caleg dari 80 dapil," ungkapnya.

Johny merasa senang partainya bisa mengajukan maksimal 100 persen kuota caleg di setiap jenjang. Hal itu menurutnya dipengaruhi oleh program penjaringan caleg Nasdem yang diberi nama "Indonesia Memanggil" yang sudah dilaksanakan sejak setahun terakhir.

"Alhamdulillah Nasdem bisa 100 persen dan kami sampaikan bahwa ketatnya aturan membuat kami baru bisa mendaftarkan semua caleg pada H-2 penutupan, tentu ini berkat program "Indonesia Memanggil" yang dilaksanakan sejak satu tahun lalu," imbuhnya.

Nasdem pun memastikan pihaknya sudah memenuhi semua syarat yang diminta KPU RI, termasuk minimal 30 persen keterwakilan perempuan. "Bahkan dari daftar yang kami ajukan ada 38 persen lebih perempuan," katanya.

Johnny G Plate juga membantah ada politik uang yang diterapkan pihaknya dalam menjaring calon anggota legislatif dalam Pileg 2019.

Sebelumnya Partai NasDem sempat diterpa isu politik uang di mana politikus sekaligus mantan artis Lucky Hakim dikabarkan merapat ke Nasdem karena ada iming-iming uang Rp 2 miliar.

"Kami tak pungut atau terapkan biaya, politik kami tanpa mahar dan tanpa syarat transaksional," ucap Johny.

(Tribun Network/gle/wly)