Fadli Zon Berharap Polemik Pembelian Senjata Tidak Lagi Diungkapkan Kepublik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik diumbarnya permasalahan impor senjata Polri yang kembali diungkap TNI.
lihat foto
Baca: Waspada, di Bungo Ditemukan Minimarket Jual Obat yang Sudah Kedaluwarsa
Baca: Selisih Belanja Lebih Sedikit, Astri Menangkan Fun Shopping Pertama
"Coba bayangkan kalau negara-negara lain melihat kalau alutsista ini terjadi perebutan di antara institusi atau lembaga di kita? Jadi saya berharap diselesaikanlah di antara pemerintah apapun hasilnya," kata Fadli.
Fadli menambahkan, jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil langkah tegas, polemik ini menurutnya bisa merugikan kepentingan nasional.
"Karena keduanya adalah alat negara dan polemik ini sama sekali tidak produktif. Polemik ini semakin mengkonfirmasi bahwa tidak ada koordinasi di level pemerintahan," kata Fadli.
"Masalah ini kan masalah yang bisa diantisipasi bisa diredam, dan tidak perlu sampai ke publik, tapi karena ini sudah berjalan sampai beberapa minggu ini menunjukkan konsolidasi di pemerintahan ini sangat rapuh, termasuk di antara beberapa institusi yg punya akses kepada senjata," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapuspen TNI menjelaskan keiistimewaan amunisi milik Polri yang diimpor dan sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut Wuryanto, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak.
Ledakan kedua akan melontarkan pecahan tubuh granat berupa logam kecil yang melukai dan mematikan sasaran tembak.
Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras.
"Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," ujar Wuryanto dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Wuryanto mengatakan, pada Senin malam, ribuan amunisi sudah dipindahkan ke gudang Mabes TNI.
Sesuai katalog yang menyertai, ada sejumlah 5.932 amunisi dalam 71 koli disertai dengan katalog.
Wuryanto mengatakan, TNI hanya menegakan aturan yang berlaku.
Mengenai penyimpanan oleh TNI, menurut Wuryanto, TNI hanya mengantisipasi potensi ancaman keamanan.
"Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. TNI bertanggung jawab selama penyimpinan. Pasti aman, karena kami punya standar keamanan," kata Wuryanto.
