Perbedaan Hubungan Mahathir Mohamad dengan Soekarno dan Soeharto, Ternyata Begini
Maklum, Mahathir bukanlah sosok yang asing bagi mereka yang sudah menyimak dunia politik hingga awal abad milenium.
Karier politik Mahathir telah membentang lebih dari 70 tahun sejak pertama kali bergabung dengan partai UMNO yang terbentuk pada tahun 1946.
Lahir dan dibesarkan di Alor Setar, Kedah, Mahathir adalah murid yang pandai di sekolah. Tak heran dia berhasil menggondol ijazah dokter.
Selain itu Mahathir muda juga aktif berpolitik bergabung Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) partai politik terbesar di Malaysia.
Aktivitasnya di UMNO berhasil membawanya ke kursi parlemen pada tahun 1964.
Sayangnya, Mahathir hanya menjabat satu periode sebelum kehilangan kursinya pada pemilu berikutnya dan keluar dari UMNO.
Ketika Perdana Menteri Abdul Rahman mengundurkan diri, Mahathir kembali memasuki UMNO dan parlemen.
Setelah itu karier politiknya mulai menanjak sampai akhirnya dipromosikan masuk kabinet.
Pada tahun 1974, Mahathir menjabat sebagai menteri pendidikan. Tak berapa lama kemudian, persisnya pada 1976 Mahathir menduduki kursi Wakil Perdana Menteri.
Lantas lima tahun kemudian, pada 1981, Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah pengunduran diri pendahulunya, Hussein Onn.
Selama 22 tahun berikut Mahathir terus bertahan di kursinya.
Selama itu pula, beberapa kali dia merangkap jabatan antara lain sebagai menteri perdagangan, menteri pertahanan, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri.
Selama masa jabatan Mahathir sebagai Perdana Menteri, Malaysia mengalami periode modernisasi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pemerintahnya memulai serangkaian proyek infrastruktur yang berani.
Mahathir adalah tokoh politik yang dominan, memenangi lima pemilihan umum berturut-turut dan berhasil menyingkirkan sejumlah pesaing untuk memimpin UMNO.
Baca: Kakak Angkat Ungkap Kondisi Ahok Sebenarnya Saat Terjadi Kerusuhan di Mako Brimob
Namun demikian, akumulasi kekuasaannya di masa lalu juga datang dengan mengorbankan independensi peradilan, sokongan kekuatan tradisional, serta dukungan hak dari kalangan istana.