Operasi Tangkap Tangan
GALERI FOTO: Dikait-kaitkan dengan Ahok, Pejabat BPK yang Kena OTT KPK Punya 'Jejak' Mengejutkan
Seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
lihat foto
Kasus tersebut tidak dibawa ke jalur hukum setelah KPK menilai tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.
Benarkah RS merupakan bagian tim atau justru koordinator dalam melakukan audit investigasi kasus Rumah Sakit Sumber Waras?
TribunWow.com belum berhasil memastikan hal tersebut, namun beredar di media sosial santer disebutkan kalau RS menjadi bagian dari audit investigasi tersebut.
"Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras," tulis akun Twitter #NO2ISIS @TolakBigotRI.
Akun Twitter tersebut mengunggah sebuah screenshoot foto dan biodata jejak pendidikan dan karier RS.
Pada postingan tersebut juga menuai banyak respon netizen lainnya yang berisi hujatan.
Banyak yang menyayangkan titel pendidikan tinggi, karier cemerlang dan penghasilan yang besar namun kena OTT KPK.
"Org2 yg pernah menuduh & mendzolimin p' Ahok bertubi2 akhirnya semua tuduhan tsb berbalik ke diri mereka & akan masuk penjara!!," respon akun #RIPHukumInd @joice_marpaung.
OTT suap pemberian WTP Kementerian
Pejabat tinggi BPK berinisial RS kena OTT KPK terkait hasil audit keuangan BPK terhadap sebuah kementerian.
Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kementerian tersebut.
"Iya sekitar itu," ujar Wakil Ketua La Ode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Pemberian WTP tersebut diduga diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
KPK telah menyegel salah satu ruangan pegawai kementerian tersebut.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Kabinet Eko Putro Sandjojo membenarkan salah satu ruangannya turut disegel Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya dapat informasi salah satu ruang pegawai saya disegel KPK," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Untuk memastikannya, Eko Putro Sandjojo mengirim biro hukum ke KPK terkait penyegelan tersebut.
"Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk mendapatkan informasi," kata dia. (TribunWow.com/Rimawan Prasetiyo)
