Wabup Ulas Kriteria Sekda, Dewan: Pertanyaannya Apakah Ada?

Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto menyebut belum ada nama sampai saat ini muncul, namun ia dan bupati sudah menyepakati kriteria

Wabup Ulas Kriteria Sekda, Dewan: Pertanyaannya Apakah Ada?
TRIBUNJAMBI/AWANG AZHARI
Syarkoni Syam 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Memasuki masa di mana kepala daerah boleh mengganti pejabat birokrasi, kini mulai hangat diperbincangkan soal siapa yang akan menduduki posisi Sekretaris Daerah (Sekda), posisi nomor satu untuk jabatan brokrasi.

Sebelumnya saat disinggung soal ini, Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto menyebut belum ada nama sampai saat ini muncul, namun ia dan bupati sudah menyepakati kriteria yang kelak dianggap layak menjadi Sekda.

Menurutnya Sekda di bawah pemerintahannya bersama H Mashuri, harus memiliki integritas, harus komunikatif baik kepada legislatif, pemerintah pusat (kementrian) dan kepada pemerintah Provinsi Jambi.

"Kemudian dengan kondisi keuangan seperti sekarang, Sekda juga harus pandai mencari sumber anggaran di pusat, baik DAK maupun DAU," kata politisi PKS ini di kantor bupati.

Namun sejauh ini, ia belum mau menyebut secara spesifik siapa yang memiliki kapasitas seperti itu di Kabupaten Bungo. "Belum ada nama-namanya, yang jelas kita sudah punya kesepakatan kriteria Sekda harus seperti apa, dan orang-orangnya pasti ada di Kabupaten Bungo," tukas Wabup.

Pantauan Tribun, sejauh ini ada beberapa pejabat birokrasi yang nampak 'memepet' erat baik Wabup maupun Bupati. Nama-nama orang yang kini merapat itu disebut akan mendapat rekomendasi. Dan hal seperti ini dianggap lumrah untuk bisa mendapatkan jabatan.

Dimintai tanggapan soal ini, Wakil Ketua DPRD Bungo, Syarkoni Syam sambil senyum mempertanyakan soal apakah ada yang memiliki kapasitas seperti disampaikan Wabup.

"Apa yang disampaikan oleh wabup sangat kita dukung. Tapi pertanyaannya apakah ada," politisi Golkar ini menyebut.

Menurut Syarkoni, dipandang secara obtektif tampak memang ada beberapa orang memiliki kemampuan seperti itu, punya akses ke provinsi maupun pusat, dan komunikatif dengan DPRD. Hanya saja soal posisi jabatan birokrasi ini kata dia tak lepas dari konstelasi politik.

"Secara objektif memang sepertinya ada. Tapi karena ini adalah hak kepala daerah, dan ada konstelasi politik, lalu apakah mereka ini dipakai atau tidak, itu dia persoalannya," ulas Syarkoni. ‎

Penulis: awang
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved