E KTP

Perekaman Data Kependudukan Merangin Baru 30 Persen

Bicara perekaman data kependudukan, Merangin masih sangat lemah. Pasalnya, hingga kini

Perekaman Data Kependudukan Merangin Baru 30 Persen
ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Bicara perekaman data kependudukan, Merangin masih sangat lemah. Pasalnya, hingga kini baru sekira 30% saja yang sudah merekam data kependudukan.

Ini diakui Kepala Dinas Dukcapil Merangin, Hamidi. Ia mengakui bahwa perekaman belum maksimal. "Ya. Belum maksimal. Baru sekitar 30% dari total 393.000 penduduk Merangin," ujar Hamidi, Senin (22/8).

Namun Hamidi menolak jika pihaknya disalahkan. Ia mengatakan tak ada support maksimal dari berbagai sisi. Baik peralatan maupun anggaran. Keduanya tak memadai.

Ia katakan, server data milik Dukcapil Merangin masih menggunakan versi IV. Sementara daerah lain seperti Kabupaten Bungo, sudah menggunakan versi V.

Hal ini berpengaruh pada kinerja perekaman. Belum lagi tidak adanya anggaran yang memadai untuk Dinas Dukcapil agar bisa jemput bola dan bekerja lebih bagus lagi.

"Kita masih server versi IV. Daerah lain sudah versi V. Jadi memang tidak bisa optimal. Jangan salahkan saya kalau kondisinya seperti sekarang," ujar Hamidi lagi.

Ia mengakui sudah mengajukan anggaran penggantian server. Adapubn dibutuhkan dana sekira Rp 300 juta untuk itu. Namun hingga kini tak kunjung mendapat support pendanaan.

"Bahkan dana Dinas Dukcapil yang sebelumnya Rp 1,7 miliar, bakal berkurang lagi. Ada memang rencana penambahan, dak jadi. Jadi kita 30%. Jauh dari target nasional yang 70% perekaman," sebutnya.

Soal blangko KTP, ia mengatakan tak ada persoalan serius. Per hari Dukcapil Merangin melakukan pencetakan KTP elektronik berkisar 250-300 KTP. Ia mengatakan blanko bisa dikirim cepat dari Jakarta jika stok sudah menipis.

"Stok sekarang ada 1.600 lembar blanko. Sementara kebutuhan harian kan maksimal 300 biasanya. Kurang tinggal jemput ke Jakarta," ujarnya lagi.

Wakil Ketua DPRD Merangin, Isnedi, mengatakan pihaknya sepakat penganggaran terkait kependudukan disupport maksimal. Bahkan DPRD menyetujui pengadaan mobil dan alat perekaman keliling.

"Kami setujui Rp 1,3 miliar. Untuk keperluan perekaman keliling. Tapi malah pemkab yang batalkan. Katanya tidak ada anggaran," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Penulis: muhlisin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved