Hotman Paris Tumbang Setelah 5 Jam Nongkrong di Kopi Johny, Warganet Ramai Kirimkan Doa
Termasuk di hari minggu (22/4/2018), sejak pukul 6 pagi ia sudah ada di kedai kpi yang terletak di Kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara itu.
Kini, dia sedang dijuluki "Pengacara Rp 30 Miliar" atau tarifnya untuk membela klien dalam 1 kasus bisa mencapai angka Rp 30 miliar.
Sungguh fantastis.
Baca: Kisah Marlina, Ibu Hamil yang Selamat dari Gempa Dahsyat Karena Bisikan Sosok Putih di Sebelahnya
Entah berapa penghasilan Hotman dalam sebulan atau setahun dari profesinya tersebut.
Jika misalnya pengacara spesialis kasus pailit ini menangani 10 kasus dalam sebulan, maka bayaran diterimanya bisa mencapai Rp 300 miliar dan itu hanya hitung-hitungan kotor.
Maka tak heran pun, suami dari Agustianne Marbun tersebut serta ayah dari 3 anak tersebut (Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Parisienne Hutapea, Fritz Paris Junior Hutapea) kini bergelimang harta, serta selalu pamer kemewahan.
Pamer kemewahan, misalnya mengendarai mobil sport Lamboghini seharga miliaran rupiah, jam tangan seharga mobil, hingga pakaian juga bisa menjadi satu di antara trik Hotman di depan klien agar tak dipandang enteng hingga menaikkan nilai tawarnya.
Sama pula dengan sejumlah pengacara lainnya.
Baca: Negara Harus Mampu Hadir, dan Menunjukkan Kemampuan Mengelola Hutan yang Berkelanjutan
Apalagi misalnya jika misalnya peraih gelar S-2 dari University of Technology, Sydney, Australia, 1990; dan S-3 dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung tersebut berhadapan dengan klien dari kalangan konglomerat.
Klien Hotman tak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.
Baru saja dia pulang dari Singapura bertemu dengan kliennya dan dalam perjalanan, dia malah bertemu lagi dengan kliennya dari Jerman.
Entah berapa bayaran Hotman jika kliennya berasal dari negara lain atau bahkan dari benua lain.
Hotman kini menjadi pengacara kaya raya dan mungkin saja nilai kekayaannya sudah mencapai triliunan rupiah.
Hotman belum pernah melaporkan nilai harta kekayaannya, terutama misalnya kepada Komisi Pemberantasan sebab dia bukanlah seorang penyelenggara negara atau calon penyelenggara negara.