Ada Apa Plt Gubernur DKI Tiba-tiba Datangi DPRD?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tampak serius untuk menjalin hubungan baik dengan anggota DPRD DKI.

Hal ini bisa dilihat dari tindakannya pada Selasa (8/11/2017) lalu yang tiba-tiba mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam pertemuan informal tertutup itu, Sumarsono berbincang dengan semua perwakilan fraksi DPRD DKI.

"Saya kira sah-sah saja seorang kepala daerah berkonsultasi dengan DPRD. Saya datang ke sana untuk konsultasi," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.

Ada tiga hal yang diminta Sumarsono kepada anggota Dewan.

Permintaan pertama terkait penataan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada 2017 nanti, Pemprov DKI ingin menambah OPD baru sehingga membutuhkan personel dan anggaran baru.

Dia meminta DPRD DKI untuk membahas perda terkait OPD itu bersamaan dengan pembahasan KUA-PPAS DKI 2017.

Permintaan kedua, Sumarsono ingin lelang RS Skyline 18 lantai diprioritaskan. Sumarsono ingin DPRD DKI menyepakati program itu agar lelang bisa segera dilakukan.

"Yang penting dari mekanisme itu semua adalah adanya kesepakatan dari eksekutif dan dewan baru dilakukan lelang," ujar Sumarsono.

Ketiga, Sumarsono meminta DPRD DKI segera menyelesaikan perda APBD-P DKI 2016. Sebab, Pemprov DKI ingin membeli alat berat untuk TPST Bantargebang.

"Tiga poin ini disetujui mereka (DPRD DKI)," ujar Sumarsono.

Sebagai Plt Gubernur yang juga seorang Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono hafal betul hubungan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif di Jakarta.

Kemendagri pernah berupaya menjadi penengah ketika Pemprov DKI dan DPRD DKI berseteru terkait APBD DKI 2015.

Pada pembahasan APBD 2016, Kemendagri mengawasi betul supaya pembahasan selesai tepat waktu dan tanpa konflik.

Dengan semua pemahaman ini, Sumarsono seolah bertekad memperbaikinya ketika dia mendapat kesempatan menjadi Plt Gubernur DKI.

Kembali soal pertemuan, kehadiran Sumarsono disebut menyejukkan hubungan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Kalau ada kalimat terakhir dari beberapa partai ya mungkin mereka merasa baru diorangkan, dimanusiakan," ujar Sumarsono

Berbeda dengan Ahok

Cara ini menjadi ciri khas Sumarsono. Bila dibandingkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah mendatangi anggota Dewan dan bicara masalah percepatan pembahasan.

Biasanya, Basuki atau Ahok akan mendelegasikan bawahannya untuk berbicara dengan anggota Dewan.

Hal ini menjadi kekurangan Ahok yang dicatat Sumarsono. Menurut Sumarsono, Ahok merupakan orang yang pekerja keras.

Hanya saja, kata dia, Ahok memiliki kekurangan dalam urusan komunikasi politik.

"Saya kira Pak Ahok itu hebat dari segi kemampuan, semangat kerja, maunya cepat, cuma komunikasi saja yang berbeda," ujar Sumarsono.

Ia kemudian menceritakan kembali soal lelang proyek yang dia batalkan. Ia mengatakan, pembatalan itu bukan masalah teknis semata.

Pembatalan itu merupakan persoalan politik dengan DPRD DKI. Sebab, lelang biasanya tidak bisa dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan anggota Dewan.

Kesepakatan dengan anggota Dewan itu berbentuk dokumen KUA-PPAS yang sudah dibahas.

"Akibatnya mereka merasa jadi tidak dihargai," ujar Sumarsono.

Kini, Sumarsono mengaku sedang berupaya membangun komunikasi politik yang baik dengan DPRD DKI.

Dia berharap hubungan baik bisa mempercepat tiap proses pembahasan anggaran maupun urusan lainnya yang membutuhkan kerjasama eksekutif dan legislatif.

"Kalau setelah saya jadi Plt kemudian mereka tetap begini, berarti saya enggak berhasil membangun komunikasi politik," ujar Sumarsono.